Mengkonversi Sistem Pemerintahan (Pengantar Diskusi Seputar Khilafah)

Oleh: Muhyidin Abdusshomad*

Dari sudut pandangan agama, pemerintahan Indonesia adalah sah. Pandangan ini didasarkan pada dua dalil. Yaitu: pertama, presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat. Menurut Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah (2001:204), sistem pemilihan langsung oleh rakyat sama dengan pengangkatan Sayyidina Ali karamullah wajhah untuk menduduki jabatan Khalifah.

Kedua, presiden terpilih Indonesia dilantik oleh MPR, sebuah gabungan dua lembaga tinggi, DPR dan DPD yang dapat disepadankan dengan ahlu a-halli wa al-‘aqdi dalam konsep al-Mawardi dalam Al-Ahkam as-Sulthoniyah. Keabsahan pemerintahan Indonesia bukan hanya dapat dilihat dari sudut sistem pemilihan dan mekanisme pelantikan presiden saja, namun juga bisa dilihat dari terpenuhinya maqashidu al-syari’ah (tujuan syar’i) dari imamah (pemerintahan) Indonesia, dalam rangka menjaga kesejahteraan dan kemashlahatan umum.

Terkait dengan ini, Imam al-Ghazali mengungkapkan dalam Al-Iqtishad fil ‘Itiqad (1988:147), menyatakan, “Dengan demikian tidak bisa dipungkiri kewajiban mengangkat seorang pemimpin (presiden) karena mempunyai manfaat dan menjauhkan mudharat di dunia ini”.

Dalam konteks ini, pemerintahan Indonesia telah memenuhi tujuan syar’i di atas dengan adanya institusi pemerintahan, kepolisiaan, pengadilan dan lain sebagainya. Alhasil, menurut Ahlussunnah wal Jama’ah, pemerintahan Indonesia adalah pemerintah yang sah. Siapa pun tidak bisa mengingkarinya.

Karena itu, mengkonversi sistem pemerintahan dengan sistem apa pun, termasuk sistem khilafah sentral dengan memusatkan kepemimpinan umat Islam di dunia pada satu pemimpin, adalah tidak diperlukan. Apalagi jika konversi sistem itu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar. Seperti timbulnya chaos dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan keamanan. Lantaran, timbulnya kevakuman pemerintahan atau pemerintah yang tidak mendapatkan dukungan rakyat luas, sehingga membuka peluang perang saudara antar anak bangsa. (Imam al-Ghazali Al-Iqtishad Fil ‘Itiqad, 1988:148)

Terlebih, mendirikan khilafah mendunia terbantahkan oleh dalil-dalil berikut ini: Pertama, khilafah mendunia tidak memiliki akar dalil syar’i yang qath’i. Adapun yang wajib dalam pandangan agama, adalah adanya pemerintahan yang menjaga kesejahteraan dan kemashlatan dunia. Terlepas dari apa dan bagaimana sistem pemerintahannya. Karena itu, kita melihat para ulama di berbagai negara di belahan dunia memperbolehkan, bahkan tak jarang yang ikut terlibat langsung dalam proses membidani pemerintahan di negaranya masing-masing. Beberapa contoh kasus dari sistem pemerintah di jaman klasik, antara lain: Daulah Mamalik di Mesir, Daulah Mungol di India, Daulah Hafshiyyah di Tunis, dan lain sebagainya.

Kedua, persoalan imamah dalam pandangan Ahlussunnah wal Jama’ah bukanlah bagian dari masalah aqidah, melainkan termasuk persoalan siyayah syar’iyyah atau fiqih mu’amalah. Karena itu, kita boleh berbeda pendapat dalam soal sistem pemerintahan, sesuai dengan kondisi zaman dan masyarakatnya masing-masing dalam mempertimbangkan mashlahah dan mafsadah dari sistem yang dianutnya tersebut.

