Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Meningkat

Jakarta (29/10) – Ironisnya, laporan dari perusahaan efek dinilai masih minim dan kurang inisiatif. Menjelang pertemuan penilaian atas kepatuhan Indonesia atas rekomendasi FATF (mutual evaluation), sebuah fakta penting diungkapkan Yunus Husein. Menurut Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) itu, jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Jika pada 2004, jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) berjumlah 838, dua tahun kemudian laporannya naik menjadi 3.482. Bahkan pada tahun ini (data per 30 September 2007), laporan yang masuk sudah mencapai 4.554. Dari sisi pengelola jasa keuangan yang melaporkan pun terus bertambah. Pada 2004, pengelola jasa keuangan yang melapor baru 71 unit, tahun ini sudah mencapai 188 unit.

Di satu sisi, kenaikan jumlah laporan ini cukup membanggakan PPATK. Tetapi di sisi lain, Yunus Husein masih merisaukan satu hal. Laporan transaksi keuangan mencurigakan dari pengelola jasa keuangan non-bank masih terbilang kalah dibanding perbankan. Bayangkan, dari 188 unit pelapor yang masuk ke PPATK tahun ini, 119 diantaranya berasal dari bank. Sisanya, 69 unit, adalah pengelola jasa keuangan non-bank. Yunus menyebut secara khusus perusahaan efek. Menurut dia, jumlah laporan yang masuk masih sekitar satu persen dari jumlah perusahaan efek yang terdaftar pasar modal.

Data terbaru memang menunjukkan sudah 17 perusahaan efek yang melapor dengan jumlah 87 transaksi keuangan mencurigakan. Tetapi menurut Husein, kebanyakan laporan dibuat setelah ada permintaan dari PPATK. “Yang inisiatif masih sedikit,” ujarnya, saat ditemui di Bogor, Jum’at (26/10) lalu.

Pencucian uang lewat pasar modal merupakan salah satu pusat perhatian PPATK. Selain perusahaan efek, pengelola jasa keuangan non bank yang memiliki kewajiban melapor adalah pedagang valas, dana pensiun, lembaga pembiayaan, manajer investasi, dan asuransi. Sayang, pengelola-pengelola jasa keuangan tadi baru 69 perusahaan yang melapor.

Meskipun demikian, bukan berarti di setiap pengelola jasa keuangan non bank ada LKTM. Yunus menduga, minimnya pelaporan itu lebih disebabkan masih kurangnya pemahaman pengelola perusahaan efek dan jasa keuangan non bank lainnya terhadap kewajiban melaporkan LKTM ke PPATK.

Berdasarkan catatan hukumonline, Bapepam-LK juga sudah menyadari pentingnya pengelolaan perusahaan efek yang kredibel. Untuk itu, akhir September lalu, Bapepam-LK mengeluarkan regulasi baru tentang perizinan perusahaan efek. Ketua Bapepam-LK Ahmad Fuad Rahmany mengatakan penyempurnaan peraturan itu dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, kepengurusan dan pengendalian perusahaan efek sebagai salah satu motor penggerak industri pasar modal. “Dengan aturan itu diharapkan terwujud perusahaan efek yang lebih kredibel yang dapat mengikuti dinamika perkembangan pasar modal yang bergerak cepat dewasa ini,” ujarnya kala melansir regulasi baru tersebut.

Belum lama ini, Bapepam-LK mengenakan sanksi administratif kepada 16 perusahaan efek yang terkait dengan transaksi saham PT Agis Tbk. Sanksi terberat dikenakan kepada Dirut Republic Securities Benny E. Soetanto, yang dicabut izinnya sebagai wakil perantara pedagang efek dan wakil penjamin emisi efek. Sementara 15 perusahaan efek lain didenda bervariasi antara 100 hingga 500 juta rupiah, tergantung tingkat kesalahan.

Kasus Agis mencuat setelah harga perdagangan saham perseroan ini di Bursa Efek Jakarta melonjak tajam selama periode 1 Desember 2006 hingga 27 Juni 2007. Setelah melakukan investigasi, Bapepam-LK menduga terjadi pelanggaran yaitu menipulasi pasar dan perdagangan semu.

Sumber: http://www.hukumonline.com