Salah Besar TNI Terlibat dalam Konflik Agraria

Siaran Pers PMII KOMFAKSYAHUM: 003/III/PK.FSH.XXXVIII/VI/2007

Kesekian kalinya konflik agraria yang melibatkan militer kembali memakan korban jiwa. Lima orang tewas dan tujuh warga lainnya terluka akibat tembakan dalam bentrokan antara ratusan warga dan belasan marinir di Alas Tlogo, Pasuaruan, Jawa Timur, kemarin (30/5). Aksi militer berdarah ini merupakan efek dari tidak diselesaikannya konflik agraria di masa lalu, tidak dijalankannya reforma agraria sebagai kewajiban HAM negara dan tertatihnya reformasi TNI. Ketiganya sekarang bertemu dalam konflik agraria dengan kekerasan bersenjata yang melibatkan TNI.

Pemantauan PBHI menunjukan peningkatan intensitas keterlibatan TNI dalam konflik agraria dengan kekerasan bersenjata, yang polanya berbentuk: Pertama. Latihan perang di tanah sengketa; Kedua. Terlibat dalam operasi gabungan melawan rakyat yang mempertahankan tanah; Ketiga. Sendirian mengusur dan merepresi rakyat secara langsung.

PBHI mengutuk keras keterlibatan TNI dalam konflik agraria. Pertama, karena seluruh tindakan Operasi Militer Selain Perang harus seizin DPR dan diatur undang-undang. Kedua, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, pasal 3 ayat 2 menyebutkan, Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan. Artinya, semua persoalan-persoalan administratif termasuk legalitas suatu aset milik TNI, berada di bawah tanggung jawab Departemen Pertahanan. Seharusnya Marinir menyerahkan sengketa tanah ini kepada Departemen Pertahanan, sehingga cara-cara sipil bisa lebih dikedepankan dalam penyelesaian sengketa tanah dari pada aksi kekerasan militer. Dan jikalau aksi massa dinilai membahayakan nyawa personil, seharusnya penanganannya diserahkan kepada pihak kepolisian. Ketiga, Menembaki rakyatnya sendiri, apalagi petani miskin adalah musuh rakyat.

PMII KOMFAKSYAHUM menuntut pertanggungjawaban Presiden, Panglima TNI, KASAL, dan Komandan Korps Marinir atas kekerasan di Pasuruan.

PMII KOMFAKSYAHUM menuntut negara segera memberikan kompensasi, rehabilitasi dan restitusi kepada korban penembakan.

PMII KOMFAKSYAHUM menuntut negara segera menjalankan reforma agraria, menyelesaikan konflik agraria di masa lalu, dan Pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Artinya pemerintah harus segera menentukan mana tanah untuk pertanian, industri, pemukiman, instalansi militer dan sebagainya. Sehingga sedari awal konflik penggunaan lahan bisa dihindarkan, namun rencana umum tersebut dimaksudkan dalam rangka untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaaan, kesejahteran, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat dan makmur, sebagaimana bunyi pasal 2 ayat 3 UUPA 1960 yang menjadi acuan pasal 14 UUPA 1960.

Jakarta, 01 Juni 2007

A. Amin Musthofa
Ketua Umum