Peradilan Korupsi, Kepribadian Bangsa, dan Masa Depan Indonesia

Oleh: Frans Hendra Winarta

Belum lama ini Indonesia baru saja kehilangan seorang putra terbaiknya, Jenderal (Purn) Pol. Hoegeng Iman Santoso, seorang mantan Kapolri yang seumur hidupnya telah memberikan teladan betapa kejujuran selalu ia pegang teguh, setinggi apapun ia berada dalam suatu jabatan negara. Tanpa bermaksud mengkultuskan pribadi Pak Hoegeng, kondisi mental dan moral bangsa Indonesia saat ini berada dalam titik yang menyedihkan.

Korupsi telah menjadi “the way of life” bangsa Indonesia, merasuk hingga ke segala aspek kehidupan bangsa tidak hanya dalam birokrasi tetapi sampai pada perilaku kehidupan sehari-hari. Jika berbicara mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia, rasanya bagaikan menggapai awan, karena setiap usaha yang telah dilakukan berakhir percuma atau paling hanya bertahan seumur jagung.

Berdasarkan laporan Kejaksaan Agung, dalam 1.198 kasus korupsi yang diperiksa dalam kurun waktu Januari 2002 sampai April 2004 kerugian negara yang timbul akibat korupsi begitu besar yaitu sekitar Rp. 22 trilyun (US $ 2.35 milyar). Bahkan Transparency International yang berkedudukan di Berlin menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di dunia dalam beberapa tahun terakhir ini. Dari 584 kasus korupsi di Indonesia yang di perkarakan pada tahun 2003 hanya Rp. 1,2 milyar yang dapat dikembalikan kepada negara. Saat ini saja, disinyalir APBN Indonesia bocor sebesar 30% setiap tahunnya. Itu semua membuktikan betapa parahnya tingkat korupsi di Indonesia.

Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diwarnai dengan sikap skeptis dari masyarakat akan kemampuan lembaga ini untuk mengurangi korupsi di Indonesia, seakan lembaga tersebut sudah divonis terlebih dahulu bahwa segala usaha untuk memberantas korupsi di Indonesia adalah tindakan sia-sia. Meskipun begitu, sekecil apapun peluang untuk memberantas korupsi di negara ini tetap harus terus dicoba dan diperjuangkan. Walau bagaimanapun juga, usaha KPK untuk menjalankan tugasnya patut kita hargai dan kita dukung. Baru-baru ini KPK sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi terhadap Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Kasus tersebut dapat dijadikan barometer sejauh mana KPK mampu membuktikan kemampuannya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam upaya memberantas korupsi, pemerintah telah mengesahkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), sebagai langkah lanjutan terhadap pemberlakuan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain mengatur mengenai pembentukan KPK, UU KPK juga mengatur mengenai peradilan korupsi di Indonesia. Berdasarkan Pasal 54 ayat (2) UU KPK Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan yurisdiksinya mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia. Dibentuknya pengadilan khusus korupsi tersebut dapat menjadi sarana bagi KPK dalam menjalankan tugasnya yang mencakup sebagai penuntut umum dalam peradilan tindak pidana korupsi. Seluruh skema sistematik upaya pemberantasan korupsi tersebut diharapkan dapat setidak-tidaknya mengurangi atau mengerem laju korupsi di Indonesia saat ini.

Sayangnya, sampai saat ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi belum pernah menyidangkan kasus korupsi kelas kakap apalagi sampai menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Padahal kebocoran uang negara akibat korupsi terus berlangsung.

Jika tidak ada upaya serius untuk memberantas korupsi maka masa depan bangsa Indonesia pun akan terancam karena korupsi. Bayangkan sebuah negara dengan perekonomian yang morat-marit akibat praktek monopoli dan kroniisme selama lebih dari 30 tahun pemerintahan Orde Baru, dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, dan kualitas sumber daya manusia yang rendah serta berpenduduk 225 juta jiwa. Lalu masih diperparah lagi dengan masalah korupsi, Indonesia bagaikan kapal bocor sarat muatan yang pasti akan tenggelam di tengah samudera luas kancah persaingan internasional dan globalisasi. Sumber daya alam Indonesia pun kian menipis dengan maraknya illegal logging dan konsesi pertambangan yang tiada henti.

