IPNU Ancam Gugat Pemerintah ke Pengadilan

Jakarta ( 04/08 ) – Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) mendesakan pemerintah agar segera merealisasikan anggaran 20 persen untuk pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). IPNU memberi batas waktu kepada hingga 2008. Jika desakan tersebut tak dipenuhi, organisasi pelajar dan santri terbesar di Indonesia itu akan mengajukan gugatan class action pada pengadilan. Demikian dikatakan Ketua Umum PP IPNU Idy Muazayyad di Jakarta, Senin (27/8) kemarin. Hal itu merupakan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) di Hotel Diamond, Samarinda, 22-25 Agustus lalu.

Menurutnya, rakernas IPNU menghasikkan 12 poin rekomendasi. Sebegian besar rekomendasi itu terkait dengan masalah pendidikan.”Kami akan menggugat pemerintah, jika anggaran 20 persen untuk pendidikan tidak segera direalisasikan,” ungkapnya.

Soal pemenuhan anggaran 20 persen, katanya, merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah sesuai amanat konstitusi, yakni Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomer 20 tahun 2003. Karena itu, katanya, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda-nunda lagi kewajiban tersebut.

Menurut Idy, keberadaan Rancangan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) yang bakal segera disahkan DPR tak akan pernah terjadi bila pemerintah segera melaksanakan kewajibannya. Karena, RUU yang dinilai upaya komersialisasi lembaga pendidikan tinggi itu jelas merupakan pelanggaran konstitusional.

“IPNU menolak tegas pengesahan RUU BHP serta menuntut mengembalikan status sejumlah Perguruan Tinggi Negeri yang sekarang statusnya sudah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Tidak semua masyarakat mampu meng-kuliahkan anaknya di kampus-kampus bonafit itu,” terang Idy.

Selain itu, lanjut Idy, IPNU menolak segala bentuk diskriminasi yang terjadi, baik perbedaan anggaran antara sekolah agama dan keagamaan, seperti, madrasah dan pondok pesantren dengan sekolah umum. Sebab, IPNU menilai, selama ini terlihat keengganan pemerintah daerah mengalokasikan APBD untuk membiayai madrasah dan lembaga pendidikan agama lainnya.

Pada bagian lain, Rakernas yang diikuti perwakilan 30 Pengurus Wilayah IPNU se-Indonesia itu juga menyoroti maraknya tayangan televisi yang tidak mendidik, seperti sinetron. IPNU mendesak pemerintah agar menindak tegas pengelola televisi yang menayangkan acara televisi yang mempertontonkan adegan kekerasan, percintaan yang menuju pornoaksi, infotainment dan tayangan mistik.

“IPNU juga meminta kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sebagai lembaga negara independen yang mempunyai kewenangan dalam hal penyiaran, untuk segera
melarang siaran-siaran televisi yang menyalahi norma-norma sosial dan agama,” tuturnya.

Fenomena maraknya penyalahgunaan narkoba pun tak luput dari perhatian IPNU. Organisasi di bawah naungan NU tersebut menuntut kepada aparat penegak hukum; polisi, jaksa, maupun hakim, untuk memberikan hukuman mati kepada para pengedar barang haram yang merusak masa depan generasi muda itu.

“Tidak bisa hanya dilakukan Badan Narkotika Nasional dan jajarannya saja. Perlu dukungan dari semua pihak untuk memberantas barang setan itu. IPNU mengajak kepada semua pihak untuk jihad melawan narkoba dan seks bebas,” pungkasnya.