Lingkaran Kejahatan Terselubung IPDN

Oleh: Ahmad Millah Hasan

Dunia jurnalistik mengenal idiom bahwa anjing menggigit orang bukanlah berita,tetapi orang yang menggigit anjing itu baru berita.Artinya,kejadian yang tidak lazim terjadi barulah memiliki nilai berita tinggi (news value).

Namun, bagaimana jika ternyata anjing menggigit orang terus-menerus? Apakah itu tetap bukan sebuah berita? Idiom itu layak diungkapkan untuk menggambarkan kekerasan yang menewaskan praja muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Cliff Muntu oleh para seniornya.

Karena kasus serupa telah terjadi berkali-kali, pantaslah jika media massa memberikan porsi pemberitaan sangat besar untuk menyorot borok sistem pendidikan perguruan tinggi yang dulu bernama Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) itu. Realitas kekerasan dan aksi premanisme di IPDN membuat kita terhenyak.

Tak hanya orang yang berkecimpung di dunia pendidikan tinggi, masyarakat awam pun rasanya tak percaya kalau kampus milik Departemen Dalam Negeri (Depdagri) itu kembali menelan korban nyawa, setelah 2003 lalu Wahyu Hidayat tewas akibat ulah brutal para seniornya.

Sulit dibayangkan,betapa rusaknya sistem pendidikan di IPDN setelah Cliff Muntu tewas. Apalagi, jika data kekerasan yang diungkapkan Dosen IPDN Inu Kencana benar bahwa sejak tahun 1990-an hingga 2005, tercatat ada 35 praja tewas akibat kekerasan. Dari 35 kasus,baru sepuluh kasus yang terungkap media massa,termasuk tewasnya Wahyu Hidayat.

Tingginya angka kematian akibat penyiksaan di IPDN itu juga menggambarkan betapa rapatnya kampus itu dalam menutupi setiap kasus kekerasan yang dilakukan para mahasiswanya.Ada 35 kasus kematian putra-putra terbaik Indonesia di IPDN sungguh angka yang luar biasa. Sebab, satu nyawa saja sebenarnya menjadi masalah besar. Itu terjadi karena sistem pendidikan salah yang dibiayai negara.

Perguruan pencak silat yang identik dengan tendangan dan pukulan saja tak sampai memakan korban nyawa. Belum lagi sikap kebal hukum para praja IPDN yang menjadi tersangka kasus kekerasan. Sulit diterima akal sehat,mengapa dari berbagai kasus kekerasan yang terjadi, tak satu pun praja yang dikeluarkan dari IPDN. Delapan tersangka dalam kasus tewasnya Wahyu Hidayat hingga kini juga tak tersentuh hukum.

Bahkan, kini,mereka dikabarkan telah menjadi birokrat di sejumlah daerah.Selain menjadi pegawai kantor pemerintahan, di antara mereka juga ada yang menjadi ajudan gubernur. Berdasarkan berbagai kasus yang terjadi,kesalahan pimpinan IPDN sebenarnya sudah tak bisa dimaafkan lagi.Kesempatan yang diberikan pemerintah untuk mengubah sistem IPDN pascakematian Wahyu Hidayat ternyata tak dimanfaatkan dengan baik.

Tewasnya praja Cliff Muntu merupakan bukti kegagalan total mereka menghapuskan budaya kekerasan dan penganiayaan.Rektor IPDN I Nyoman Sumaryadi (kini nonaktif) yang dulu diharapkan mampu melakukan perubahan secara radikal justru larut dalam sistem pendidikan yang rusak.

Pergantian rektor memang sudah dilakukan.STPDN juga telah dilebur ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) hingga akhirnya menjadi IPDN.Perubahan itu ternyata tak berpengaruh apa-apa, kecuali nama belaka. Padahal, mereka sebenarnya paham bahwa tugas utama yang harus dijalankan secara baik adalah menghilangkan perilaku yang berlawanan dengan misi pendidikan yang sebenarnya.

Di lapangan, mental dan perilaku sebagian (oknum) prajanya tetap sama,yaitu seperti preman dan gangster atau mafia. Terulangnya kasus kematian praja IPDN membuktikan bahwa kultur dan sistem di IPDN sudah rusak.IPDN tak ubahnya lembaga �pembantaian� dan �perusak�moral putra-putra terbaik daerah dan bangsa Indonesia. Praja yang awalnya tak punya metal preman, setelah masuk kampus itu berubah jadi brutal.

Mereka yang awalnya sehat jasmani dan rohani menderita cacat fisik dan trauma psikologis seumur hidup. Budaya kekerasan,main siksa dan bentak di sebuah kampus juga akan menghasilkan para birokrat yang tak sesuai harapan. Jika hal itu dibiarkan, tidak menutup kemungkinan, rakyat kecillah yang nantinya yang menjadi korban.

