Segera Hapus Pajak Ganda

Jakarta (26/09) – Bank Indonesia (BI) meminta pemerintah menerbitkan peraturan sementara yang menghapus perlakuan pajak ganda bagi transaksi perbankan syariah. Peraturan tersebut perlu segera diterbitkan sambil menunggu pengesahan amandemen RUU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang juga direncanakan akan menghapus pajak ganda. “Kita mengingingkan dalam masa transisi sampai disahkannya UU Pajak yang baru ada suatu peraturan sementara yang menghilangkan pajak ganda,” kata Direktur Direktorat Perbankan Syariah (DPbS) BI, Ramzi A Zuhdi, Selasa, (25/9).

Menurut Ramzi, penerbitan peraturan sementara dalam masa transisi penting dilakukan untuk mendorong perkembangan industri perbankan syariah agar lebih pesat. Selain itu, peraturan tersebut juga dapat menarik investasi asing masuk ke Indonesia, terutama investor Timur Tengah. Akibat belum dihapuskannya pajak ganda, sebagian besar investor asing terpaksa menunda niat mereka menanamkan modal di Indonesia.

Ramzi menyebutkan, peraturan sementara penghapus pajak ganda dapat berbentuk produk apapun. Hal terpenting adalah peraturan tersebut dapat menghapuskan pajak ganda dan mendorong terciptanya iklim investasi syariah yang cukup kondusif. Karena itu, ia meminta agar pemerintah dapat menerbitkan peraturan tersebut segera. ”Jadi, apakah itu bentuknya Peraturan Pemerintah (PP), ataukah surat dari Menkeu (Menteri Keuangan) atau Dirjen, itu tidak masalah. Yang penting pajak ganda segera dihapuskan,” katanya.

Dorong Sektor Lain

Direktur Usaha Syariah dan Komersial BNI, Bien Subiantoro mendukung permintaan BI tersebut. Sebabnya, penerbitan peraturan sementara penghapus pajak ganda dapat mendorong perkembangan industri perbankan syariah menjadi lebih pesat. Sehingga memudahkan perbankan syariah untuk meningkatkan nilai bisnisnya. ”Saya sangat mendukung penerbitan peraturan sementara penghapus pajak ganda ini,” katanya.

Bahkan, menurut Bien, penerbitan peraturan tersebut juga dapat mendorong perkembangan berbagai sektor keuangan syariah lainnya, karena tanpa adanya pajak ganda, maka penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) jauh lebih kompetitif dibandingkan instrumen serupa konvensional. ”Ini juga terjadi pada penerbitan obligasi syariah korporasi atau sukuk dimana penghapusan pajak ganda bisa mendorong korporasi berlomba menerbitkan sukuk,” katanya.

Bien menyebutkan, penghapusan pajak ganda juga diyakini memberikan peluang lebih besar bagi investor Timur Tengah untuk masuk berinvestasi ke Indonesia. Dengan demikian, Indonesia diharapkan mampu bersaing dengan Malaysia di sisi keuangan syariah. Negeri jiran tersebut sejak lama telah menghapus pajak ganda untuk mendorong penciptaan iklim investasi syariah yang kondusif.

Sebelumnya, Ramzi menyebutkan proyeksi pencapaian pangsa perbankan syariah menjadi 2,5 persen akhir tahun ini kemungkinan tidak tercapai. Sebabnya, waktu jelang akhir tahun tinggal tiga bulan lagi. Sedangkan, pangsa perbankan syariah per Agustus lalu hanya berkisar 1,7 persen dari total pangsa perbankan nasional. Sementara, aset perbankan syariah per Agustus lalu hanya bergerak tipis dari Rp 29,9 triliun menjadi hampir Rp 30 triliun per Agustus lalu. ”Target pangsa 2,5 persen tahun ini kemungkinan sulit terealisasi karena masalah perpajakan dan beberapa masalah lain. Akhir tahun ini, paling sekitar 2,1 atau 2,2 persen,” katanya.

Semula BI berharap pangsa perbankan syariah akhir tahun ini menjadi 2,5 persen. Sedangkan, pada akhir 2008, pangsa tersebut meningkat menjadi lima persen. Namun, proyeksi akhir tahun ini kemungkinan tidak tercapai karena beberapa faktor. Salah satunya adalah belum disahkannya amandemen UU Pajak Pertambahan Nilai yang menghapus pajak ganda atas transaksi pembiayaan perbankan syariah berakad murabahah (jual beli). ”Tadinya kita harapkan undang-undang ini rampung tahun ini, tapi hingga kini belum juga,” katanya.

Sumber: http://www.kompas.com

Iklan