Menghapus Peran Politik Mahasiswa, Memangkas Nalar Kritis

Rencana Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama mengeluarkan Statuta Baru bagi Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang berisi normalisasi kampus untuk tidak lagi bermain politik sungguh mengagetkan. Mengapa? Sebab hal ini akan membawa dunia kampus jauh ke belakang masa Orde Baru yang mengungkung ruang ekpresi mahasiswa yang dikenal dengan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK).

Kalau kita menilik pada sejarah, jauh sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) menteri pendidikan dan kebudayaan (P dan K), Daoed Josoef, No. 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). Disusul dengan SK No. 0230/U/J/1980 tentang pedoman umum organisasi dan keanggotaan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK), mahasiswa diberi kebebasan untuk terjun dalam percaturan politik nasional. Pada tingkat perguruan tinggi atau universitas kita mengenal ada Dewan Mahasiswa (Dema) dan Kudema (Kudeta Mahasiswa) ditingkatan fakultas.

Namun dengan pemberlakuan dua SK yang kemudian dikenal dengan istilah NKK/BKK, muncul bentuk represi pemerintah Orde Baru dengan menghapus Dema dan Kudema. Dengan pembubaran Dema dan Kudema, mahasiswa mulai diarahkan pada tiga hal, pertama student need, keutuhan mahasiswa dalam studi. Bentuk dari realisasi student need ini berupa muncul Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), atau Himpunan Mahasiswa (HM) yang arahnya terfokus pada persoalan dan kebutuhan studi. Misalnya dengan mengadakan pendidikan kilat (dilkat) dan seminar.

Kedua, student interest. Aspek kedua ini menuntut mahasiswa untuk menyalurkan pada pilihan minat dan bakat. Organisasi kemahasiswaannya yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Ketiga, student wereferre, kesejahteraan mahasiswa. Poin ketiga ini selanjutnya berbentuk koperasi mahasiswa.

alau kemudian sekarang akan muncul statuta baru yang akan mengatur persoalan politik mahasiswa di kampus sejatinya merupakan arus lama yang selalu berusaha mengungkung mahasiswa agar kembali pada ketiga arah tadi. Mahasiswa tidak lagi diberi ruang yang cukup untuk menyampaikan ekspresi dan aspirasinya.

Karena itu, jika nantinya statuta baru itu akan mengapus keberadaan BEM atau HM, sebagai langkah untuk menghilangkan peran politik mahasiswa di kampus, dan menggantinya dengan organisasi yang menjurus pada minat dan bakat, saya kira tidak tepat. Sebab, menurut hemat penulis persoalannya bukan pada wadahnya, tapi bagaimana mewarnai isi dari wadah itu.

Karena itu semestinya lembaga-lembaga intra kampus itu didorong untuk lebih mampu melihat persoalan kebangsaan, kesejahteraan masyarakat yang bisa ditopang dari dunia mahasiswa. Bukan hanya sebagai event organization, panitia pelaksana aktifitas kampus dan juga ribut soal posisi dan jatah politik di kampusnya.

Sekali lagi, menurut hemat penulis, semestinya yang perlu dilakukan adalah kita mendorong bagaimana lembaga-lembaga kehamasiswaan terutama yang intra lebih bisa berperan efektif, bukan kemudian dibubarkan.

Jika dikatakan bahwa banyak terjadi kerisuhan di kampus gara-gara mereka bermain politik, hal ini harus dilihat dengan seksama. Sejauh pengamatan penulis hal ini tidak bisa dijeneralisir. Di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa banyak peran mahasiswa dalam perpolitikan, di mana kemudian mereka turun langsung melihat persoalan politik kebangsaan, dan turut andil dalam perubahan bangsa sejak tahun 50an, bahkan di masa kemerdekaan. Ini seharusnya juga harus dilihat para pemegang kebijakan.

Soal kejadian di PTAI Ambon beberapa waktu lalu antara mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah yang bentrok tidak bisa dijadikan cermin. Itu hanya kasus kecil yang tidak bisa digunakan alasan untuk memasung peran politik mahasiswa, dalam hal ini politik di kampus.

Sebab dengan melarang kegiatan politik di kampus sama saja sebagai bentuk represifitas terhadap mahasiswa yang luar biasa seperti layaknya Orde Baru. Tidak hanya akan membunuh kritisisme, tapi juga kreatifitas, imajinasi, juga proses sosialisasi mahasiswa. Proses transformasi kehidupan mahasiswa juga akan semakin berkurang.

Saya pikir mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi peneliti saja nantinya, tapi juga seorang cendikiawan, dan juga pada peran politik dalam pemaknaan yang luas. Memasung kreatifitas mereka sama saja dengan menghabisi peran mahasiswa dalam membangun bangsa dan masyarakat. Karena selama ini mahasiswa menjadi elan vital bagi mendorong kebijakan, menjadi kontrol kekuasaan, demokrastisasi, dan kebijakan publik. Ini peran penting yang dilakukan mahasiswa dalam berproses di dalam kampus.

Oleh karena itu, jika pemasungan ini tetap terjadi wajib bagi segenap civitas akademika di PTAI untuk menolak. Tidak hanya mahasiswa, tapi juga dosen, rektorat, dan elemen kampus lainnya.

Sumber: http://www.syirah.com

Iklan

2 thoughts on “Menghapus Peran Politik Mahasiswa, Memangkas Nalar Kritis”

  1. salam ijinkan saya untuk memperkenalkan diri kepada pengurus PMII, nama saya Marjo Situmorang, Mahasiswa STAKN Tarutung, alamat Jln Sibolga no 145 A Tapanuli utara Propinsi Sumatera Utara. Dengan adanya stekmen dari PMII saya melihat hal ini adalah suatu yang bersinerji untuk ditindaklanjuti oleh kaum yang mau memberi perhatian untuk bangsa ini agar para generasi tidak tergiur pada politik di kampus karena hal itu berdampak fatal bagi generasi berikutnya, oleh karena itu saya berharap kepada bapak/l,saudara/i agar menyikapinya dan saya turut mendukung hal tersebut,akhir kata janganlah putus komunikasikita ini saya berharap balasanya,salam.

  2. Eh, Mas, Bung, Cak, Kang, Sahabat, Kawan, Akhi, Saudara, Teman…etc.
    Sekedar urun komentar, alih-alih ultimatum perang; saya kurang setuju kalo kisanak berharap (dalam do’a dan usaha) agar nuansa politik praktis kembali dibangkitkan dari pusaranya. Maksud saya, kisanak pengin legalitas yang tegas perihal masuknya interest politik ke dalam lingkungan kampus itu segera di ketok.
    Wah3X. Anda masak ndak pernah mbaca buku2 pegangan wajib aktivis; kayak Arbi Sanit, Mochtar Lubis, Gie, Soekarno, Sjahrir sampe Salim Said?! Bukannya di sana banyak pelajaran sejarah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, bahwa dulu pasca dosen-dosen londo diinternir dari Indonesia, kan nuansa akademis kampus jadi ndak kondusif, sebab para pengambil kebijakan kampus plus kebanyakan tenaga pengajarnya sibuk kampanye, kaderisasi calon dosen, tepe-tepe ke mitra didiknya.
    Ini sama saja kisanak demo nolak proporsi 30:70 antara SMA-SMK, dengan argumen kita ndak mau jadi bangsa kuli. Nah, kalo kisanak memaksakan kehidupan politik masuk dengan legal ke civitas sampean, atau bolo2 ideologis mpean, apa jadinya perpustakaan, lemlit, puskom, dst. Mikir kang, sebelum njeplak!!!

Komentar ditutup.