Dr. H. Hamzah Haz; Tokoh Politik yang Akomodatif

Ketua Umum DPP PPP ini akhirnya dideklarasikan sebagai Capres berpasang- an dengan Agum Gumelar. Ia yang semula diproyeksikan menjadi Cawapres, akhirnya menjadi Capres untuk menjalankan mandat parpol. Dia mengaku memilih Agum karena menteri perhubungan itu nasionalis 24 karat, untuk mengimbangi unsur Islam yang melekat pada PPP. Duet yang terkesan men- dadak ini, paling terakhir mendaftarkan pencalonan ke KPU, 12 Mei 2004.

Pasangan capres Hamzah Haz dan cawapres Agum Gumelar dari PPP ini tiba di gedung KPU pukul 13.00 didampingi sejumlah fungsionaris pusat parpol berlambang Ka’bah, seperti Ali Marwan Hanan dan Chozin Chumaidy. Setelah pendaftaran, duet Hamzah-Agum dideklarasikan di Stadion Tennis Indoor, Gelora Bung Karno, Jakarta. Duet ini bertekad untuk mewujudkan Indonesia baru yang makmur, adil, sejahtera, dan mandiri.

Hamzah yang sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wapres dari Megawati dalam Pemilu 5 Juli 2004, mengakui proses pencalonannya sangat cepat, begitu pula penetapan pasangannya. “Jangankan Anda, saya sendiri pun kaget. Menurutnya, sebenarnya dengan perolehan pemilu legislatif yang tidak sesuai dengan target partai, tidak ada rencana untuk menampilkan capres. Tetapi, katanya, sesuatu terjadi di luar dugaan dan di luar hitungan matematika secara rasional.

Di KPU Hamzah-Agum didaulat untuk memberikan keterangan pers. Wakil Presiden Kabinet Gotong-Royong (Megawati) ini menjanjikan pemerintahannya bersama Agum bakal selaras karena sudah lama bekerja sama dalam Kabinet Gotong Royong. Menurut Hamzah, ia telah bertemu Presiden Megawati di rumah dinas presiden, Jalan Teuku Umar, meminta izin untuk mendaftarkan diri sebagai capres berpasangan dengan Agum. “Dalam pertemuan itu, saya tidak mengajukan pengunduran diri dari kabinet,” ujarnya.

Hamzah, mengakui sangat berat memimpin negara besar seperti Indonesia. Menurutnya, tanpa problem yang serius pun sudah pasti amanah ini sangat berat, apalagi sekarang bangsa ini belum keluar dari krisis multidimensi yang dialami sejak enam tahun lalu.

Namun, katanya, apabila seluruh komponen bangsa bersatu, saling membantu memecahkan persoalan yang ada, beban tersebut akan menjadi ringan. “Dengan izin Allah subhanahu wa taala, tidak ada laut yang tidak dapat dilayari, tidak ada sungai yang tidak dapat diseberangi, tidak ada gunung yang tidak dapat didaki, tidak ada jalan terjal yang tidak dapat dilalui, dan tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan,” ujar Hamzah.

Hamzah Haz melihat ada dua hal yang kini harus dihadapi bangsa, yaitu krisis ekonomi dan keuangan, serta krisis kepribadian bangsa. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan beberapa kebijakan pembangunan. Pertama, melaksanakan sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen dan konsisten. Kedua, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi sebagai pilar pembangunan. Ketiga, membangun perekonomian rakyat, petani, dan nelayan dengan menyinergikan kekuatan pengusaha besar dengan pelaku koperasi, pengusaha kecil dan menengah. Memberi nilai ekonomi dan kesejahteraan terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

Hadir pada saat pendeklarasian duet Hamzah-Agum itu, antara lain Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa Alwi Shihab, Ketua DPP Partai Bulan Bintang Ahmad Sumargono, Ketua Majelis Syar’i PPP KH Maemun Zubaer, dan Ketua Majelis Pertimbangan Partai PPP Ismail Hasan Metareum. Acara deklarasi itu ditutup dengan doa oleh KH Abdullah Gymnastiar.

Paling Akomodatif

Bila ada tokoh politik yang layak menyadang predikat akomodatif, maka Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan yang juga menjabat Wakil Presiden RI, ini pantas disebut. Ia tidak bersuara terlalu vokal, tetapi juga tidak terlalu lunak. Hamzah punya gaya sendiri: keras dengan kemauan tapi juga lembut dalam kompromi. Maka, kendati sempat mendapat ‘perlawanan’ dalam Muktamar PPP Mei 2003, ia terpilih kembali sebagai Ketua Umum PPP 2003-2008.

