Suryadharma Ali; Ketua Umum DPP PPP 2007-2012

Suryadharma Ali terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP periode 2007-2012 dalam Muktamar VI Partai Persatuan Pembangunan, Sabtu 3 Februari 2007 di Jakarta. Kemenangan Suryadharma Ali yang menjabat Menteri Negara Koperasi dan UKM RI itu makin memastikan partai berlambang kabah itu tak akan menjadi oposisi pemerintah.

Suryadharma terpilih dengan meraih dukungan terbesar, 365 pemilih dari 1.165 muktamirin yang berhak bersuara. Mengungguli kandidat lainnya Arief Mudatsir Mandan (anggota DPR) yang meraih 325 suara, Achmad Dimyati Natakusumah (Bupati Pandeglang, Banten) dengan 219 suara, Endin AJ Soefihara (anggota DPR) dengan 185 suara, M Yunus Yosfiah (Sekretaris Umum DPP PPP) meraih 46 suara, Alimarwan Hanan (13 suara), Eggi Sudjana (5 suara), dan Hadimulyo tidak meraih suara sama sekali.

Lanjutkan membaca Suryadharma Ali; Ketua Umum DPP PPP 2007-2012

Iklan

Mengurai Benang Kusut Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Basyarnas merupakan lembaga arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah, di luar jalur pengadilan, untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Putusan Basyarnas bersifat final dan mengikat (binding). Untuk melakukan eksekusi atas putusan tersebut, penetapan eksekusinya diberikan oleh pengadilan negeri setempat.

Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) adalah cikal bakal Basyarnas. Lembaga ini didirikan berdasarkan SK No Kep-392/MUI/V/1992, bersamaan dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1992. Tujuannya untuk menangani sengketa antara nasabah dan bank syariah pertama tersebut.

Lanjutkan membaca Mengurai Benang Kusut Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance

Oleh: Prof. Dr. Sofian Efendi

Pendahuluan

Pada 2004 Asian Development Bank dan Kemitraan untuk Reformasi Tata Pemerintahan di Indonesia (Partnership for Governance Reform in Indonesia) menerbitkan Laporan Tata Pemerintahan Negara Indonesia. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa tiga tujuan reformasi tata pemerintahan yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia yakni, penataan struktur pemerintahan negara, desentralisasi pemerintahan, dan reformasi keuangan negara, telah berjalan cukup lancar tetapi belum berhasil seperti diharapkan.

Skala reformasi yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia dinilai cukup luas cakupannya, bahkan dipandang terlalu luas dan terlalu cepat dari yang pernah dijalankan oleh banyak negara-negara di dunia. Indonesia juga dipandang telah melakukan perubahan radikal dalam tata hubungan antara pusat dan daerah melalui program desentralisasi pemerintahan yang belum pernah ditempuh oleh negara mana pun di dunia.

Lanjutkan membaca Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance

Memahami Cakrawala Pendidikan Multikultural

Peresensi: A. Yusrianto Elga*
Judul Buku: Pendidikan Multikultural
Penulis: Choirul Mahfud
Penerbit: Pustaka Pelajar, Jogjakarta
Cetakan: 1, 2007
Tebal Buku: xxviii + 294 halaman

Meluasnya disintegrasi sosial merupakan salah satu fenomena krusial yang telah membuat negeri ini terbengkalai. Konflik horisontal antarsuku, agama, ras, misalnya, dan berbagai golongan sampai saat ini masih marak terjadi. Tragedi kekerasan antarkelompok yang meledak secara sporadis diakhir tahun 1990-an, misalnya, kemudian konflik kekerasan yang bernuansa politis, etnis dan agama seperti yang terjadi di berbagai wilayah Aceh, Maluku, Kalimantan Barat dan Tengah, merupakan salah satu fakta yang tidak terbantahkan bahwa dalam lingkaran sosial bangsa Indonesia masih kokoh semangat narsistik-egosentrisnya.

Lanjutkan membaca Memahami Cakrawala Pendidikan Multikultural

Basyarnas Lebih Banyak Menangani Sengketa Perbankan

Jakarta (25/07) – ‘Kita punya prasangka baik atau asumsi bahwa sengketa itu sedikit di perbankan syariah oleh karena ada mekanisme internal sendiri disamping barangkali kesadaran masing-masing pihak untuk melaksanakan syariah.’

Sejak didirikan 2003 lalu, sengketa yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) terhitung hanya belasan. Dari jumlah tersebut sengketa perbankan lah yang mendominasi, selain ada pula perselisihan mengenai asuransi syariah.

Jumlah sengketa yang hanya belasan tersebut boleh dibilang minim mengingat Basyarnas adalah lembaga hakam–badan arbitrase syariah–satu-satunya yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam perdagangan, industri, jasa, dan keuangan.

Lanjutkan membaca Basyarnas Lebih Banyak Menangani Sengketa Perbankan

Hikmah Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW

Peresensi: Lukman Santoso Az*
Judul Buku: Kisah & Hikmah Mikraj Rasulullah
Penulis: Imam al-Qusyairi
Penerjemah: Dr. Abad Badruzaman, Lc
Penerbit: Serambi, Jakarta
Cetakan: Pertama 2007
Tebal Buku: 187 halaman

Momentum Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad Saw dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina kemudian naik ke Sidratul Muntaha adalah peristiwa yang sangat fenomenal dalam sejarah umat Islam. Mengapa demikian? Karena dari peristiwa inilah Nabi Muhammad SAW memperoleh perintah ibadah wajib, yakni sholat lima waktu yang langsung dari Allah SWT.

Lanjutkan membaca Hikmah Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW

Perlunya Strategi Kebudayaan Nasional

Oleh: Abdul Mun’im DZ

Selama ini kita sering mebicarakan masalah keutuhan nasional, sejak dari masalah bobolnya benteng ideologi yang merembet pada porak-porandanya sistem politik, yang menjalar pada degradasi sistem ekonomi nasional. Kali ini kita perlu menyinggung masah bobolnya estetika dan etika dalam bidang seni dan budaya. Peristiwa ini disambut gembira oleh kelompok liberal, tetapi sangat diprihatini oleh kelompok agama dan para aktivis kesenian sendiri.

Sejak masa reformasi berbagai produk kesenian Indonesia diwarnai dengan berbagai ekspos pornografi dan kekerasan, negara dan lembaga sensor tidak berdaya menghadapi kenyataan itu, dengan alasan bisnis mereka bisa berekspresi semaunya. Padahal ekspos semacam itu pertama-tama melangggar prinsip kesenian itu sendiri yaitu estetika. Dengan pornagrafi dan kekerasan estetika yang sublim didegradasi menjadi selera primitif, selera rendahan, seolah manusia tidak pernah memperoleh kemajauan dalam olah citarasa.

Lanjutkan membaca Perlunya Strategi Kebudayaan Nasional