Sketsa Gerakan Perempuan Islam Indonesia

Mengukir Sejarah Baru

“Perempuan selalu menjadi sahabat agama, tapi umumnya agama bukan sahabat bagi perempuan,” ucapan indologis Jerman, Morin Winterniz, sering dikutip ketika orang bicara tentang perempuan dalam lingkup agama, termasuk Islam. Revolusi Islam Iran dan proyek Islamisasi di Pakistan adalah ilustrasi yang sering digunakan untuk menunjukkan bagaimana perempuan menjadi objek utama pelaksanaan syari’at Islam dan sasaran kontrol untuk mewujudkan sistem sosial yang diidealkan.

Pendapat yang sama terjadi ketika orang mengamati pelaksanaan syari’at Islam di Aceh. Berita-berita di media massa mengungkapkan bagaimana perempuan di Aceh digunduli dan dituduh sebagai ‘perempuan tidak baik’ bila tidak menggunakan jilbab.

Penggambaran diatas hanyalah satu sisi dari realitas dunia Islam. Di bagian lain, Islam ditampilkan dengan wajah lebih damai seperti yang ditemukan di Turki, Mesir dan beberapa negara di kawasan Asia. Perempuan-perempuan lebih bebas menjalankan aturan-aturan agama dan menentukan sikap mereka. Tapi semua itu bukan berarti tak ada masalah. Tumbuh kembangnya gerakan perempuan Islam di negara-negara tersebut mengindikasikan adanya sesuatu yang tak beres dalam dunia mereka. Pergerakan perempuan di dunia Islam membuktikan bahwa realitas ketidakadilan terhadap mereka bisa muncul dalam beragam penampilan agama.

Meski ide normatif Islam membawa nilai-nilai keadilan dan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan, realitas sering menunjukan hal sebaliknya. Agama sering tampil dalam pandangan dunia laki-laki yang meletakkan perempuan sebagai objek. Pemaksaan syari’at Islam terhadap perempuan sering ditemukan pada masyarakat Islam yang ‘militan’. Mereka tidak diberi kesempatan untuk menyuarakan hak-haknya, bahkan yang menyangkut persoalan mereka sendiri.

Padahal dalam masa Nabi Muhammad Saw – yang merupakan masa ideal Islam – perempuan mempunyai ruang lebih dalam menunjukkan keterlibatan dalam dunia sosialnya. Mereka terlibat aktif dalam memformulasikan nilai-nilai agama. Tak ada kaidah-kaidah agama, terutama yang berhubungan dengan mereka yang ‘jadi’ tanpa dialog dengan mereka. Di masa tabi’in dan tabi-tabi’in, peneliti Islam kotemporer menemukan banyak fakta tercecer tentang beberapa ilmuwan perempuan yang menjadi guru bagi pendiri mazhab besar dalam Islam. Rumah mereka telah menjadi sumber bagi perkembangan tradisi keilmuan Islam saat itu. Sejarah juga tak bisa memungkiri kecermelangan beberapa ratu dalam pemerintahan Islam abad pertengahan.

Berbagai prestasi diatas, sayangnya telah diabaikan dalam catatan sejarah. Sejarah androsentris juga melupakan arti penting gerakan perempuan dalam pembebasan masyarakat Islam dari pemerintahan kolonial seperti yang terjadi di Turki, India dan Indonesia. Selain melakukan perlawanan terhadap intervensi asing di tanah airnya, perempuan juga memberi kontribusi besar dalam menjaga keberlangsungan pelaksanaan syari’at Islam dalam masyarakatnya.

Taufik Abdullah menceritakan masa kecilnya di Sumatera Barat, ketika ia menyaksikan perempuan-perempuan berjilbab berpatroli di kedai-kedai kopi dan pasar untuk mencari laki-laki muslim yang tidak melakukan shalat jum’at. Perempuan yang bergabung di bawah kelompok ‘lasykar jihad’ tersebut juga membuat gentar orang-orang yang melakukan praktek judi, minuman keras dan perbuatan-perbuatan yang melanggar syari’at Islam lainnya. Sekarang, hal yang sama terjadi di Aceh. Perempuan tidak hanya menjadi objek dan sasaran kontrol pelaksanaan syari’at Islam. Dengan gagah berani mereka melakukan hal yang sama terhadap laki-laki yang tidak konsisten melaksanakan konvensi-konvensi sosial yang disepakati bersama.

