Perbankan Nasional Alami Mismatch

Jakarta (06/10) – Hampir semua perbankan terutama yang membiayai kredit berjangka panjang termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mengalami potensi mismatch (kesenjangan pendanaan). “Jadi jangan dianggap kalau Bank Tabungan Negara (BTN) diambil alih bank lain dapat mengatasi mismatch, karena bank lain juga mengalami problem serupa,” kata Direktur Utama Kodradi di Jakarta, Jumat malam usai berbuka puasa dengan anak yatim.

Menurutnya, persoalan ini semua orang juga sudah tahu sehingga kalau ada yang menyebut di surat kabar apabila BTN diambil alih kemudian dapat mengatasi mismatch justru akan menjadi bahan tertawaan. “Gimana nggak mismatch, lha wong duitnya dari deposito, giro, tabungan doang kok,  ucapnya.

Menurut Kodradi, wacana akuisisi yang berkembang saat ini hanya habiskan energi, tenaga, dan waktu. Lebih baik bicara mengenai peningkatan peran serta perbankan ke depannya. Ke dalam saya selalu katakan supaya lebih kompak, lebih kerja keras supaya prestasi lebih baik, supaya bermanfaat bagi stakeholder rakyat banyak, ucapnya.

Menurut Kodradi, sejauh ini BTN sudah berjalan di rel yang benar. Artinya, selalu menjalankan tugas pemerintah untuk merumahkan rakyat yang berpenghasilan rendah lewat KPR RSH.

Kodradi mencontohkan, dari 31 bank yang teken MOU penyediaan KPR RSH, ternyata 97 persen KPR RSH itu tetap dari BTN. Sementara bank lain memilih terjun di KPR besar yang menguntungkan. Bahkan, ada bank yang dijuluki the best bank in commercial estate, tapi tak memperhatikan rakyat kecil karena hanya mikir untung.

BTN selama ini dikenal sebagai satu-satunya bank yang akan mendukung tugas pemerintahan khususnya di bidang perumahan. Seperti diketahui pemerintah memiliki tugas menyediakan sandang, pangan, papan.

“Kalau Wong Jowo (orang Jawa) bilang wareg itu pangan, wirasto itu pakaian, wismo rumah, wasis pendidikan, waras kesehatan, maka pemerintah cukup pikirkan yang lima ini, wis wareg nduwe rumah rakyat senang. Karena, rakyat berhak tinggal di rumah yang layak itu amanah UUD, ucapnya.

Menurut Kodradi, sejauh ini BTN sudah sesuai dengan skenario Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Bahkan sebelum API itu dilontarkan. BTN, lanjutnya, sudah didorong menjadi bank fokus pada 21 Agustus 2002. Sebelum ada API menyatakan kriteria bank yakni internasional, nasional, fokus BTN sudah disuruh pemerintah sebagai pemegang saham untuk jadi bank yang fokus di bidang perumahan, kata Kodradi.

Bankir kawakan ini menegaskan, di API itu posisi BTN sudah sebagai bank fokus retail khusus pemerintahan dan itu sudah diterima BI dan pemerintah. Buktinya bank lain tak mau terjun ke KPR RSH. Kalau ada cabang industri usaha yang diminati pasar serahkan pada swasta. Sementara untuk RSH, pasar belum minat ya serahkan pada BTN, ucapnya.

Kodradi mengakui BTN memang harus dinaikkan kapasitasnya walaupun secara modal sudah cukup. Sekarang CAR saya sudah 18 persen, saya nggak ada kesulitan apa-apa sebetulnya. Tapi kalau pemerintah mau nambahi tugas seribu rusunami ya memang harus tambah modal sebesar Rp 2 triliun. Saya tahu pemerintah sedang kesulitan, nggak mungkin nambahin modal. Lalu bagaimana cari di luar. Salah satunya jual saham di bursa, ucapnya.

