Reformasi Ekonomi Pertahanan

Judul: Reformasi Ekonomi Pertahanan Di Indonesia (Laporan Penelitian)
Peneliti: Andi Widjajanto dan Makmur Keliat
Penerbit: Atas kerja sama INFID dan Pacivis UI
Tebal Buku: xiii + 119
Cetakan: Pertama, 2006

Buku Reformasi Ekonomi Pertahanan Di Indonesia, yang juga hasil penelitian INFID dan Pacivis UI ini menarik untuk disimak. Mengingat reformasi ekonomi pertahanan khususnya yang menyangkut tentang tentara niaga dan tentara politik, masih amat tabu untuk dibicarakan di Indonesia. Dan buku ini, dengan panjang lebar, mengungkapkan hal tersebut, sehingga tidak tabu lagi untuk dikonsumsi oleh publik. Dengan demikian, buku ini menjadi amat menarik untuk dibaca, sekaligus sangat mungkin sebagai referensi diskusi diberbagai kalangan.

Keberadaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) selalu mengalami masa pasang surut. Setetelah sekian lama menjadi penopang kekuasaan orde baru, yang ditandai dengan peran sosial politiknya melalui dwi fungsi ABRI, saat ini TNI sedang melakukan reposisi berkenaan dengan perannya sebagai alat pertahanan negara. Dan profesionalisme TNI menjadi kata kunci.

Dalam proses yang demikian maka, kewajiban negara (baca : pemerintah), harus merumuskan kerangka kebijakan berkaitan dengan upaya-upaya untuk mewujudkan profesionalisme TNI. Yang salah satunya dilakukan dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan anggaran pertahanan, baik yang menyangkut belanja prajurit, maupun belanja alat utama sistem persenjataan (Alutsista).

Disinilah, pentingnya kontrol sipil, sebagai bagian integral dari upaya mendorong perwujudan reformasi pertahanan, termasuk juga kontol atas kebijakan pertahanan negara sesuai dengan mandat Pasal 16 UU No. 3/2002, serta perumusan kebijakan negara yang akan mengarahkan kepada suatu transformasi dan reformasi pertahanan, termasuk juga reformasi ekonomi pertahanan.

Simak saja inovasi sistem pembelian Alutsista di Indonesia, yang dilakukan dengan mengurangi beban devisa negara dan efek-efeknya pada neraca pembayaran, serta menstimulasi perkembangan industri pertahanan domestik. Inovasi tersebut harus menjadi bagian dari mekanisme transisi pendanaan persenjataan.

Mekanisme transisi ini harus secara komprehensif melihat korelasi antara ; (1) rencana setrategis pertahanan dan program pengembangan postur pertahanan, (2) alokasi anggaran penelitian dan pengembangan pertahanan, (3) alokasi sumber daya untuk industri setrategis pertahanan dan, (4) keberadaan sumber-sumber pendanaan dari luar negeri.

Simak saja trajektori jangka menengah dari tahun 2000-2009. Sejak tahun 2000� pemerintah telah meningkatkan secara signifikan anggaran pertahanan. Pada era pemerintahan Megawati dari tahun 2000-2004, telah meningkatkan anggaran pertahanan lebih dari 100%. Tahun 2000, pemerintah hanya memberikan Rp. 10,5 triliun untuk belanja pertahanan. Tahun 2004, alokasi anggaran pertahanan meningkat menjadi Rp. 21 triliun.

Di era pemerintahan SBY, Dephan mengusulkan peningkatan anggaran pertahanan sebesar Rp. 45 triliun. Namun pemerintah hanya dapat merealisasikan anggaran sebesar Rp. 23 triliun. Hal yang sama kembali terulang pada tahun 2006, Menhan mengajukan alokasi anggaran sebesar Rp. 56 triliun, sementara pemerintah hanya dapat memberikan Rp. 28 triliun. Bahkan Dephan telah merencanakan, sampai tahun 2009 akan mengajukan anggaran sebesar Rp. 141 triliun.

Peningkatan anggaran pertahanan tersebut, tetap harus disertai dengan komitmen untuk mengurangi kebutuhan pertahanan secara sistimatis. Pengurangan kebutuhan pertahanan ini bisa dilakukan dengan melakukan efisiensi persenjataan terutama dengan melakukan pemusnahan sistem persenjataan (arms disposal) yang sudah tidak layak pakai atau tidak lagi relevan dengan tekhnologi militer terkini.

Sebagai acuan, metode pengurangan kebutuhan pertahanan ini sudah pernah dilakukan oleh berbagai negara, seperti AS yang melakukan pengurangan kebutuhan pertahanan pasca Perang� Dunia II, pasca Perang Vietnam serta pasca Perang Dingin. Indonesia sendiri setidaknya pernah melakukan tiga kali pengurangan kebutuhan pertahanan, yaitu setelah perang kemerdekaan berakhir (1949-1953), pasca operasi Trikora dan Dwikora (1967-1973) dan masa reorganisasi ABRI di bawah kepemimpinan Jenderal L. B. Moerdani (1983-1991).

Pada dasarnya, pengurangan kebutuhan pertahanan dilakukan untuk mengurangi kesenjangan setrategis yang muncul di sektor ekonomi pertahanan. Metode ini terpaksa di pilih karena negara tidak memiliki kemampuan finansial� yang cukup untuk meningkatkan anggaran pertahanan secara signifikan. Dengan demikian, pengurangan kebutuhan pertahanan diharapkan dapat memperkecil jarak antara kurva kebutuhan pertahanan dan kurva anggaran pertahanan.