Ketiga, membentuk pemerintahan agama di suatu daerah, akan membunuh agama itu sendiri di daerah lain. Menegakkan Islam di suatu daerah di Indonesia, sama halnya dengan membunuh Islam di daerah-daerah lain seperti di Irian Jaya, di Flores, di Bali dan lain sebagainya. Daerah basis non Islam akan menuntut hal yang sama dalam proses penegakkan agamanya masing-masing. Bentuk negara nasional adalah wujud kearifan para pemimpin agama di Indonesia, tidak ingin terjebak pada institusionalisasi agama, sebagai tuntutan dari otonomi daerah.

Keempat, masyarakat masih belum siap benar untuk melaksanakan syari’at Islam secara penuh, terutama untuk menerapkan hukum pidana Islam. Seperti bagi pezinah dirajam, pencuri dipotong tangan, sanksi bagi yang tidak melaksanakan sholat dan zakat, dan seterusnya. Penerapan syari’ah Islam secara penuh tanpa mempertimbangkan kesiapan umat Islam akan menyebabkan banyak umat Islam yang tidak mengakui sebagai seorang muslim karena takut terhadap sanksi hukum tersebut. Jumlah 90 persen umat Islam akan mengalami penurunan secara drastis. Sehingga penerapan itu justru merugikan umat Islam sendiri.

Kelima, sulitnya mencari tolok ukur apakah yang dilakukan oleh seorang khalifah itu merupakan suatu langkah politik atau sekedar pelampiasan ambisi kekuasaan, atau itu memang benar-benar melaksanakan perintah Allah ketika terjadi kekerasan dari khalifah yang berkuasa terhadap para ulama sebagaimana dialami oleh imam madzhab yang empat: Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, Imam Ahmad bin Hanbal dan para pengikut mereka. Sejarah mencatat tidak sedikit dari para ulama yang mendapat perlakuan zalim, diborgol, dipenjara, dan dianiaya, sementara khalifah dalam menjalankan hukuman tersebut melakukannya atas nama agama. Jika demikian yang terjadi maka sudah pasti ulama nahdliyyin akan memenuhi penjara-penjara di seluruh wilayah Indonesia.

Keenam, jika memang disepakati ide formalisasi syari’ah, maka teori syari’ah manakah yang akan diterapkan. Apakah model Wahabi di Saudi Arabia yang memberangus ajaran-ajaran sebagaimana diamalkan oleh kaum nahdliyyin seperti tawassul, tahlil, talqin, dan lain sebagainya atau sistem Syi’ah yang telah membunuh ratusan ulama dan umat Islam, menghancurkan masjid-masjid Ahlus Sunnah sebagaimana yang terjadi di teluk Persi, di bagian wilayah Timur Tengah, atau belahan lain di dunia ini, dan pemerintah yang berkuasa melakukan semua itu, lagi-lagi, atas nama agama. Jika itu yang terjadi, niscaya warga Nahdliyyin akan akan menjadi korban dari pemerintah yang berbeda aqidah tersebut.

Dalil-dalil di atas kian meyakinkan bahwa cita-cita untuk mendirikan khilafah islamiyah akan membawa konsekuensi tersendiri bukan hanya menyangkut tampilan wajah Indonesia tetapi juga kondisi masyarakat yang akan diwarnai oleh konflik dan disistensi dari elemen bangsa yang lain.

Dengan mempertimbangkan pendapat dari Imam al-Ghazali dan al-Baidlawi maka mengkonversi sistem pemerintahan yang ada tidak diperbolehkan menurut syara’, mengingat besarnya ongkos sosial, politik, ekonomi, dan keamanan yang harus ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam pandangan ahlusunnah wal jama’ah menghindari mudharat lebih utama dari pada menerapkan kebaikan. Karena itu, menghindari mudharat yang besar lebih kita utamakan dari pada mendapat sedikit kemaslahatan. Sebaliknya, tidak mendapatkan sedikit kebaikan untuk menghindari mudharat yang lebih besar merupakan sebuah bentuk kebaikan yang besar.