Sungguh sangat mengerikan, jika kebiasaan buruk di kampus IPDN kemudian diterapkan saat mereka duduk sebagai pejabat. Tentu,rakyat kecil akan semakin tertindas.Bisa jadi setiap masalah akan diselesaikan dengan cara kekerasan seperti di IPDN. Ada beberapa hal yang menyebabkan IPDN menjadi lingkungan tempat tumbuh dan suburnya kekerasan.

Pertama, pelibatan unsur nonpendidik dalam sistem pendidikan.Nah, kehadiran praja senior yang tidak profesional di IPDN sungguh sangat berbahaya. Selain tujuan pendidikan tidak tercapai, praja bisa mengalami kekerasan baik fisik maupun mental dan psikologis yang berakibat kematian. Memang, melibatkan unsur nonpendidik dalam sistem pendidikan sah-sah saja, dengan syarat mereka memiliki profesionalitas dan kemampuan yang bisa jadi jaminan.

Kedua, penanaman kedisiplinan yang salah. Cara kekerasan untuk menanamkan kedisiplinan,baik fisik maupun psikologis menjadi pemicu terjadinya kekerasan antarpraja. Sebab,cara seperti itu sebenarnya dapat memicu rasa dendam antarpraja. Memang setiap kesalahan harus diganjar dengan sanksi. Namun, bentuk sanksi seharusnya tak perlu berbentuk pemukulan atau siksaan. Sanksi yang sebenarnya layak dan lebih mendidik adalah sanksi akademis.

Ketiga,penerapan metode militeristik.Hal ini menjadi salah satu penyebab berbagai penyimpangan dan penyiksaan di IPDN. Memang, tak semua metode militeristik salah. Metode itu sangat baik jika diterapkan di akademi militer dan sekolah bintara atau sekolah satpam. Namun kurang tepat untuk diterapkan di sekolah pamong praja seperti IPDN. Metode latihan fisik gaya militer dan seragam yang sangat berbau militer juga tak membawa manfaat banyak bagi para praja.

Metode seperti itu justru akan menciptakan lingkungan yang mendukung berkembangnya kekerasan verbal dan fisik dari senior terhadap junior. Buktinya, kekerasan dan penganiayaan yang tak lazim terjadi di dunia pendidikan, justru menjadi hal yang biasa terjadi di IPDN. Untuk mencetak para birokrat yang baik dan merakyat, diperlukan keterampilan dan doktrin yang diberikan kepada para praja.

Pertama, kemampuan menyelesaikan masalah dengan cara dialog. Mahir dalam berdialog sangat penting bagi para birokrat untuk mendengarkan pendapat dan aspirasi masyarakat yang dipimpinnya, serta untuk bisa melakukan sosialisasi kebijakan secara persuasif dan asertif. Kemampuan berdialog justru jadi tumpul jika para praja justru dibiasakan dengan bentakan dan kekerasan selama masa pendidikan.

Kedua, berani jujur. Tak dapat disangkal, negeri ini sedang mengalami krisis pemimpin yang jujur memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Faktanya, pejabat hari ini sangat doyan memakan uang rakyat. Terkait dengan itu, praja IPDN seharusnya diajari berani untuk jujur, bukan diajari untuk bohong.

Parahnya, kebohongan di IPDN telah menyentuh seluruh elemen yang terlibat dalam lembaga pendidikan itu. Soal kematian Cliff Muntu misalnya, mulai dari rektor, dosen hingga para praja sempat melakukan aksi tutup mulut hingga akhirnya semua borok IPDN terbongkar media massa. Mereka mau berbohong untuk menyangkal penyebab dugaan kematian Cliff Muntu yang disiksa para seniornya.

Bahkan, pejabat sekelas Wakil Presiden Jusuf Kalla pun sempat menjadi korban kebohongan para praja IPDN. Ironisnya, dosen yang berani jujur seperti Inu Kencana justru mendapat teror dan sempat dilarang mengajar. Hanya keledai yang bisa terperosok ke dalam lobang yang sama. Korban kekerasan di lembaga pendidikan IPDN sudah berulang terjadi.

Kesaksian, kejujuran,dan keberanian Inu Kencana bisa menjadi landasannya.Kalau pemerintah tak mau membubarkan, sistem ࡰendidikan IPDN harus dirombak total. Rakyat Indonesia sudah muak melihat kekerasan yang terjadi di IPDN. Tewasnya Cliff harus menjadi korban terakhir akibat kekerasan di kampus itu.