Membangun Budaya Kepemimpinan a la Indonesia

Ketika masyarakat Indonesia bersilang pendapat mengenai keabsahan proses pengalihan jabatan presiden dari Jenderal Besar TNI Purn. Soeharto pada Prof. Dr. Bacharuddin Jusuf Habibie pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 1998 di Istana Negara, Jakarta, wacana publik (public discourse) kembali pada pertanyaan klasik, apakah Indonesia tidak memiliki budaya kepemimpinan sehingga belum bisa menyelenggarakan transisi kepemimpinan yang mulus?

Sebagai bangsa yang mewarisi sejarah berbagai kerajaan besar di masa lalu, Indonesia memiliki khazanah kepemimpinan yang beragam, sesuai dengan kebhinekaan suku bangsa yang ada. Baik suku, bangsa, agama, ras, kepercayaan, wilayah, budaya, bahasa,  dll. Sayangnya, selama ini berbagai ragam khazanah budaya kepemimpinan ini bagai tenggelam dalam budaya kepemimpinan yang mitologis, yang tumbuh subur selama masa pemerintahan Orde Baru.

Tidak Jelas

Dalam pandangan ahli sosiologi Dr. Kastorius Sinaga, pola hubungan kekuasaan di Indonesia tidak didasarkan pada pola hukum yang jelas. “Bagi orang Indonesia, kekuasaan merupakan privilege atau anugerah yang datang dari Tuhan ketimbang amanat dari rakyat,” kata staf pengajar di Universitas Indonesia ini, “Kekuasaan yang bagaikan raja ini berkenaan dengan budaya bangsa kita sejak dahulu kala yang memang bersandarkan pada kekuasaan ketimbang pelayanan, terutama dalam budaya Jawa.”

Dengan demikian, kewenangan dipahami bukan sebagai amanat, tetapi sebagai sesuatu yang sangat absolut, seperti yang dicontohkan oleh para abdi dalem di keraton-keraton yang cukup puas dengan bayaran Rp. 1.500,- per bulan. “Dalam struktur seperti ini, tata krama dalam masyarakat, terutama dalam hubungan antara atasan dan bawahan, menjadi sangat penting, sementara penertiban dalam struktur kekuasaan menjadi tidak penting,” tutur Kastorius, “Simbol-simbol yang diberlakukan penguasa menjadi jauh lebih penting, padahal kekuasaan bukanlah sesuatu yang irasional.”

Hal-hal seperti inilah yang kemudian mengejawantah dalam budaya kepemimpinan nasional selama pemerintahan Orde Baru yang berlangsung lebih dari 20 tahun. “Kelemahan budaya politik yang eksis selama ini,” tulis Nico Budi Teguh dalam Analisis CSIS volume 26 no.3 Mei – Juni 1997, “diantaranya adalah budaya politik yang berkembang selama ini lebih merepresentasikan budaya elit penguasa yang sangat kental diwarisi dari budaya feodal serta budaya kolonial yang belum memberikan batas yang jelas lingkup kehidupan politik dan fungsi-fungsi kekuasaan.”

Sungkan untuk Mengontrol

Dalam praktek pengawasan kekuasaan pemerintahan, misalnya, mantan anggota Fraksi Karya Pembangunan DPR RI Iskandar Mandji membenarkan tentang rasa enggan di kalangan para anggota dewan untuk mengoreksi langkah-langkah pemerintah yang menyimpang dari ketentuan. “Faktor ewuh pakewuh begitu kuat di kalangan anggota DPR, sehingga sungkan untuk mengontrol Presiden,” kata Mandji yang semasa menjadi anggota dewan dikenal vokal menyuarakan berbagai ketimpangan yang ditemuinya.

Tidak heran jika muncul ketidakpercayaan dari sebagaian kalangan masyarakat terhadap fungsi DPR untuk mengontrol pemerintah. Bagi Rachmat Witoelar, mantan sekjen DPP Golkar, yang kini aktif dalam Barisan Nasional, aksi-aksi mahasiswa yang bermunculan belakangan ini antara lain bersumber pada ketidakpercayaan mereka kepada fungsi DPR, karena para anggotanya dicekam rasa takut, seperti rasa takut dimarahi, hingga takut di – recall.

Rasa takut itu tidak terlepas dari struktur dan kultur politik di Indonesia yang menurut pandangan sosiologi politik tidak diferensial. Pengangkatan anggota DPR/MPR menunjukkan konotasi bahwa mereka bukan anggota badan legislatif, tetapi anggota dari sebuah struktur eksekutif (birokrat). Adanya anggota yang terpilih karena sistem rekrut serta mekanisme penelitian khusus (litsus) sebelum resmi menjadi calon anggota legislatif, membuat para anggota dewan ini tidak bebas menyuarakan suara hati nuraninya.

Tidak heran jika muncul praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan yang sistemik, dengan berlindung pada perangkat hukum. Dalam pandangan ahli politik dari Universitas Indonesia Dr. Mochtar Pabotinggi, penyelewengan kekuasaan adalah masalah konstitusional. “UUD 1945 memberi hak kepada pemerintah yang berkuasa untuk membuat undang-undang termasuk yang bertentangan dengan Mukaddimah UUD 1945,” tulis Mochtar, sehingga banyak produk undang-undang yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Contohnya adalah lima paket undang-undang politik tahun 1985, yang memberikan wewenang seluas-luasnya pada para pejabat ex-officio untuk menyelenggarakan pemilihan umum, sedangkan yang bukan pejabat pemerintah, tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak berwenang mengesahkan atau membatalkan. Memang semua konstitusional, tulis Mochtar, “tapi bila dihadapkan pada Mukadimmah UUD 1945, akan terlihat jelas pertentangannya.”

