Militer: Tembak Mati Saja

Oleh: Muhammad Budi Setiawan

Tindakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap warga sipil di Pasuruan, Rabu (30/05/2007) merupakan cara baru untuk menyelesaikan masalah di Negeri ini, meskipun terindikasi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

TNI sebagai otoritas bersenjata di Negeri ini, yang mempunyai tugas untuk mempertahankan kedaulatan Bangsa, baik dari serangan asing maupun dalam, justeru merasa terancam oleh warga sendiri yang semestinya mereka lindungi. Sengketa tanah yang memicu bentrokan adalah masalah yang telah lama tidak terselesaikan. Akan tetapi, masalah ini baru muncul, ketika Indonesia mempunyai masalah yang lebih pelik mengenai kasus aliran dana non-bujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Republik Indonesia (RI).

Berkaca pada berita persengketaan RI-Malaysia mengenai selat Ambalat, isu tersebut juga muncul ketika terdapat permasalahan bangsa yang lebih rumit, yaitu isu rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Lalu pertanyaannya, kenapa harus selalu Militer yang turun, dan dianggap sebagai solusi?

Dana Non-bujeter DKP yang Mengarah Pada Keterlibatan Presiden
Mantan Menteri DKP, Rokhmin Dahuri, saat ini sedang dimintai keterangan oleh pihak penyidik mengenai persoalan dana non-bujeter DKP yang disinyalir mengalir kepada para peserta Pemilihan Presiden (PILPRES) 2004 lalu.

Dari keterangan yang disampaikan Rokhmin, DKP sempat memberikan aliran dana kepada para calon Presiden peserta Pilpres 2004 lalu. Tak lama, Amin Rais muncul sebagai pahlawan yang siap memberikan keterangan dan menyerukan kepada semua pihak yang merasa mendapatkan aliran dana kampanye dari DKP, untuk segera mengakui, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga dianggap mendapatkan aliran dana tersebut, ditambah dana dari pihak Washington.

SBY yang menjadi pemenang pada Pilpres 2004 akhirnya merasa gerah dan langsung memberikan keterangan pers kepada masyarakat Indonesia terkait masalah tersebut. Ia membantah telah menerima dana dari DKP dan termasuk dana dari Washington. Ia menyatakan bahwa ungkapan yang disampaikan oleh Amin Rais adalah fitnah besar.

Tidak lama kemudian SBY dan Amin bertemu terkait ketegangan yang menyelimuti keduanya. Yang kemudian berujung pada rujuknya dua tokoh yang pada awalnya berseteru akhirnya menentukan jalan damai dan berupaya untuk meredam masalah.

Berbarengan dengan berita tersebut, TNI Angkatan Laut (AL) yang merasa mempunyai hak atas tanah warga Pasuruan, melakukan hal yang tidak wajar. Dengan 5 korban meninggal dan 3 lainnya luka serius akibat berondongan peluru panas yang dilancarkan oleh pihak TNI AL. Serentak media pun beralih pada isu sengketa tanah antara TNI AL VS warga Alas Tlogo Pasuruan.

Ada Apa dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI)?
Terlepas dari segala isu yang ada, baik menyangkut Presiden Republik Indonesia ataupun tidak, permasalahan yang ada di Negeri ini seakan tak pernah luput keterkaiatannya dengan militer. Sadar atau tidak, mulai dari isu kenaikan BBM yang diikuti dengan persengketaan perbatasan Indonesia-Malaysia. Hingga kasus aliran dana non-bujeter DKP yang diikuti dengan penembakan oleh militer terhadap masyarakat sipil di Pasuruan. Hal ini seakan menjadi cara baru untuk menyelesaikan masalah.

 

Belajar dari Kasus Ambalat
Mengutip pernyataan Kepala Staf TNI-AD Letjen Djoko Santoso, bahwa kita harus hadapi dengan tegas. Eksistensi kita dipertaruhkan untuk menjaga kedaulatan negara. Karena hal tersebut merupakan tugas TNI, tugas TNI AD, termasuk Kostrad, untuk itu kepada seluruh satuan TNI, TNI AD, termasuk Kostrad, agar segera mempersiapkan diri untuk diproyeksikan guna menghadapi siapa pun yang ingin mencoba mengganggu kedaulatan kita. Pernyataan tersebut pada akhirnya menyulut kemarahan bangsa Indonesia, dan akhirnyapun masyarakat sipil turut terseret dalam menanggapinya.

Unjuk rasa menentang klaim dan provokasi yang dilakukan Malaysia terus berlangsung di berbagai kota di Indonesia. Di Surabaya dan Makassar unjuk rasa yang dilakukan Front Aksi Mahasiswa dan Front Ganyang Malaysia, hingga membakar bendera Malaysia dan mendesak pemerintah memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia.