Jadi, sistem pemerintahan di dalam pandangan agama bukan sistem untuk sistem melainkan sistem untuk umat. Sehingga sistem apapun yang dianut oleh umat di dalam memenuhi tujuan syar’i dari pemerintahan tidak boleh menimbulkan kerusakan yang mengancam keselamatan jiwa dan harta umat. Sebab sejatinya menurut Imam al-Ghazali, pemerintahan itu didirikan untuk menata umat, agar kehidupan agama dan dunianya aman sentosa dari ancaman dari dalam maupun dari luar (Al-Iqtishad Fil ‘Itiqad, 1988:147).

Senada dengan Imam al-Ghazali di atas, al-Baidlawi juga berpandangan bahwa esensi dari pemerintahan adalah menolak kerusakan dan kerusakan itu tidak dapat ditolak kecuali dengan pemerintahan tersebut. Yaitu sebuah pemerintahan yang menganjurkan ketaatan, mencegah kemaksiatan, melindungi kaum mustad’afin, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua. Esensi dari pemerintahan itu menurutnya adalah keharusan profetik dan intelektual dalam menjaga kedamaian dan mencegah kerusakan dunia (Lihat misalnya dalam Al-Baidlawi, Thawali’ al-Anwar wa Mathali’ al-Andlar, 1998: 348).

KH. MA Sahal Mahfudz menyatakan sikap NU pada saat khutbah iftitah Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Sukolilo Surabaya, 28 Juli 2006: ”NU juga sejak awal mengusung ajaran Islam tanpa melalui jalan formalistik, lebih-lebih dengan cara membenturkannya dengan realitas secara formal, tetapi dengan cara lentur. NU berkeyakinan bahwa syari’at Islam dapat diimplementasikan tanpa harus menunggu atau melalui institusi formal. NU lebih mengidealkan substansi nilai-nilai syari’ah terimplementasi di dalam masyarakat ketimbang mengidealisasikan institusi. Kehadiran institusi formal bukan suatu jaminan untuk terwujudnya nilai-nilai syari’ah di dalam masyarakat”.

Dalam kaitan ini, sikap NU jelas, keinginan untuk mengkonversi sistem pemerintahan, tidak memiliki akar syara’, malahan bertentangan dengan serangkaian hasil ijtihad para ulama NU yang dirumuskan di berbagai institusi pengambilan keputusan dan kebijakan tertinggi organisasi. Bagi NU, Pancasila, UUD 1945 dan NKRI adalah upaya final umat Islam Indonesia dalam mendirikan negara dan membentuk pemerintahan.

*Penulis buku “Fikih Tradisionalis”, Ketua PCNU Jember

3 thoughts on “Mengkonversi Sistem Pemerintahan (Pengantar Diskusi Seputar Khilafah)”

  1. Astaghfirulah, saya sungguh ngeri menbaca tulisan tersebut, menggunakan dalil dan rujukan yang cukup lengkap tapi sungguh bukan untuk menguatkan pemikiran dan pemahaman islam, tapi justru menjauhkan dari islam.

    Sebagai contoh, benar tidaknya sebuah pemerintahan hanya dilihat dari cara pengangkatan kepala negara yang dilakukan secara langsung oleh rakyat, dan dilantiknya kepala negara tersebut oleh MPR, dengan alasan bahwa cara ini sama seperti cara pengangkatan khalifah.

    Meski juga menyatakan bahwa keabsahan sebuah pemerintahan bukan hanya dapat dilihat dari sudut sistem pemilihan dan mekanisme pelantikan presiden saja, namun juga bisa dilihat dari terpenuhinya maqashidu al-syari’ah dalam rangka menjaga kesejahteraan dan kemashlahatan umum.

    Namun tetap saja ternyata yang dimaksud dengan maqashidu al-syari’ah hanya sebatas perangkat institusi pemerintahan saja.

    Padahal esensi dari sebuah pemerintahan, atau kekuasaan adalah pengaturan urusan umat/masyarakat/warga negara baik muslim atau non muslim dan dengan hukum-hukum Allah bukan dengan hukum yang lain. Karenanya kalau ada pengangkatan kepala negara meski dilakukan dengan cara yang benar secara syar’i, tetapi kepala negara tersebut diangkat untuk menjalankan hukum selain hukum Allah, maka apa yang dilakukan oleh umat adalah batil, apakah penulis tidak ingat atau tidak tahu dengan hadist “kekufuran yang nyata” yang dilakukan oleh penguasa, atau mungkin memiliki tafsir lain atas hadist tersebut.

