Perekonomian Rakyat Makin Tergusur

Oleh: Abdul Mun’im DZ

Naiknya harga produk hulu seperti bahan bakar, tepung terigu, kedelai dan minyak goreng telah merontokkan usaha hilir yang merupakan usaha rakyat. Naiknya harga tersebut telah lama membuat industri roti gulung tikar, perusahaan krupuk juga kemudian ikut tersengat melambungnya harga terigu dan minyak goreng. Kemudian disusul ambruknya produksi tahu dan tempe ketika tiba-tiba harga kedelai impor melonjak.

Apalagi dengan kenaikan harga minyak tanah hingga melebihi harga di negara pengimpor minyak itu, tidak hanya kalangan perusahaan rakyat yang tertekan, kalangan rumah tangga pun semakin tidak berdaya mengatasi lambungan harga semacam itu. Mereka juga tidak mengkonversi ke gas, tetapi mengkonversi ke kayu bakar. Bayangkan jika penduduk Jakarta yang sumpek itu memasak dengan kayu bakar dari puing bangunan.

Meneguhkan Kembali Konsep Produksi Dalam Ekonomi Islam

Oleh: AM. Hasan Ali

Pertanyaan mendasar yang dapat diajukan pada kesempatan kali ini adalah sebuah pertanyaan yang dapat merangkum pemahaman kita tentang konsep produksi secara komprehensif yang kesemuanya diacukan pada paradigma berfikir yang dilandasi oleh nilai-nilai yang bersifat normatif dengan al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai pijakan utamanya. Pertanyaan tersebut berupa; apa yang dimaksud dengan produksi? mengapa harus ada produksi? bagaimana cara berproduksi? dan apa yang menjadi tujuan produksi?

Penulis memberi judul makalah ini dengan “Meneguhkan Kembali Konsep Produksi dalam Ekonomi Islam” sekedar bertujuan agar dapat menggugah kembali para peminat kajian ekonomi Islam, baik dari kalangan akademisi ataupun dari kalangan praktisi, untuk lebih berapresiasi dalam memahami konsep produksi secara islami. Pemahaman terhadap konsep produksi selama ini lebih banyak bersifat materialistis (kebendaan) dan diarahkan pada pencapaian sesuatu yang hanya diukur oleh nilai-nilai yang terkadang menjadikan kita -sebagai pelaku ekonomi- mengalami ketergantungan untuk mengejar material-material yang dihasilkan dari proses produksi tersebut.

Independensi BI Terhimpit Kepentingan Politik

Oleh: Dody Ardiansyah

Sejak diberlakukannya UU No 23/1999 tentang Bank Indonesia 17 Mei 1999 lalu, BI telah ditempatkan sebagai lembaga keuangan negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak mana pun.

Dengan statusnya itu BI mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya, termasuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apa pun dari pihak lain.

Tinjauan Politik Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Oleh: Muhammad Budi Setiawan

Sejak diberlakukannya UU No. 7/1992 tentang Perbankan, maka keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan di Indonesia sebenarnya telah diakui dan dikenal. Bahkan, dapat dikatakan bahwa UU No. 7/1992 ini merupakan pintu gerbang dimulainya perbankan syariah di Indonesia. Namun demikian, UU tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah karena belum secara tegas mengatur mengenai keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah, melainkan bank bagi hasil.

Sementara itu, pengertian bank bagi hasil yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut belum mencakup secara tepat pengertian bank syariah, yang ternyata memiliki cakupan yang lebih luas dari bagi hasil itu sendiri. Termasuk belum adanya ketentuan operasional yang secara lengkap mengatur kegiatan usaha bank syariah hingga tahun 1998.

Ketidakberdayaan Zakat Sebagai Pengurang Kemiskinan

Oleh: Ach. Bakhrul Muchtasib

Zakat merupakan salah satu unsur penting dalam sistem ekonomi berdasarkan syariat Islam. Menurut para pemikir Islam, ekonomi akan tumbuh dan berkembang dengan baik bila zakat sebagai suatu sistem kehidupan ekonomi berjalan, tumbuh, berkembang dan berjalan sebagaimana mestinya.

Untuk menciptakan keadilan sosial ekonomi di dalam bermasyarakat, instrumen zakat merupakan salah satu jawaban yang akan dapat mewujudkan semua itu. Zakat dapat menjadi penunjang pembangunan ekonomi masyarakat. Karena di dalam instrumen zakat tercipta semangat tolong menolong (ta’awun), dan mengandung unsur pemenuhan kewajiban individu untuk memberikan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Globalisasi Juga Suburkan Keserakahan

Oleh: A. Jafar M. Sidik

Para jenderal sontak murka begitu Perdana Menteri (PM) Thaksin Shinawatra memutuskan menjual Shin Corp, perusahaan telekomunikasi Thailand, senilai 3,8 miliar dolar Amerika Serikat (AS) kepada Temasek milik Singapura.

Konon, divestasi Shin Corp itulah yang mendorong para jenderal Thailand mengudeta Thaksin.

“Saya ingin aset-aset negara dikembalikan, khususnya satelit-satelit telekomunikasi. Semua aset nasional, tak peduli di mana adanya akan selalu menjadi milik Thailand dan rakyat Thailand,” kata Jenderal Sonthi Boonyaratkalin, segera setelah ia mengudeta Thaksin, demikian laporan Financial Times dalam satu edisinya.

Bersolek Tanpa Fakir Miskin

Oleh: Sunaryo Adhiatmoko

Bagaimana jika sehari saja Jakarta tanpa pengemis, pengasong, pemulung, dan pedagang kecil yang memadati trotoar di jalan-jalan jantung ibukota? Bajaj dan kendaraan sejenis yang dianggap mengganggu pemandangan, juga tak seliweran? Sebagian orang setuju, inilah wajah Indonesia yang sejahtera dan aman. Mungkin juga, sebagian orang akan mengklaim, Indonesia telah berhasil mengatasi kemiskinan. Karena, wajah Jakarta adalah juga wajah Indonesia.

Hal ini, terkait dengan sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, yang menyetujui rancangan peraturan daerah Ketertiban Umum untuk kemudian disahkan menjadi perda yang berlaku di seluruh wilayah DKI Jakarta, pada Senin (10/9).