Hamzah lahir di Ketapang, Kalimantan Barat, 15 Februari 1940. Sejak SMP, ia sudah aktif berorganisasi. Setamat Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) di Pontianak pada 1961, ia menjadi wartawan surat kabar Pontianak, Bebas. Ia tidak memilih bekerja di bank, sebagaimana teman-temannya yang lulusan SMEA. “Saya lebih suka menjadi wartawan. Di sini saya bisa langsung bergaul dengan masyarakat secara luas,” katanya.

Karir jurnalistik hanya sempat dijalaninya selama setahun. Sebab, tahun berikutnya ia ikut ayahnya, anggota Koperasi Kopra yang mendapat tugas belajar di Akademi Koperasi Negara Yogyakarta. “Mengingat koperasi juga menyangkut orang banyak, saya memutuskan untuk ikut kuliah bersama ayah,” kilahnya.

Karena giat organisasi sejak SMP, di kampusnya itu pun ia giat berorganisasi dengan mendirikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Sekaligus ia terpilih menjadi ketuanya.

Pada 1965, Hamzah kembali ke Pontianak dan membawa gelar sarjana mudanya. Selanjutnya, ia meneruskan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura dan mengambil jurusan ilmu perusahaan. Di tempatnya kuliah itu, ia sempat jadi asisten dosen. Selanjutnya, statusnya naik menjadi dosen di fakultas tersebut. Di luar kegiatan akademis, ia menjadi Ketua Presidium KAMI Konsulat Pontianak dan mewakili Angkatan 66 di DPRD Kalimantan Barat.

Hamzah sempat menjadi Wakil Ketua DPW Nahdlatul Ulama (NU) Kalimantan Barat. Kemudian, mewakili NU ia hijrah ke Gedung DPR/MPR di Senayan pada 1971. Setelah NU berfusi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan, ia terpilih secara terus-menerus menjadi anggota DPR mewakili PPP. Di PPP, ia sudah beberapa periode menjadi pengurus. Terakhir, ia menjadi salah seorang ketua DPP PPP, sebelum akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum DPP PPP pada akhir 1998.

Sebagai anggota DPR, Hamzah adalah seorang wakil rakyat yang sangat fasih bicara masalah moneter, khususnya mengenai APBN. Memang, selama di DPR ia selalu masuk dalam komisi APBN. Terakhir, bersama Umar Basalim, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menulis buku “Kebijaksaan Fiskal dan Moneter” yang diberi pengantar oleh Prof. Dr. Anwar Nasution.

Pada 1998 ia menjadi Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkuat kabinet Presiden Habibie. Semula, pria necis berkumis tipis ini sempat enggan mengabulkan ajakan Habibie yang sampai dua kali menelponnya. Ia mengaku, dibandingkan menjadi menteri, ia lebih senang menjadi anggota DPR. Menurutnya, tugas menjadi anggota DPR saja sudah berat, apalagi menjadi menteri yang harus juga mengurusi masalah teknis dan lobi di masa krisis yang belum berakhir. Namun, karena itu adalah tugas negara, maka ia menjalaninya dengan kesungguhan hati.

Selama menjadi Meninves/Kepala BKPM, Hamzah tidak menempati rumah dinas bagi menteri. Sebab, ia tidak ingin menjabat posisi menteri selamanya. Tanggal 10 Mei 1999, ia mengundurkan diri dari jabatan menteri karena ada desakan masyarakat agar pimpinan partai tidak duduk sebagai menteri.

Sebagai hasil Pemilu 1999 terbentuk kabinet pimpinan Presiden KH Abdurrahman Wahid. Tanggal 29 Oktober 1999, ia diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (Menko Kesra dan Taskin). Tetapi daripada dipecat ia memilih mengundurkan diri pada 26 November 1999 untuk kembali berkonsentrasi penuh memimpin partai.

Pada hari Kamis, 26 Juli 2001, Hamzah terpilih sebagai Wakil Presiden ke-9 sejak Republik Indonesia ini berdiri 17 Agustus 1945. Langkah menuju posisi RI-2 yang ditempuh Hamzah Haz bisa dikatakan berliku dan diluar rencana. Hal ini terutama jatuhnya KH Abdurrahman Wahid dari kursi presiden. Otomatis, Megawati yang menjabat wapres naik menjadi presiden. Lowongnya kursi wapres itu tidak langsung ditempati Hamzah, melainkan ia harus melalui proses pemilihan. Ia bertarung menghadapi nama-nama yang cukup dikenal luas seperti Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung, mantan Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono, Menko Polsoskam Agum Gumelar, dan Siswono Yudo Husodo.

Dalam pemungutan putaran ketiga dalam lanjutan Rapat Paripurna Sidang Istimewa (SI) MPR ia berhasil mengungguli Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tandjung. Dari 610 suara anggota MPR yang menghadiri sidang itu, Hamzah meraih 340 suara atau unggul 103 suara dari Tandjung yang hanya meraih 237 suara. Suara abstain sebanyak 29 suara, dan empat suara dinyatakan tidak sah.

