Fikih Sosial Ormas Islam

Oleh: Azyumardi Azra

Tema-tema pembangunan, seperti pemberantasan kemiskinan seiring penciptaan good governance kelihatannya menemukan momentum baru. Sekarang kian disadari, penguatan demokrasi, HAM, dan kesetaraan perempuan, misalnya, sulit dicapai dengan baik tanpa melalui pembangunan dalam berbagai aspeknya.

Banyak kalangan kembali menyadari ini, sejak pemerintah dan pendonor melangkah ke arah ini. Tak kurang Maarif Institute for Humanity bekerja sama dengan The Asia Foundation menyelenggarakan konferensi bertajuk “Ormas Islam, Good Governance dan Pemberantasan Kemiskinan”, di Jakarta, Agustus lalu.

Berbicara pada sesi pertama konferensi itu, hemat saya Ormas Islam –seperti Muhammadiyah dan NU– sangat potensial memainkan peran penting dalam good governance. Karena, dalam perspektif good governance, penyelenggaraan kepemerintahan tidak hanya menjadi dominasi dan fungsi lembaga pemerintahan.

Sebaliknya, juga meniscayakan partisipasi ormas. Karena itu, ormas sangat strategis dalam penciptaan dan penguatan good governance dan pemberantasan kemiskinan serta advokasi sosial lainnya.

Posisi mereka tidak hanya sebagai stakeholders dari berbagai kebijakan publik, tetapi juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan publik. Tidak mengambil keputusan publik yang merupakan wewenang dan otoritas lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif, mereka menjadi kekuatan penekan dan kelompok kepentingan yang dapat memengaruhi proses, hasil, dan pelaksanaan kebijakan publik tersebut.

Di tengah terjadinya proliferasi kabupaten/kota sebagai hasil pemekaran yang masih terus berlangsung, proses desentralisasi tidak otomatis dapat meningkatkan peran publik pemerintah kota/kabupaten dalam advokasi sosial, khususnya pengentasan masyarakat kemiskinan. Bahkan pemerintah pusat, provinsi, dan kota/kabupaten belum memberikan tanda-tanda yang meyakinkan mereka dapat mengembangkan good governance.

Karena itu, ormas Islam mestilah memberdayakan perannya dalam hal ini. Ormas Islam pada dasarnya religious-based civil society organizations, organisasi masyarakat madani (masyarakat sipil/masyarakat kewargaan). Ormas-ormas Islam yang self regulating dan self financing, membuatnya independen vis-a-vis negara; mereka tidak bisa terkooptasi negara, dan dengan begitu bisa memainkan peran mediasi di antara negara pada satu pihak dan masyarakat umumnya pada pihak lain.

Dengan posisi distingtif tersebut, ormas Islam sebagai Islamic-based Civil Society memiliki potensi besar mendorong penciptaan dan penguatan good governance dan pemberdayaan sosial, khususnya pengentasan kemiskinan. Tetapi, ormas Islam tidak bisa mewujudkan peran tersebut secara maksimal karena, antara lain, kecenderungan tradisional dan konvensional mereka untuk lebih banyak bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, pelayanan sosial (khususnya melalui rumah sakit dan panti asuhan) daripada pada bidang-bidang ‘baru’ seperti penciptaan good governance dan pemberantasan kemiskinan.

Secara teologis dan fiqhiyyah, kedua bidang terakhir juga tidak menjadi wacana pokok. Karena itu, sejumlah kalangan mengkritik mereka sebagai lebih ‘peka susila’ daripada ‘peka sosial’, dalam hal ini khususnya kemiskinan.

Karena itu, ormas-ormas Islam sebagai civil society harus mengembangkan wawasan teologis dan fiqhiyyah-nya dan juga merambah orientasi baru pada bidang yang menuntut peran dan partisipasi mereka, semacam penciptaan good governance dan pemberantasan kemiskinan. Bahkan, ormas-ormas Islam semestinyalah mengambil bidang seperti ini sebagai prioritas baru.

Ormas Islam sudah waktunya mengembangkan fikih sosial yang memberikan landasan doktrinal Islam bagi advokasi sosial lebih luas. Dengan tetap berpegang pada fikih konvensional, misalnya, tentang distribusi dan pemanfaatan dana ZIS dan wakaf, maka ormas Islam hanya dapat bergerak pada bidang kepenyantunan sosial yang konvensional pula; tidak dalam bidang yang sebenarnya juga sangat mendesak seperti pengentasan kemiskinan, penyelamatan kaum dhuafa dari perilaku asusila, pemberantasan narkoba, dan banyak penyakit sosial lainnya.

Sebaliknya, dengan fikih sosial yang kontekstual dengan realitas dan tantangan hari ini dan esok, maka umat pun merasa nyaman secara teologis dan doktrinal dengan pemanfaatan dana ZIS dan wakaf (filantropi Islam) untuk advokasi sosial lebih luas. Dalam konteks itu, sudah waktunya badan-badan fatwa seperti Majelis Tarjih Muhammadiyah, Bahtsul Masa’il NU, Komisi Fatwa MUI, dan sebagainya merumuskan fikih filantropi Islam untuk kepentingan advokasi sosial yang sangat mendesak ini. Jika ini dapat segera dilakukan, jelas kontribusinya cukup penting, tidak hanya dalam penggalangan dana filantropi Islam, tetapi juga dalam pemanfaatan dan distribusinya untuk kepentingan advokasi sosial lebih luas.

Sumber: http://www.republika.or.id