Berbagai fenomena diatas mendorong keharusan untuk melakukan analisis baru tentang peranan gerakan perempuan dalam dunia Islam. Untuk kasus Indonesia, munculnya berbagai bentuk dan model gerakan mereka tidak bisa dilepaskan dari pola pergerakan sebelumnya. Berbagai kelompok atau jaringan baru yang dibangun tak lepas dari kritik terhadap ketidak adilan sejarah maupun realitas baru di dunia internasional, seperti munculnya gerakan feminis di berbagai belahan dunia.

Menolak Hanya Sebagai Pelengkap

Jika ‘napak tilas’ sejarah dibuka kembali, tidak bisa tidak kita harus merujuk pada elemen pergerakan perempuan Islam yang ditemukan pada organisasi sayap perempuan yang bernaung di bawah oganisasi massa Islam terbesar seperti NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Awalnya kemunculan organisasi sayap tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi perempuan dalam urusan-urusan sosial kemasyarakatan.

Kenyataannya, mereka diposisikan dalam berbagai badan otonom atau organisasi sayap yang tak punya pengaruh langsung dalam organisasi induknya. Program-program mereka memanifestasikan peran-peran tradisional yang ada di masyarakat seperti kegiatan pendidikan kerumahtanggaan, kesehatan ibu dan anak serta kegiatan di bidang sosial lainnya. Sedikit sekali peluang untuk memasuki peran yang lebih luas di dunia publik karena dianggap tidak sesuai dengan kodrat mereka.

‘Tempat perempuan adalah dalam domain perempuan’ begitu kata sebagian besar kyai di muktamar NU Lirboyo ketika muncul suara-suara untuk memasukan perempuan dalam struktur kepemimpinan di Pengurus Besar NU , yaitu Syuri’ah dan Tanfidziah.

Keberadaan Muslimat dan Fatayat dianggap sudah mewakili keterlibatan perempuan NU dalam berorganisasi. Anggapan ini dipertanyakan oleh beberapa aktivis perempuan dan kelompok muda NU. Menurut mereka sudah saatnya perempuan diberi kesempatan menduduki pos-pos kepengurusan di badan penting NU. Ini diperlukan untuk memasukan perspektif perempuan dalam keputusan-keputusan penting NU, bukan hanya dalam persoalan yang berhubungan dengan perempuan tapi juga dalam persoalan sosial kemasyarakatan lainnya.

Di lingkungan NU sebenarnya dikenal beberapa orang kiyai yang dianggap mempunyai wawasan gender. Akan tetapi hal itu tidak menjamin kepentingan perempuan disuarakan dengan baik (Lihat : Laki-laki harus Melakukan ‘Class Suicide’ sebelum menjadi Feminis). Karenanya keinginan untuk mendudukan perempuan perempuan ke dalam struktur kepengurusan NU di Lirboyo belum terwujud. Menurut Lily Munir, seorang aktivis Muslimat NU, prosesnya panjang dan diperlukan strategi yang matang. Soalnya masih banyak pengambil keputusan di muktamar ditentukan oleh kyai dari daerah yang sensitivitas gendernya masih kurang. Bagi mereka munculnya beberapa orang perempuan memimpin sidang di muktamar sudah dianggap pencapaian yang luar biasa.

Kondisi yang sama juga terjadi di organisasi Muhammadiyah. Kelompok perempuan di tampung di organisasi sayap seperti Aisyiah dan Naisyatul Aisyiah (NA). Satu-satunya kemajuan yang perlu dicatat terjadi pada muktamar Muhammadiyah di Aceh tahun 1995 ketika Majelis Tarjih (sebuah lembaga kajian di Muhammadiyah yang memberi pertimbangan soal-soal keagamaan pada keputusan-keputusan organisasi) memberi rekomendasi pembentukan divisi khusus tentang perempuan dan keluarga.

“Hadirnya perempuan dalam Majelis Tarjih akan mempermudah masuknya perspektif gender dalam keputusan-keputusan Muhammadiyah,” kata ketua umum IMM, Gunawan Hidayat yang banyak mengamati gerakan perempuan di kalangan Muhammadiyah. Divisi yang diketuai Sri Ruhaini Dzuhayatin tersebut juga diharapkan menjadi pra kondisi bagi perempuan untuk memasuki wilayah-wilayah yang masih tabu bagi mereka, seperti posisi-posisi strategis di struktur kepengurusan Muhammdiyah yang selama ini hanya diduduki laki-laki.

