Calon Independen Harus Diperjuangkan

Oleh: Muhammad Budi Setiawan

Jika dilihat dari perkembangan demokrasi, gagal mengizinkan calon independen menjadi kontestan merupakan bencana bagi Pilkada DKI. Secara lebih luas, juga menandakan beratnya jalan ke arah demokrasi selama elite politik masih berpikir defensif.

Politik DKI belum digunakan untuk menampung keinginan orang biasa. Partai politik menjadi oligarki untuk mempertahankan kekuasaan. Secara lebih skeptis, bisa dikatakan reformasi akan mandeg karena hasil korupsi pemegang kekuasaan akan terus dilindungi oleh elite politik. Bila pemegang kekuasaan di suatu daerah tingkat I digantikan oleh penguasa baru, bisa ada harapan gubernur baru melakukan gerakan pembersihan pada awal masa jabatannya.

Sebaliknya, bila pilkada menghasilkan gubernur yang satu kubu dengan gubernur lama, dengan sendirinya praktik laknat itu akan terus berlanjut. Seorang penguasa baru dari kubu incumbent tidak berkepentingan melakukan pembersihan.

Di antara dua calon itu, pemilih DKI menghadapi deadlock. Kedua kontestan akan main defensif, tidak akan ada yang maju dengan pemikiran baru untuk perbaikan kota. Karena itu, rakyat DKI perlu calon ketiga, Tapi PAN dan PKB dan partai kecil melepaskan kesempatan menjadi penyelamat, dan sekarang satu-satunya harapan adalah calon independen. Mahkamah Konstitusi tidak menyambut sejarah, tidak membuka kesempatan untuk mendukung adanya calon independen. Masyarakatpun semakin bingung, apa yang bisa dilakukan secara aktif. Secara pasif, orang bisa menyatakan kekecewaannya dengan tidak memilih.

Kemandegan gelinding bola panas wacana dan perjuangan calon independen pada Pilkada DKI dianggap oleh banyak kalangan sebagai bencana demokrasi. Asumsi ini muncul ketika peserta Pilkada DKI hanya diikuti oleh dua kandidat yang menurut masyarakat DKI hanyalah calon yang sama-sama buruk. Sementara masyarakat tidak mempunyai tawaran atau pilihan alternatif.

Pada beberapa waktu lalu pengajuan Judicial Review rupanya mendapat angin segar. Akan tetapi itu bukan berarti solusi yang membangun demokrasi. Bagaimanapun, Pilkada DKI telah usai, dan perjuangan untuk calon independen telah gagal untuk DKI. Kini barometer demokratisasi di Indonesia telah menghasilkan pemimpin baru. Maka era baru tersebut harus ditempuh oleh masyarakat DKI dengan gubernur yang mereka anggap bukanlah pemimpin alternatif. Lalu kapan dan bagaimana calon independen dapat diterapkan?

Kampus Upaya Uji Materi Penerapan Calon Independen

Sejarah panjang penerapan Student Government (SG) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah banyak memberikan kontribusi terhadap pendidikan politik dan demokratisasi di kalangan masyarakat. Pemilihan Presiden Mahasiswa secara langsung begitu lama bergulir di wilayah kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebagai miniatur negara , UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah berpengalaman dalam membina pendidikan politik dan demokratisasi kaum muda Islam.

Calon Independen selayaknya bisa diterapkan dalam lingkup kampus sebagai upaya pendidikan politik dan penegakan demokratisasi yang melibatkan seluruh kalangan. Tidak terikat partai maupun golongan. Sehingga responsibilitas aspirasi dapat langsung digerakkan oleh mahasiswa pendukung calon independen. Mengingat orientasi partai kampus pun sudah mulai bergeser pada wilayah kekuasaan an sich.

Partai kampus sebagai pilar utama demokrasi politik kampus rasanya memang perlu membenahi orientasi, sehingga fungsi dan perannya dapat berjalan dengan baik dan optimal. Dengan demikian, kualitas demokrasi akan menjadi lebih baik dan pelaksanaannya akan menjadi lebih kompetitif.

Penulis yakin, jika mekanisme calon independen ini sudah berjalan, dan mahasiswa lebih
menginginkan kandidat pemimpin politik di luar partai, seperti hasil survei LSI, partai politik akan lebih termotivasi untuk membangun citra baik. Selain itu, kawan-kawan di partai politik harus melihat pengalaman sistem politik di Amerika Serikat, yang membuktikan bahwa calon independen belum tentu meraih hati masyarakat. Hanya George Washington yang sukses sebagai calon independen dan didapuk sebagai Presiden Amerika Serikat. Artinya, harapan besar masyarakat yang menyambut baik dibukanya keran calon independen masih harus diuji terlebih dulu. Kita masih harus menunggu mekanisme teknis calon independen tersebut.

Berkaitan dengan upaya ini, maka dalam waktu dekat pihak legislatif harus segera melaksanakan pembahasan UU Politik kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan selagi belum ada UU, maka yang digunakan sebagai landasan adalah UU yang lama. Oleh karena itu, jika dipandang mendesak, untuk segera merealisasikan upaya penegakan demokratisasi yang utuh, maka pihak eksekutif dipandang perlu untuk segera menerbitkan Perppu pelaksanaan pemira kampus pada periode akan datang. Yaitu Perppu yang mengatur calon independen.

Harus diakui, salah satu persoalan mendasar akibat monopoli peran partai politik adalah membuat kader-kadernya, yang diproyeksikan menjadi politikus tangguh dan peka terhadap keinginan rakyat, tidak berkembang. Secara kodrati, sistem pengkaderan seharusnya mampu mencetak calon-calon pemimpin. Kenyataannya, elit partai lebih memilih nonkader untuk bertarung memperebutkan jabatan politik. Sialnya, individu yang secara urut kacang mengikuti pengkaderan itu justru terjebak menjadi calo-calo politik.

Kondisi ini berlangsung selama bertahun-tahun. Akhirnya praktik politik kampus yang sarat dengan pendidikan politik, justru menjadi sampah demokrasi. Korupsi, suap, manipulasi, dan praktek kotor lainnya muncul akibat mekanisme monopoli tersebut. Rangkaian persoalan ini kemudian menjadi rantai lingkaran setan yang harus segara diputus.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilam Mahasiswa (DPM), Kongres Mahasiswa UIN Jakarta (KMU) segera wacanakan dan realisasikan upaya ini demi terciptanya tatanan demokratisasi di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tanpa itu, dominasi permainan politik partai akan semakin mengancam terciptanya demokratisasi di kampus UIN tercinta ini.

2 thoughts on “Calon Independen Harus Diperjuangkan”

  1. memang kampus dapat dijadikan tempat eksperimen untuk hal tersebut. tapi terdapat hal yang menjadi catatan penting bahwa kampus negeri masih di bawah departemen. khususnya UIN Jkt, akhir-akhir ini isu kembali ke senat telah gencar. dengan kata lain ruang gerak mahasiswa akan dikembalikan sepenuhnya kepada dunia pendidikan yang monoton, tanpa eksperiment keilmuan yang telah diperoleh sejak lahir ke dunia. calon independent masih merupakan wacana, karena sampai sekarang RUU paket Politik sendiri masih empot-empotan terlalu dipolitisir dan sebagainya. padahal belum tentu RUU itu dijalankan sepenuhnya. lihat aplikasinya pada PEMILU 2004. treshold partai masih menggunakan aturan peralihan dengan sistem negosiasi antar parpol. begitu munafiknya pembuat UU demi mendapat secercah harapan kekuasaan yang abstrak dan semu.

Komentar ditutup.