Semua masalah tersebut adalah tantangan bagi KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam menjalankan tugasnya saat ini. Memang, memberantas korupsi dibutuhkan kerja keras dan keberanian melawan arus yang memberi peluang dan terbiasa melihat praktek korupsi di mana-mana. Seorang koruptor sesungguhnya adalah pengkhianat terhadap negara dan bangsanya sendiri, menggerogoti uang negara sementara banyak rakyat Indonesia yang hidup melarat dan kurang memperoleh gizi yang cukup. KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi saat ini mempunyai kesempatan emas untuk membuktikan komitmen dan perjuangan mereka dalam pemberantasan korupsi. Kasus korupsi yang melibatkan Gubernur NAD sebagai tersangka saat ini sedang menuju proses peradilan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus mampu menunjukkan kualitasnya dengan kerja hakim-hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Ad Hoc yang akan ditunjuk untuk menyidangkan perkara tersebut.

Apalagi berdasarkan UU KPK penyelesaian kasus korupsi harus dapat diselesaikan maksimal selama 240 hari mulai dari tingkat pertama sampai kasasi. Kiranya hakim-hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut harus memiliki integritas, komitmen, dan keberanian dalam memutus perkara dengan seadil-adilnya. Jangan sampai hati nurani mereka teracuni oleh uang atau segala bentuk godaan lainnya.

Kiranya KPK dan Pengadilan Tindak Pidana korupsi jangan sampai melukai rasa keadilan rakyat Indonesia. Apalagi menjelang peringatan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-59. KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus menjadikannya sebagai momen perjuangan untuk membebaskan Indonesia dari korupsi. KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus mampu mengirim semua pelaku korupsi ke balik terali besi bilamana terbukti bersalah, di sisi lain jaksa dan hakim juga harus bekerja profesional dan optimal dalam memberantas korupsi. Semoga upaya pemberantasan korupsi itu bukan utopia tetapi memang nyata dan perlu demi survival bangsa dan negara Indonesia.

Sumber: http://www.komisihukum.go.id

Iklan

3 thoughts on “Peradilan Korupsi, Kepribadian Bangsa, dan Masa Depan Indonesia”

  1. Korupsi di pengadilan negeri jakarta selatan (jalan ampera, ragunan) udah parah sekali. dari front office boy, panitera sampai hakim, semuanya koruptor di sana. kalo tidak prcaya, coba cek sendiri, bgitu masuk pintu utama, coba tanya sama petugas yg diduduk didepan, let’s say “ngurus surat xxx dimana yah?” – nanti dgn semangatnya ia akan nelp ke oknum didalam dan ia akan menghampiri anda dan tanpa malu malu akan menyebutkan jumlah biaya nya yg fantastis, bisa jutaan rupiah, trgantung anda ngurus apa dulu di sana. Intinya kalo anda gak punya duit di Indonesia, keadilan tak akan berpihak pada anda. Trnyata prestasi SBY gak nyampe kesitu. Apalagi Antasari ketua KPK masuk bui, tambah seneng mereka. Gw doain biar Indonesia smakin gencar di timpa musibah dan azab, kalian semua tak layak dapat pengampunan dari Allah.

  2. eeeh…
    indonesia pada saat ini memang sedang dilanda berbagai macam permasalahan mulai daaari birokratnya,bangsanya,negaranya dan semua struk khidupan bangsa,.tapi bukan berarti indonesia harus tunduk dan mengeluh kepada ketidak adlan .,.namun ini semua kita jadikan sebagai modal utama untuk menuju perbaikan keperibadian bangsa..,dari sini kita mendapatkan banyak pandangan baru mengenai bangsa qita.,.
    sebuah lembaga yang patut kita acungi jempol yang tak henti-hentinya mengembalikan keperibadian indonesia,,tak kenal lelah dan tak pernah menyerah yang tak lain adalah lembaga pendidika pesantren.,.
    keika bangsa sedang diguncang stabilitas ekonomi yang tak menentu,lembaga ini tetap berdiri kokoh tak pandang ekonomi,ketika bangsa ini diributkan dengan kenaikan gaji berbagai manusia yang mengaku berjuang untuk negara.,lembaga ini tak pernah menghargakan semua keringat emasnya.,
    mari kita jadikan lembaga-lembaga ini sebagi percontohan birokrasi negri,.,

  3. mudah-mudahan indonesia senantiasa menjadi tanah air yang dicintai oleh bangsanya sendiri.,.amiiin.,

Komentar ditutup.