Pemberontakan terhadap struktur organisasi yang tak memberi ruang bagi perempuan disuarakan lebih keras dalam organisasi mahasiswa Islam seperti HMI, PMII dan IMM. Selama ini perempuan ditempatkan dalam organisasi sayap puteri yang hubungannya bersifat paternalistik dengan organisasi induknya. Ketua puteri diangkat dan bertanggung jawab pada Ketua Umum organisasi induk yang dipilih oleh kongres. Dalam kegiatan organisasi mereka diposisikan untuk membantu tugas putera sebagai panitia bagian konsumsi, pencari dana atau melakukan tugas-tugas kesekretariatan. Seandainya ada perempuan yang berusaha ‘loncat pagar’ dan membuktikan kemampuannya bersaing dengan laki-laki, hal ini dianggap sebagai sesuatu yang excelent dan bukan tipikal perempuan umumnya. Ketika isu gender tumbuh dan mneyebar kalangan aktivis mahasiswa muslim ini, anggapan ini dipertanyakan.

Menurut Ketua Umum Korps HMI-Wati (KOHATI), AD Kusumaningtyas, isu Gender mulai dibicarakan teman-temannya sejak awal 90-an. Dimulai dari cabang Jogya yang terkenal dengan pemikiran radikalnya, isu gender mulai merambah ruang-ruang yang selama ini jarang dibicarakan seperti isu kepemimpinan perempuan, hak politik perempuan dlsbnya. Struktur organisasi yang tak memberi tempat bagi perempuan di posisi-posisi strategis juga mulai digugat. Mereka tak puas lagi hanya menjadi pelengkap penderita dalam organisasi. Sejak akhir tahun 90-an, KOHATI telah menjadi organisasi semi otonom di HMI. Ketua Umum KOHATI tak lagi dipilih dan bertanggung jawab terhadap ketua umum HMI. Hubungan dengan HMI hanya bersifat koordinatif.

Pergulatan yang terjadi di Korps-PMII-Puteri (KOPRI) lebih keras lagi. Mereka tak puas hanya berkumpul dalam sebuah lembaga semi otonom karena dianggap mempersempit ruang gerak perempuan. Adanya KOPRI dianggap menjustifikasi ketidak mampuan perempuan dalam bersaing dengan laki-laki dalam perebutan posisi yang lebih strategis. Karenanya, KOPRI harus dibubarkan supaya memberi kesempatan bagi perempuan untuk menjadi ketua umum PMII. Menurut mantan ketua umum KOPRI, Luluk Nurhamidah, sebenarnya tak ada konstitusi yang melarang perempuan menduduki posisi tertinggi di organisasi. Tak ada peraturan organisasi yang menyatakan bahwa ketua umum harus dipegang laki-laki. Sayangnya, sosialisasi yang dilakukan tentang fakta ini tak mengurangi semangat sebagian besar anggota KOPRI untuk membubarkan diri. Menurut mereka satu-satunya jalan untuk bisa bertarung bebas dengan laki-laki adalah meleburkan perempuan dalam organisasi PMII.

Realitas pembubaran KOPRI ternyata sangat disayangkan beberapa mantan pengurus KOPRI karena tak diiringi strategi yang matang. Menurut mereka, seharusnya dilakukan negosiasi tentang kuota perempuan pada semua level kepengurusan, hal yang tak dilakukan oleh pelopor pembubaran KOPRI. Ke-nyataannya dalam struktur PB PMII hanya ada satu ketua dan sekretaris perempuan serta satu lembaga yang diketuai perempuan, yaitu lembaga kajian wanita. Hal yang justru menggambarkan kemunduran.

Pembubaran KOPRI juga disayangkan oleh seorang aktivis perempuan yang tak mau disebutkan namanya. Dihubungkan dengan rencana otonomi daerah, menghilangkan organisasi perempuan berarti mempersempit peluang penguatan isu-isu perempuan di tingkat yang lebih bawah. Jangan-jangan pembubaran KOPRI hanya sebuah siasat patriarkis, kata aktivis tadi menambahkan.

