Asosiasi Perusahaan Produk Halal Akan Mensosialisasikan Produk Halal

Jakarta (4/7) – Besarnya dukungan pada produk halal bukan hanya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, pelaku bisnis produk halal juga tak mau kalah dalam mensosialisasikan pada para koleganya.

Hal ini ditegaskan oleh, Asisten Asosiasi Perusahaan Produk Halal, Paulus Rusli, bahwa selama ini ia bersama rekan-rekannya sesama pelaku bisnis produk halal selalu terlibat dalam sosialisasi.

“Meskipun memilih produk halal atau tidak halal adalah hak dari konsumen, tapi bicara produksi tak lepas dari pasar yang ingin diraih. Maka sertifikasi halal untuk produk di Indonesia sangat penting untuk diterima oleh pasar yang sebagian besar adalah Muslim,”kata Paulus Rusli.

Pagar DPR Dirobohkan, DPR Setujui Hak Angket Kenaikan Harga BBM

Jakarta (24/06) – Usul penggunaan hak interpelasi kenaikan harga BBM yang diajukan sejumlah Anggota DPR RI akhirnya kandas dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa petang, namun DPR menyetujui usul penggunaan hak angket atas keputusan pemerintah tersebut.

Keputusan mendukung hak angket itu dicapai beberapa saat setelah terjadi aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR/MPR. Aksi yang memanas juga mengakibatkan jalan tol diblokir mahasiswa serta terjadi perusakan pagar jalan tol tersebut.

Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR/MPR Berakhir Rusuh

Jakarta (24/06) – Unjuk rasa elemen mahasiswa dan organisasi masyarakat yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Selasa, memanas sehingga terjadi bentrokan dengan aparat keamanan.

Bentrokan mahasiswa dengan aparat kepolisian terjadi setelah mahasiswa merangsek brigade pertahanan polisi yang menjaga gedung parlemen.

Mahasiswa kemudian menjebol pagar pembatas jalan tol dalam kota di depan gedung parlemen dan memblokir jalan tol yang mengakibatkan kemacetan kendaraan.

LPNU Gandeng BRI Berdayakan UKM

Jakarta (18/06) – Sejumlah Usaha Kecil dan Mikro atau UKM di sektor makanan yang berada di bawah binaan Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) kini bergembira karena adanya dukungan modal yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia, yang dikenal akrab oleh masyarakat sebagai BRI.

Bantuan modal yang diberikan BRI ini merupakan bagian dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang merupakan penyisihan keuntungan dua persen keuntungan BUMN.

MTQ Jadi Sarana Syiar Islam

Serang (18/06) – Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXII yang diadakan di kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten kali ini merupakan sarana syiar Islam dan dalam rangka meningkatkan ukhuwah islamiyah.

Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an Nasional (LPTQN) Nazarudin Umar mengatakan, tidak ada penyelenggaraan syiar Islam yang besar dan semarak seperti di Indonesia melalui MTQ. “Nilai-nilai positif MTQ harus dijunjung tinggi,” katanya di sela-sela pembukaan MTQ, Selasa (17/6) tadi malam.

Hendarman: BAP Lumpur Lapindo Masih Lemah

Surabaya (17/06) – Jaksa Agung Hendarman Supandji menilai Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) kasus lumpur di kawasan eksplorasi PT Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo hingga kini masih lemah secara yuridis. “Secara yuridis masih lemah, karena alat bukti belum memenuhi syarat,” katanya usai meresmikan gedung baru kantor Kejari Surabaya di Jl Sukomanunggal Jaya 1, Surabaya, Selasa.

Didampingi Kepala Kejati Jatim Purwosudiro dan Kepala Kejari Surabaya Abdul Azis, ia mengatakan syarat yuridis yang belum terpenuhi adalah unsur pertanggungjawaban pidana. “Kalau diusulkan (Kapolri) perlu juri yang adil, apakah hal itu diatur dalam perundang-undangan atau tidak,” katanya.

DPR Setujui RUU Perbankan Syariah Jadi UU

Jakarta (17/06) – DPR melalui rapat paripurna di Jakarta, Selasa, menyetujui pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perbankan Syariah menjadi UU.

Persetujuan pengesahan RUU tentang Perbankan Syariah tercapai setelah 10 fraksi di DPR dan wakil pemerintah menyampaikan pendapat akhir dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR Agung Laksono.

Sebanyak 9 fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU tentang Perbankan Syariah, sementara satu fraksi yaitu Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS) menolak RUU itu.