Sejumlah ormas mendesak pemerintah bersikap tegas terhadap Malaysia. Beberapa anggota DPR bersama sejumlah elemen masyarakat berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Mereka meminta Malaysia menghentikan klaim sepihak atas kawasan Ambalat. Sedang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendesak pemerintah untuk bersikap tegas terhadap Malaysia dan memperkuat diplomasi di segala bidang dengan berpegang pada prinsip hukum internasional.

Dari pelajaran tersebut, ternyata rakyat Indonesia tidak bisa tinggal diam dan menyulut emosi baru seakan mereka lupa dan terhipnotis dari isu kenaikan harga BBM. Rakyat Indonesia lupa, bahwa kehidupan mereka terancam kesulitan, ketika pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM sebesar 30%. Rakyat Indonesia tidak pernah pedulikan hal tersebut, karena menurut mereka mempertahankan NKRI adalah sebuah kewajiban. Namun apresiasi yang muncul adalah rencana kenaikan BBM harus tetap berjalan dan memang menjadi sebuah kebijakan pemerintah.

Bukankah masalah perbatasan Indonesia-Malaysia memang dipersengketakan sejak lama? Lalu kenapa baru muncul ke permukaan saat pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan mengenai kenaikan harga BBM.

Penembakan Masyarakat Sipil di Pasuruan
Isu aliran dana non-bujeter DKP telah menjadi isu nasional yang menyeret keterlibatan para capres dan cawapres peserta Pilpres 2004 lalu. Benar atau tidak, yang jelas Amin Rais telah menjelaskan secara gamblang mengenai persoalan ini. Akan tetapi memang begitulah hukum adat Indonesia, semua selesai dengan musyawarah, termasuk isu tersebut. Seakan redam terhempas oleh badai puting beliung.

Amin yang pada awalnya seakan-akan menjadi pahlawan, ternyata cuma pahlawan kesiangan. Dan SBY sebagai Presiden terpilih pada Pilpres 2004 lalu pada akhirnya harus mengambil langkah damai. Begitulah politik. Lalu kemana keadilan hukum?

Dari semua latar belakang yang ada, Indonesia kini dirundung permasalahan baru yang sebenarnya sudah terpendam sekian tahun lamanya. Kasus persengketaan tanah antara warga Pasuruan dengan TNI AL yang berujung pada penembakan 7 warga sipil, 5 tewas dan 2 lainnya dalam keadaan koma.

Kejadiannya masih sama dengan permasalahan-permasalahan sebelumnya, masih melibatkan SBY dan TNI. Lalu ada apa dengan SBY dan TNI? Adakah masalah demi masalah dapat terselesaikan dengan tuntas tanpa militer?

Tembak; Perintah Siapa?
Penulis menilai, bahwa permainan politik militer dalam mengendalikan keutuhan bangsa ini memang harus diperhatikan. Militer sebagai basis dari persenjataan negara, memang selayaknya bertugas untuk melindungi keutuhan bangsa ini dari ancaman luar maupun dalam negeri.

Namun berita mengenai penembakan warga sipil yang dilakukan oleh TNI AL di Pasuruan, cukup menjadikan bukti bahwa TNI belum bisa bekerja secara profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung kedaulatan. Dengan dipersenjatai, ternyata TNI semena-mena dalam menggunakannya. Bagai hewan, warga sipil Alas Tlogo yang mencoba menyampaikan aspirasinya justeru ditembak dengan membabi buta hingga tewas di tempat.

Kasus inipun serasa begitu meluap ke permukaan, sehingga isu tersandungnya capres dan cawapres pada Pilpres 2004, dalam kasus aliran dana non-bujeter DKP kian meredam.

Kita semua tahu bahwa SBY adalah Panglima TNI. Karir politiknyapun berawal dari TNI. Bisa dikatakan SBY besar dari tubuh TNI. Dan akhirnya terpilih menjadi Presiden RI pada Pilpres 2004 lalu. Erat hubungan SBY dan TNI perlu dikaji untuk mengusut tuntas kasus penembakan warga sipil di Pasuruan. Ataukah kasus tersebut hanya dijadikan sebuah isu pendamping yang dapat menutup telinga masyarakat Indonesia, melalui pengalihan konsentrasi pers. Sebab kasus aliran dana DKP akan berdampak sangat luas dan sangat berpotensi untuk menyeret capres dan cawapres peserta Pilpres 2004 ke meja hukum. Tak terkecuali Presiden terpilih, Susilo Banbang Yudhoyono.