Terlalu dini untuk menyimpulkan pembubaran KOPRI sebagai sebuah kegagalan perjuangan perempuan. Bergabungnya KOPRI ke tubuh PMII bisa menjadi semacam ‘eksperimen’ tentang perempuan dalam organisasi Islam. Soalnya, ada anggapan se-bagian pengamat yang menyatakan bergabungnya perempuan dan laki-laki dalam sebuah wadah yang bernafaskan Islam sebagai sesuatu yang tidak kondusif . Anggapan mereka didasarkan pada pengamatan atas realitas kemunculan partai-partai yang berlandaskan Islam dalam era reformasi yang sedikit sekali mengakomodasi kelompok perempuan (Lihat : Isu Perempuan Hanya Sebatas Komoditas Politik).

Menurut Hermalena, pengurus DPP PPP, partai-partai Islam masih bernuansa patriarkis sehingga peluang perempuan untuk memasuki ruang dan isu strategis masih mengalami kendala. Berkembangnya wacana keagamaan yang lebih menghargai hak-hak politik perempuan tak lebih dari strategi politik semata. Dan itu terjadi bukan hanya dalam partai-partai Islam saja.

Hermalena lebih menekankan terbentuknya undang-undang yang mencantumkan kuota perempuan untuk setiap partai. Karenanya perlu dilakukan advokasi dan ‘tekanan’ pada parlemen untuk membentuk undang-undang semacam itu. Persoalannya, seberapa banyak orang (terutama perempuan) yang peduli dengan hal seperti ini. Sampai saat ini, masih ada anggapan di masyarakat bahwa politik adalah wilayah yang tabu bagi perempuan.
Kritik Terhadap Wacana Keagamaan Patriarkis

Merebaknya gerakan perempuan Islam di Indonesia akhir-akhir ini harus diakui banyak terinspirasi oleh feminis Islam dari Timur Tengah seperti Fatima Mernissi, Rifat Hassan dan lain-lain. Tuduhan sebagian kalangan bahwa feminisme banyak mengan-dung nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam tidaklah mengkhawa-tirkan sebagian dari mereka. Kelom-pok ini malah berpendapat bahwa ide normatif Islam sesungguhnya mengu-sung nilai-nilai feminis yang telah dijungkir balikan oleh pelaku-pelaku sejarah yang punya watak misoginis. Karena itu tugas penting yang harus dilakukan adalah merekontruksi seluruh tradisi keagamaan patriarkis yang telah berurat berakar dalam tradisi Islam selama berabad-abad.

Menurut kelompok feminis Islam, rekontruksi ter-hadap teks-teks keagamaan yang selama ini tersimpan rapi dalam ‘otoritas’ keulamaan tradisional harus lebih diprioritaskan karena merupakan sumber ketimpangan hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Islam. Ajaran-ajaran tersebut telah menjadi sumber legitimasi peminggiran perempuan dalam wilayah sosial, politik, hukum baik dalam lingkup publik maupun domestik.

Adalah Wardah Hafidz, yang berperan penting mensosialisasikan urgensi melakukan kritik terhadap tradisi keagamaan yang telah mapan ke dalam lingkungan perempuan Islam di Indonesia. Tulisan-tulisannya banyak dimuat dalam Jurnal Ulumul Qur’an, media Islam pertama yang giat mempopulerkan gagasan-gagasan feminis Islam. Hadirnya buku-buku yang ditulis Rifaat Hassan, Aminah Wadud Hussein, Fatima Mernissi dan kawan-kawan pada awal tahun 90-an menambah semarak gerakan ini.

Buku-buku tersebut di baca dan dikaji oleh berbagai kelompok diskusi, LSM dan perguruan tinggi yang menjamur di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung dan Jogyakarta. Dari kelompok-kelompok tersebut kemudian bermunculan pemikir-pemikir feminis Islam yang karya-karyanya tak kalah tajam dibanding rekan mereka dari Timur Tengah. Di awal tahun 90-an, Lies Marcoes bekerja sama dengan INIS, menerbitkan buku berjudul Wanita Islam Dalam Kajian Tesktual dan Kontekstual yang diangkat dari seminar dengan tema yang sama pada tahun 1992. Buku tersebut dianggap sebagai salah satu karya intelektual yang menyorot persoalan-persoalan perempuan Islam dalam konteks ke Indonesia-an.