    Sedangkan kalau berbicara masalah kesejahteraan dan kemaslahatan, apakah sebagai seorang muslim kita tidak yakin dengan kesejahteraan dan kemaslahatan yang terkandung dari hukum-hukum Allah. Mengapa kita malah ragu dengan formalisasi hukum-hukum Allah justru akan menimbulkan mudharat, menimbulkan konflik, menampakkan wajah seram, dll.

    Mestinya sebagai seorang mukmin kita tidak ragu dengan syariat Allah, bahwa didalamnya terkandung maslahat, bahwa islam adalah rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi muslim tapi juga seluruh bumi dan seisinya. Tapi bagaimana Islam bisa menjadi rahmat bila syariatnya tidak diterapkan.

    Sedangkan untuk menerapkan hukum-hukum Allah memang butuh negara dan kekuasaan, karena negara dan penguasalah yang berwenang mengatur urusan rakyatnya. Dan seperti inilah yang dicontohlan oleh Rasulullah, untuk menerapkan hukum-hukum Allah yang diwahyukan kepada Beliau, Rasulullah perlu negara, lantas berdirilah Daulah Islam di Madinah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Meski struktur pemerintahannya masih sangat sederhana, tapi jelas posisi Rasulullah saat itu juga sebagai Kepala Negara.

    Semoga kita diberi kejernihan berfikir, dan senantiasa tunduk pada hukum-hukum-Nya, bukan mencoba mencari-cari alasan dengan dalih mewujudkan kemaslahatan yang kita ada-adakan, padahal kemaslahatan pasti terwujud dengan diterapkannya hukum-hukum Allah.

  2. Berbagai wacana tentang khilafah telah meyakinkan bahwa problematika umat manusia sekarang ini, butuh solusi tuntas. dan solusi tuntas itu butuh suatu motor yang beraqidah benar separti para ulama NU dan kadernya. Yang patut kita garisbawahi bahwa khilafah hanya akan bisa ditegakkan oleh ulama-ulama seperti kader-kader NU. Kalau khilafah berdiri di negeri ini, maka NU-lah yang akan menegakkannya bukan yang lain.

  3. Dalam Shahih Muslim Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya lelaki yang paling dibenci oleh Allah ialah yang paling keras permusuhannya. Permusuhan kepada aliran sesat begitu kerasnya, padahal pelarangan aliran sesat hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dengan memperhatikan pandangan ulama sebagai ilmuean agama. Dari Anas bin Malik ra., Rasulullah saw. bersabda: Di antara tanda-tanda hari kiamat ialah diangkatnya ilmu, munculnya kebodohan, Demikian juga dari riwayat Abu Musa ra.,Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya menjelang terjadinya hari kiamat ilmu akan diangkat, demikian juga dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dan dari Abdullah bin Amru bin Ash ra Bahwa

    “Sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu dengan cara mencabutnya begitu saja dari manusia, akan tetapi Allah akan mengambil ilmu dengan cara mencabut (nyawa) para ulama, sehingga ketika Allah tidak meninggalkan seorang ulama pun, manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh yang apabila ditanya mereka akan memberikan fatwa tanpa didasarkan ilmu lalu mereka pun sesat serta menyesatkan” (HR. Muslim)

    Sungguh tanda-tanda kejadian ini telah nampak, sudah saatnya para ulama NU secepatnya menegakkan khilafah, bila ditunda-tunda terus maka akan semakin parah problematika umat manusia di dunia. Di NU banyak sekali ulama yang potensial untuk diangkat menjadi khalifah, jadi umat tinggal menunggu kebangkitan ulama untuk kembali menerapkan syariah yang rahmatan lil ‘alamin itum, umat menanti saat-saat para kyai berkumpul untuk memproklamirkan tegaknya kembali khilafah dan dibaiatnya salah seorang mereka.

Komentar ditutup.