Basyarnas Lebih Banyak Menangani Sengketa Perbankan

Jakarta (25/07) – ‘Kita punya prasangka baik atau asumsi bahwa sengketa itu sedikit di perbankan syariah oleh karena ada mekanisme internal sendiri disamping barangkali kesadaran masing-masing pihak untuk melaksanakan syariah.’

Sejak didirikan 2003 lalu, sengketa yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) terhitung hanya belasan. Dari jumlah tersebut sengketa perbankan lah yang mendominasi, selain ada pula perselisihan mengenai asuransi syariah.

Jumlah sengketa yang hanya belasan tersebut boleh dibilang minim mengingat Basyarnas adalah lembaga hakam–badan arbitrase syariah–satu-satunya yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam perdagangan, industri, jasa, dan keuangan.

Apalagi, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Basyarnas Yudo Paripurno, potensi terjadinya konflik pada transaksi yang berlandaskan prinsip syariah sejatinya tak berbeda dengan yang konvensional.

“Melihat sedikitnya sengketa yang masuk Basyarnas kita punya prasangka baik atau asumsi bahwa sengketa itu sedikit di perbankan syariah oleh karena ada mekanisme internal sendiri disamping barangkali kesadaran masing-masing pihak untuk melaksanakan syariah.”

“Artinya perilaku Islam juga diterapkan disana sehingga memperkecil kemungkinan sengketa disamping ada mekanisme internal perbankan untuk penyelesaian kewaajiban pembiayaan yang macet,” papar Yudo kepada hukumonline pekan lalu.

Perlu disampaikan, Basyarnas sebelumnya bernama Badan Arbitrase Muamallah Indonesia (BAMUI), yang didirikan pertama kali pada 1993. Pendirian BAMUI ini merupakan tindak lanjut rekomendasi Rakernas Majelis Ulama Indonesia (MUI) 1992. Selanjutnya, pada Rakernas 2002 MUI merekomendasikan agar nama BAMUI diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia.

Prosedur

Yudho mengemukakan, selain perubahan nama ada pula penyesuaian bentuk badan hukum. “Kalau dulu berbentuk yayasan, sekarang menjadi perangkat organisasi dari MUI sebagaimana Dewan Syariah Nasional, Lembaga Penelitian Pengawasan Obat dan Makanan,” tuturnya.

Ditambahkannya, alasan lain perubahan nama agar lebih tegas bahwa Basyarnas adalah badan arbitrase yang memutus berdasarkan kaedah syariah. Sebab, BAMUI tidak secara nyata menyebut syariah.

Mengenai prosedur beracara maupun pelaksanaan putusannya, menurut Yudo pada prinsipnya tidak ada perbedaan dengan lembaga serupa seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Kata dia, peraturan prosedur yang disusun oleh lembaganya—mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, sampai putusan tetap mengacu pada Undang-Undang Arbitrase. Untuk biaya perkara, pihak yang bersengketa akan dikenakan biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan, dan honor arbiter.

Untuk pelaksanaan putusan alias eksekusi, Yudo juga melihat tidak ada persoalan. Pasalnya, kalau ada pihak yang tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, Basyarnas akan mendaftarkan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri.

Sunber: http://www.hukumonline.com