Yang menarik banyak karya rekontruksi tentang perempuan setelah itu dilahirkan oleh NU yang pola keberagamannya dianggap tradisional. Karya-karya yang dihasilkan pemikir NU seperti Masdar Farid Mas’udi, Zaitunnah, Nazaruddin Umar, KH. Hussein Muhammad tergolong sangat berani, suatu hal yang jarang ditemukan dalam karya-karya Islam umumnya. Baru-baru ini muncul lagi karya pemikir NU, Syafiq Hasyim, yang dengan lugas mempertanyakan kembali seluruh dalil-dalil keagamaan yang telah mapan selama ini . Dalam bukunya, Hal-hal Yang tak Terpikirkan dalam Fikih Perempuan, Syafiq menggambarkan bagaimana rekontruksi patriarkis yang sangat kuat terhadap perempuan ditemukan dalam kitab fikih al-munakahah, kitab tentang aturan berumah tangga yang banyak dipakai di kalangan penganut mazhab Syafe’i.

Dalam konsep nikah, misalnya, perempuan hanya menjadi objek laki-laki. Semua itu terjadi karena dalam ijab kabul yang merupakan pintu masuk ke gerbang perkawinan, seolah-olah laki-laki menjadi pembeli dan perempuan sebagai komoditi yang dibeli. Menurut Syafiq, hal ini akan memberi peluang laki-laki untuk melakukan apa saja terhadap perempuan termasuk kekerasan.

Kajian gender juga telah memasuki lingkungan akademis. Di lingkungan perguruan tinggi Islam menjamur pusat-pusat studi wanita yang banyak melakukan sosialisasi gender di lingkungannya. Mereka berusaha memasukan kajian gender dalam kurikulum pendidikan Islam. Tidak hanya itu, PSW IAIN Syarif Hidayatullah misalnya, juga melakukan kajian kritis terhadap bias-bias gender yang terdapat dalam bidang studi yang dipelajari di IAIN seperti filsafat, tafsir, akidah, sejarah Islam dan lain-lain. Yang menarik, pemahaman-pemahaman patriarkis tak dominan dalam tradisi spritual Islam (tasawuf). Ibn Arabi, misalnya, menggambarkan citra Tuhan Yang Maha Pengasih sebagai sesuatu yang bersifat feminin. Jalan Tuhan adalah jalan feminin. Karenanya perempuan seperti Rabi’ah Al- ‘Adawiyyah diakui ketinggian ilmunya tanpa mempersoalkan jenis kelaminnya.

Sosialisasi wacana gender juga dilakulan LSM Islam seperti yang dilakukan divisi Fiqhun Nisa P3M (sekarang RAHIMA). Dengan fokus pada hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam, lembaga ini secara intensif sejak tahun 1994 aktif mengadakan pelatihan dan membentuk halaqah (kajian tematik) di pesantren-pesantren di Jawa dan Madura.

Sasarannya adalah kelompok elit pesantren seperti kyai, nyai dan ustadz-ustadzah muda. Kegiatan ini diakui berdampak besar terhadap pola pemahaman keagamaan pesantren terutama yang menyangkut persoalan-persoalan perempuan. Hal yang sama juga dilakukan Fatayat NU dengan tekanan sasaran pada perempuan-perempuan muda pedesaan yang banyak mengalami ketidakadilan dan kekerasan karena pemahaman keagamaan yang bias gender. Fatayat sekarang juga telah mempunyai sekitar 26 Lembaga Konsultasi dan Pemberdayaan Perempuan (LKP2) di seluruh Indonesia yang menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

Hati-hati Dengan Perubahan

Ternyata tidak semua kelompok perempuan setuju dengan ide-ide emansipasi perempuan seperti yang banyak disuarakan kaum feminis Islam. Kelompok ini banyak ditemukan di Lembaga Dakwah Kampus (LDK) pada perguruan tinggi umum di Indonesia seperti UI, ITB, UGM dan lain-lain. Mereka tidak setuju dengan kecenderungan melakukan perombakan terhadap streotipe perempuan yang telah mapan dalam tradisi Islam selama ini. Menurut mereka, laki-laki memang punya kelebihan dibanding perempuan.

Melakukan penyamaan antar mereka berarti menyalahi hukum alam.
Kecurigaan terhadap aura pembaharuan yang ditularkan gerakan feminis Islam sangat kental dalam kelompok ini. Menurut mereka, feminis adalah Barat dan barat harus ditolak. Bahkan ada yang menuduh feminis adalah produk Yahudi yang dianggap punya niat buruk terhadap Islam. (Lihat : Menghindari Stigma Feminis). Stigma menjadi feminis sangat dikawatirkan perempuan-perempuan yang ada dalam kelompok ini sehingga mereka sangat berhati-hati melakukan penafsiran-penafsiran terhadap ayat-ayat tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Hal-hal yang dipersoalkan kalangan feminis Islam seperti penafsiran surat An-Nisa tentang ayat arrijalu qawwamu ‘alannisa tidak muncul dalam kelompok ini.