Dalam pidato usai pelantikannya sebagai wakil presiden, Hamzah bertekad akan menjalin hubungan yang harmonis dengan Presiden Megawati Soekarnoputri sehingga bisa membentuk pemerintahan yang efektif. Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk melakukan islah (rekonsiliasi nasional).

Sikap islah itu ditunjukkannya dengan segera mengunjungi mantan Presiden KH Abdurrahman ‘Gus Dur’ Wahid di Istana Merdeka, usai terpilih sebagai wakil presiden. Hamzah sebagai Wapres menyampaikan ucapan selamat jalan kepada Abdurrahman Wahid yang akan berobat ke Amerika Serikat.

Itulah perjalanan karir politik Hamzah yang betul-betul dirintis dari bawah. Dan banyak orang yang menilai bahwa selama karirnya di dunia politik, Hamzah tidak pernah berbuat yang aneh-aneh. Karir politiknya tampak datar walaupun ia sudah memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan konfigurasi empat partai Islam, yakni Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi, kemudian disingkat MI), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti.

Hamzah dikenal sebagai orang yang sederhana. Ia bermukim di Jalan Tegalan 27, Matraman, Jakarta Timur. Hamzah Haz didampingi dua istri. Keduanya telah menjadi hajah, Hj Asmaniah (tinggal di Jalan Tegalan 27, lahir 27 Juli 1942) dan Hj Titin Kartini (tinggal di Bogor, lahir 4 Mei 1946). Dari kedua istri itu, ia memperoleh 12 anak (empat putra, delapan putri).

Kompromi

Ketika panglima Lasykar Jihad Ja’far Umar Thalib di tahan Mabes Polri, setelah terjadi kerusuhan di Ambon, Hamzah malah menjenguknya. Padahal, salah satu tuduhan yang dikenakan kepada Ja’far adalah ia menghina presiden dan wakil presiden. Polisi pun sibuk menyiapkan perangkat hukum untuk menjeratnya. Kedatangan Hamzah itu ditengarai akan menjadikan tekanan politis terhadap upaya penegakkan hukum. Tetapi, apa yang Hamzah katakan?

“Saya tidak mencampuri substansi persoalan. Saya datang hanya karena beliau tertimpa musibah. Sebagai manusia, kan ada khilafnya. Walau langit runtuh, penegakan hukum harus jalan terus. Tidak ada tekanan (politis) itu. Presiden Filipina Arroyo juga menengok Estrada (bekas presiden yang ditahan),” jelasnya sebagaimana dikutip dari Tempo.

Atas tindakannya itu, kemudian sempat muncul isu hubungan Hamzah dengan Mega mulai retak. Mereka terlibat persaingan tersembunyi. Namun, Hamzah lagi-lagi menetralisir isu itu dengan mengatakan, bahwa ia setiap saat berkomunikasi dengan presiden. Melalui telepon juga bisa. Bahkan acara sarapan pagi bersama setiap Selasa berlangsung secara rutin.

Saat kampanye Pemilu 1999, PPP termasuk partai yang vokal menolak presiden wanita. Tetapi, kini justru Hamzah Haz menjadi wapres yang presidennya seorang wanita. Menurutnya perubahan sikap politik itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi. “Saya dulu menolak karena kami wajib menyampaikan pendapat dari para ulama. Kalau tidak bisa, ya sudah. Kita kan harus realistis”.

Menyinggung tuntutan untuk mempercepat Muktamar PPP 2003, Hamzah menilainya hal itu memang menjadi masalah internal yang mencuat ke luar. Namun, ia menghendaki agar Muktamar itu dilaksanakan pada 2004. Alasannya, agar proses konsolidasi menghadapi Pemilu 2004 berlangsung maksimal. Bila harus muktamar lebih dulu, proses konsolidasi bisa terganggu. Namun, bila desakan untuk mempercepat Muktamar itu terus menguat, ia menyatakan bisa menerimanya. “Saya ini selalu akomodatif. Bagaimana dari semua sisi, itu kita pertimbangkan. Kalau memang itu kita perlukan, ya mari. Kalau saya tetap berpegang pada Mukernas II itu, sebaiknya dilakukan pada 2004”.

Menurut jadwal yang ditetapkan Mukernas, Muktamar PPP disepakati berlangsung pada tahun 2004. Penundaan muktamar selama setahun itu bukan karena ia ingin mempertahankan posisinya sebagai ketua umum partai periode mendatang. Ia mengatakan, “Saya maksimal sampai 2004 dan setelah itu tidak bersedia dipilih lagi”.

Walaupun kemudian, akhirnya Muktamar dilaksanakan pada 23 Mei 2003 dan ia terpilih kembali sebagai Ketua Umum DPP PPP periode 2003-2008.

Sumber: http://www.tokohindonesia.com