Budaya Militer

Budaya kepemimpinan yang mitologis ini diperkukuh oleh masuknya budaya militer dalam kehidupan sipil, melalui peran sosial politik ABRI.

Secara struktural, organisasi ABRI disusun mengikuti struktur organisasi pemerintahan sipil, mulai dari Bintara Pembina Desa atau Babinsa di tingkat Kelurahan, Komando Rayon Militer (Koramil) serta Polisi Sektor (Polsek) di tingkat Kecamatan, Komando Distrik Militer (Kodim) serta Polisi Resor (Polres) di tingkat Kabupaten/ Kotamadya, Komando Resor Militer (Korem) serta Polisi Wilayah (Polwil) di tingkat Kadipaten/ Karesidenan, dan Komando Daerah Militer serta Polisi Daerah di tingkat Propinsi.

Struktur militer yang melekat dengan struktur sipil ini bertambah kohesif dengan adanya lembaga-lembaga tripartit seperti Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), yang terdiri dari Camat, Komandan Koramil (Danramil), Kepala Polsek (Kapolsek), serta tokoh masyarakat setempat. Pada tingkat yang lebih tinggi, terdapat Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) tingkat dua dan tingkat satu, yang beranggotakan pucuk pimpinan satuan wilayah militer dan polisi, kepala daerah, serta ketua DPRD setempat.

Selain secara struktural, pengaruh militer ini juga masuk melalui penempatan perwira-perwira militer (baik aktif, maupun purnawirawan) dalam struktur jabatan sipil. Jabatan Bupati atau Walikota, misalnya, di banyak daerah diduduki oleh perwira berpangkat kolonel, sedangkan ketua DPRD tingkat dua biasanya dijabat oleh perwira berpangkat letnan kolonel. Di daerah tingkat satu, jabatan gubernur di beberapa propinsi dijabat perwira tinggi berpangkat Mayor Jenderal; kecuali di DKI Jakarta yang dijabat perwira tinggi berbintang tiga, atau letnan jenderal.

Dengan pola struktur serta pola penempatan personel militer yang masif seperti ini (meski belakangan banyak dikurangi), tidak heran jika pola pengambilan keputusan serta penyelesaian masalah, terutama di bidang politik dan ekonomi, diwarnai oleh cara militer. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya kasus-kasus penggunaan kekerasan seperti pembunuhan buruh Marsinah, di Jawa Timur; penembakan terhadap sejumlah petani di Nipah, Madura; pembunuhan wartawan harian Bernas Fuad Muhammad Syafruddin; serta peristiwa serupa dalam skala lebih besar seperti Tanjung Priok, Lampung, Aceh, Irian Jaya, dan Timor-timur.

Dalam pandangan Tim Peneliti dari LIPI yang mengkaji konsep Dwi Fungsi ABRI, ada empat faktor yang menyebabkan militer mengambil peranan di bidang sosial politik. Pertama, adanya anggapan bahwa militer mengemban tugas sebagai penyelamat negara. Kedua, adanya semacam kepercayaan pada golongan militer bahwa mereka mengidentifikasikan diri mereka sebagai pelindung kepentingan nasional. Ketiga, militer mengidentifikasikan dirinya sebagai arbiter atau stabilisator bagi negaranya. Keempat, militer mengidentifikasikan dirinya sebagai pelindung kebebasan umum.

Belakangan, seiring dengan makin kuatnya tuntutan masyarakat agar peran sosial politik ABRI dikurangi atau bahkan dihapus, Mabes ABRI mengurangi jumlah wakilnya di DPR RI menjadi 75 orang, kemudian jabatan-jabatan sipil tidak lagi otomatis menjadi ‘jatah’ perwira ABRI yang selama ini seakan-akan menjadi peraturan tidak tertulis, jabatan Kepala Staf Sosial dan Politik juga dihapus, dan diganti dengan Kepala Staf Teritorial, meski sama-sama dijabat perwira tinggi berbintang tiga. Terakhir, jumlah wakil ABRI di DPR pusat dan daerah diperdebatkan dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Politik. Namun demikian hampir semua pihak sepakat bahwa dalam lima atau enam tahun mendatang, tidak ada lagi wakil ABRI di DPR pusat maupun daerah. Pada saat itu, wakil ABRI cukup berada di Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang merupakan lembaga tertinggi negara, pemegang mandat kedaulatan rakyat.

Seiring dengan era reformasi, duduknya orang bukan Jawa sebagai presiden, serta pengurangan bertahap peran sosial politik ABRI, apakah kita dapat berharap Indonesia bakal memiliki budaya kepemimpinan yang lebih terbuka dan adil? Tentu persoalannya tidak sesederhana itu. Yang jelas, kini terbuka kesempatan bagi masyarakat untuk membangun budaya kepemimpinan.

Iklan