Kodradi juga mempertanyakan rencana IPO yang dibatalkan pemerintah. Padahal BTN sudah sangat siap buat go public. Saya sudah go public dengan menjual surat utang sejak 1989, ucapnya. Alternatif kedua, kata Kodradi, mencari dana dari luar dengan mencari strategic partner. Tapi ojo bank. Aku tak nyebut bank opo lo yo. Bank punya anak perusahaan bank itu podho koyok opo yo. Bank itu punya anak perusahaan sekuritas, asuransi, multifinance untuk nambah volume bisnis. Kalau bank komersial punya anak bank komersial podho koyok jeruk makan jeruk, ujar Kodradi.

Berdiri Sendiri

Sementara ditempat terpisah, anggota Komisi V dari Fraksi Golkar, Enggartiasto Lukita mengatakan, selain Presiden, Wakil Presiden Yusuf Kalla secara tegas menginginkan BTN tetap berdiri sendiri. Ini karena adanya komitmen yang kuat untuk mendorong pertumbuhan RSh dan Rusunami bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Dalam rapat kerja dengan pemerintah, pengembang,maupun BTN, Komisi V DPR juga sudah memutuskan bahwa BTN harus tetap berdiri sendiri. Keputusan dalam raker tentunya tidak bisa begitu saja dibatalkan pemerintah, dalam hal ini Menneg BUMN,” ujarnya. Tetapi, apabila melalui raker lagi. Kalau raker digelar kembali untuk membahas hal itu, saya yakin, Komisi V akan tetap pada pendiriannya, katanya.

Enggar menduga, keluarnya pernyataan Menneg BUMN Sofyan Jalil yang menyebutkan bahwa BTN bisa diakuisisi oleh BNI atau BRI, bisa terjadi karena Menneg BUMN memperoleh informasi yang salah dari berbagai kalangan.

Selain itu, lanjut Enggar, bila BTN akan diakuisisi, maka kejadian seperti yang dialami oleh Bank Papan Sejahtera akan terulang. Dimana, sebelum ditutup Bank Papan Sejahtera memiliki tugas untuk concern pada perumahan menengah, akan tetapi setelah menjadi bank umum program tersebut menjadi hilang.

Salah satu yang berkeinginan kuat mengakuisisi BTN adalah Bank BNI. Pasalnya, bank itu mau melakukan right issue. Tentu sekali, dengan mengambil alih BTN, harga sahamnya bisa melonjak tinggi. Jadi, pihak-pihak yang ingin mengambil alih BTN hanya memikirkan keuntungan sesaat, sementara yang rugi adalah pemerintah dan masyarakat luas, yang tidak lagi mudah memperoleh kredit untuk RSh, katanya.

Dikatakannya, atas komitmen BTN untuk mendukung program pemerintah itu, maka secara khusus pemerintah melalui persetujuan DPR, telah mengalokasikan anggaran selisih subsidi bunga KPR setiap tahun dalam APBN.

Bahkan, dana yang disediakan tahun ini Rp 800 miliar, akan ditambah lagi pada tahun 2008 menjadi Rp 1 triliun. Ini karena, subsidi selisih bunga KPR itu juga akan disalurkan untuk rusunami.

DPR juga berencana meminta pemerintah menempatkan langsung subsidi selisih bunga KPR RSh dan Rusunami di BTN, namun dalam rekening Depkeu atau Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Ini wajar, mengingat BTN-lah yang menyalurkan subsidi itu bagi 97 persen KPR yang telah tersalur. Kalau bank lain membutuhkan, bisa diminta dari BTN. Ini untuk mempersingkat proses pencairan dana, yang selama ini dinilai masih bertele-tele sehingga menyulitkan pencaiarannya, katanya.

Karena itu, lanjut Enggar, alasan mengakuisisi BTN tidak masuk akal, sebab kondisi BTN selama ini sehat. Memang, ada mismatch namun patut diingat bank-bank lain juga mengalami hal yang sama.

“Namun, ada solusi untuk mengatasinya, yakni dengan IPO atau menggunakan dana yang ada di PTB Sarana Multigriya Finansial (SMF) yang didirikan untuk mengatasi mismatch, kata Enggar.

Akan tetapi, jelas Enggar, SMF terkendala pula oleh berbagai peraturan. Pemerintah sudah menempatkan dananya Rp 1 triliun di SMF, namun hingga sekarang misinya untuk membantu pembiayaan RSh belum jalan sama sekali, katanya. (kpl/rit)