Meskipun demikian, ketidakmampuan negara memenuhi anggaran TNI, bukan berati memberikan celah bagi TNI untuk secara mandiri dan sendiri mencari dana-dana khusus. Pasal 25 UU No. 3?2002 tentang Pertahanan Negara serta Pasal 66 UU No. 34/2004 tentang TNI, secara tegas menyebutkan bahwa TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari APBN.

Dengan demikian, TNI harus tetap menjadi satu institusi yang tergantung sepenuhnya dengan kemampuan negara. Regulasi ini tidak memungkinkan institusi dan prajurit TNI untuk mencari sumber pembiayaan lain di luar APBN.

Maka, satu-satunya cara bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pertahanan Indonesia adalah dengan melakukan mobilisasi sumber daya pertahanan. Dari sisi anggaran pertahanan, mobilisasi ini bisa dilakukan dengan membentuk anggaran pertahanan mobilisasi yang terdiri dari tiga kemungkinan ekspansi anggaran, yaitu ;

Pertama, pemerintah mengunakan seluruh anggaran kontigensi (Dana Cadangan Umum) yang ada dalam APBN untuk memperkuat anggaran belanja pertahanan. Kedua, pemerintah memotong anggaran-anggaran di luar sektor pertahanan. Ketiga, pemerintah mengambil proporsi yang lebih besar dari kapasitas produksi nasional untuk kebutuhan pertahanan negara.

Namun ketiga ekspansi anggaran ini membutuhkan suatu legalitas politik yang kuat agar keinginan pemerintah untuk memperbesar anggaran pertahanan mendapat legitimasi yang kuat. Hal ini bisa dicapai jika mobilisasi yang dilakukan pemerintah mendapat persetujuan dan dukungan kuat dari DPR. Dukungan dari DPR ini tentunya akan tercapai jika seluruh prosedur legal-formal� untuk melakukan mobilisasi dipenuhi oleh pemerintah.

Dengan demikian, prinsip mobilisasi sumber daya nasional perlu diatur dalam suatu paket regulasi politik yang mengatur kewenangan dan alokasi pemenuhan kebutuhan pertahanan negara.Ada dua hal penting yang perlu diatur di paket regulasi ini, yaitu (1) sumber daya pertahanan yang berkaitan dengan pelibatan rakyat, (2) sumber daya pertahanan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan nasional.

Regulasi utama yang perlu dirumuskan adalah UU Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung Pertahanan Negara. Kebutuhan untuk merancang komponen cadangan TNI merupakan bagian integral dari upaya mengembangkan kapasitas pertahanan Indonesia. Kapasitas pertahanan Indonesia ini dikembangkan dalam rangka (1) mencegah, menangkal dan menindak ancaman terhadap kedaulatan politik dan teritorial Indonesia, dan (2) mewujudkan kapasitas pertahanan yang diperlukan untuk mengantisipasi dinamika interaksi dan persenjataan dilingkungan setrategis.

Berdasarkan kerangka tersebut, komponen cadangan TNI hanya dapat dikembangkan jika pemerintah dapat merumuskan ; (1) postur pertahanan Indonesia, (2) kemampuan tekhnis angkatan bersenjata, dan (3) alokasi sumber daya untuk mendukung penciptaan postur dan kemampuan tekhnis tersebut. Rumusan-rumusan ini harus tertuang dalam dokumen-dokumen publik Departemen Pertahanan seperti buku putih pertahanan, Strategic Defense Review dan program-program pengembangan kekuatan. Rumusan-rumusan ini kemudian harus ditindaklanjuti panglima TNI untuk membina kapabilitas pertahanan Indonesia sebagai bagian integral dari perwujudan tujuan pengembangan tersebut.

UU Komponen Cadangan dan Pendukung� Pertahanan Negara ini, perlu ditopang oleh regulasi yang berkenaan dengan pelibatan rakyat dan sumber daya. Regulasi yang berkenaan dengan pelibatan rakyat adalah UU Mobilisasi dan Demobilisasi, UU Wajib Militer dan UU Bela Negara. Regulasi yang mengatur tentang sumber daya alam dan nasional adalah UU Sumber Daya Pertahanan Negara dan UU Tata Ruang Wilayah Pertahanan Negara.

Kebijakan alokasi sumber daya nasional untuk sektor pertahanan juga terkait dengan kebutuhan untuk mengembangkan industri-industri pertahanan yang mampu untuk mengantisipasi revolusi di bidang militer. Masalah utama yang dihadapi Indonesia untuk mengembangkan industri pertahanan dalam negeri adalah ketidakmampuan sektor industri dan pendidikan untuk menyerap aspek-aspek fundamental dari Revolution in Military Affairs (RMA).

Ketidakmampuan ini tidak memungkinkan Indonesia untuk mengalami terobosan berarti dalam pengaplikasian RMA. Solusi jangka panjang dari masalah ini adalah dengan menginisiasi kerjasama di bidang penelitian dan tekhnologi pertahanan antara lembaga-lembaga kajian dan industri strategik. Solusi ini menuntut adanya komitmen politik dari pemerintah untuk memberikan subsidi yang signifikan untuk mengembangkan industri pertahanan.