“Kami sudah sepakat bahwa pemimpin itu adalah laki-laki” kata Nova dari LDK UNAS. Pemahaman ini menyebabkan mereka tak mempersoalkan sedikitnya jumlah perempuan yang masuk dalam struktur atau menduduki posisi-posisi strategis dalam organisasi. Kondisi ini tidak membuat mereka merasa mengalami subordinasi. Yang penting perempuan tetap memperoleh akses yang sama dengan laki-laki, kata Lisda, seorang aktivis KAMMI. Sayangnya, ia tidak menjelaskan apa yang dia maksudkan dengan akses yang sama tersebut.

Kelompok ini juga menolak kecenderungan untuk melakukan dekontruksi terhadap ahwal al-munakahah dalam tradisi Islam. Menurut mereka, fondasi terkuat masyarakat Islam adalah keluarga. Cita-cita ideal masyarakat Islam hanya bisa terwujud jika bangunan keluarga muslim kuat. Karenanya tugas perempuan dalam keluarga menjadi sangat penting. Mereka menyayangkan banyak perempuan yang melalaikan tugas-tugasnya sebagai pendidik dan penjaga moralitas keluarga. Fungsi perempuan sebagai istri dan ibu dalam keluarga tak kalah mulia dari pencapaian perempuan di sektor publik. Mereka tak menolak peran publik perempuan selama peran domestiknya tidak dilalaikan.

Keseimbangan itu harus dijaga, kata Dwi Septi-awati pemimpin redaksi majalah UMMI. Media perempuan Islam yang sekarang mempunyai oplah lebih dari 85.000 eksemplar ternyata dikelola ibu-ibu yang sukses membagi waktu di sela-sela tugasnya dalam rumah tangga. “UMMI concern dengan pember-dayaan perempuan selama tetap berada dalam koridor Islam”, Septi menambahkan. Isu kesetaraan gender bukan sekedar membela perempuan tapi berpihak pada kebenaran. UMMI mengangkat berbagai persoalan yang menimpa perempuan seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual dan kekerasan di dunia publik. Akan tetapi tidak selamanya perempuan menjadi korban kekerasan. Mereka juga bisa menjadi pelaku kekerasan. Karenanya dalam majalah UMMI ada KOLOM AYAH yang mengungkap keluh kesah laki-laki yang mengalami penderitaan akibat kesewenang-wenangan perempuan.

Penutup

Pemetaan awal ini menyiratkan adanya keragaman dalam model dan kecenderungan gerakan perempuan Islam di Indonesia. Keragaman tak harus dilihat sebagai sebuah perbedaan yang harus dipertentangkan. Nabi Saw sering mengatakan ikhtilafil ummmati rahmah. Di tengah meruaknya konflik dan kekerasan yang muncul dari berbagai kelompok Islam karena perbedaan ideologi, hal yang sama diharapkan tak terjadi pada kelompok perempuan Islam di Indonesia.

Orang boleh menilai sebagian gerakan perempuan sebagai sesuatu yang bernuansa progresif dan sebagian lain bernada kemunduran. Pilihan-pilihan apapun yang dilakukan elemen-elemen gerakan perempuan menjadi sah-sah saja selama pilihan itu memberi solusi pada persoalan-persoalan riill mereka. Karenanya pemikir Islam liberal seperti Laela Ahmad sangat menghargai Zaenab Al-Ghazali yang dikatagorikan ‘revivalis’ karena lebih berpijak pada persoalan-persoalan yang timbul pada masyarakatnya daripada aktivis perempuan yang sering mengadopsi gagasan-gagasan Barat tanpa pertimbangan praktis sama sekali.

Sikap Laela Ahmad ini perlu ditiru. Pilihan-pilihan ideologi apapun yang dipilih setiap orang tidak pernah final karena ideologi muncul dari kompilasi pikiran manusia dalam merespon situasi zamannya. Semua itu bisa berubah. Semua itu berproses. Karenanya dialog sangat penting dalam mencari alternatif-alternatif yang lebih efektif dalam mengatasi berbagai tantangan, termasuk tantangan pemberdayaan perempuan.