Usaha Menyembunyikan Sejarah

Oleh: Abdul Mun’im DZ

Perubahan sikap suatu kelompok cenderung disertai perubahan pandangan terhadap masa lalu. Tindakan masa lalu yang oleh umum diangap sebagai suatu tindakan naïf, atau bahkan noda hitam lalu berusaha ditutupi. Agar mereka tidak disisihkan dalam pergulatan sosial politik saat ini. Langkah itulah yang ditempuh beberapa kelompok untuk menyembunyikan bahkan menghapus sejarah hitam mereka sendiri.

Kalau selama ini pemerintah dan beberapa ormas Islam turun tangan soal penghilangan keterlibatan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam peristiwa 1965, yang dianggap sebagai upaya partai terlarang itu untuk cuci tangan, padahal kekejaman partai itu masih dirasakan sebagian besar generasi yang hidup saat itu. Ini karena masyarakat tidak cermat membedakan mana realitas empiris dan mana realitas konstruktif (rekayasa).

Belakangan ini juga ada usaha menyembunyikan sejarah pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Permesta tahun 1950-an yang dilakukan oleh Partai Masjumi dan Partai Sosial Indonesia, terbukti keterlibatan beberapa tokoh utama kedua partai politik itu. Namun sekarang disebutkan pergolakan bersenjata itu bukan pemberontakan, tetapi kritik terhadap pemerintah pusat. Pandangan ini ditulis dalam berbagai buku, berbagai seminar dan artikel di Koran. Sebagai upaya cuci tangan yang memanipulasi realitas sejarah.

Kalau sebagai sebuah kritik terhadap pemerintah pusat, kenapa kelompok itu menamakan dirinya sebagai pemerintah, bukankah pembentukan pemerintah ketika masih ada pemerintahan yang sah itu sama dengan pemeberontakan. Kalapun masih disebit sebagai kritik, kenapa kritik dilakukan di hutan-hutan dengan menggunakan senjata, melakukan pertempuran. Apalagi mereka memperoleh suplai dengan menjarah uang negara dan mengundang pasukan asing memasukkan senjata untuk melawan pemerintah dan negara sendiri. Ini jelas pemberontakan, apalagi salah seorang pasukan asing seperti lan Pope berhasil ditangkap dan mengakui perbuatannya.

Sejaak awal sikap NU sangat jelas terhadap gerakan DI-TII dan PRRI Permesta, semuanya adalah bughat (pemberontakan) karena itu harus ditumpas. Bahkan oleh yang paling tegas menghadapi berbagai ulah kaum separatis dan pemberontak itu adalah Bung Hatta, bahwa sikap mereka itu sudah menciptakan Negara dalam Negara karena itu mendorong Bung Karno yang masih ragu-ragu agar segera menggempur mereka. Ketika pemberontah menyerah Bung karno mau memaafkan mereka. Tetapi Bung Hatta tak pernah memaafkan para pemeberontak itu, terbukti tidak maui ditemui para pemberontak sampai akhir hayatnya.

Dengan berpegang pada sikap NU pada saat itu dan pandangan Bung Hatta sebagai orang yang namanya dicatut untuk melakukan pemberontakan itu kita tidak mudah dikelabuhi dan dimanipulasi baik para politisi maupun sejarawan kanan yang berusaha memanipulasi sejarah di tengah masyarakat yang transparan.

Untuk mengsambil sikap nasionalis yang tegas itu bagi NU tidak mudah, tetapi penuh resiko yang ditanggung hingga saat ini. Akibatnya oleh sejarawan NU dicap sebagai oportunis, karena kebetulan skapnya sama dengan pendirian pemerintah mengenai keutuhan Negara. Padahal itu sangat tegas dengan sikap patriotik hingga saat ini, yang menentang segala bentuk kolonialisme dan intervensi asing baik yang bersifat budaya, politik maupun ideologi.

Pengaburan sejarah pemberontakan PRRI-Permesta itu sebaga upaya mengubah konstelasi politik nasional, yang hendak memerankan para para pemberontak serta anak cucunya yang terlibat dalam pemberontakan itu dalam percaturan politik di negeri yang dulu pernah digempur ini. Tindakan ini hanya diambil oleh para oportunis yang menjadi agen asing. Pantas karena mereka itu sejak awal didik secara colonial dan menerapkan prinsip-prinsip kolonial dalam gaya hidup mereka. Mereka dengan tegas menolak nasionalisme dan segala bentuk nilai tradisi, termasuk sejarah.

Adalah aneh mereka yang mengagungkan pemberontakan itu ikut bicara soal kedaulatan nasional, padahal sejak awal mereka bersekongkol dengan kolonial, justeru disaat bangsa ini gigih menolak kolonialisme. Sejarah yang menjadi memori bersama itu harus dipegang, sebab kalau tidak orang bisa terkecoh. Di tengah pergerakan nasional untuk mengembalikan kedaulatan bangsa dan Negara ini mereka hendak turut ambil bagian, dengan cara memanipulasi sejarah hitam mereka. Bukan dengan mengakui kesalahannya, lalu melakukan refleksi dan langkah kompensasinya.

Kesalahan sejarah itu tidak akan hilang karena ditutupi, sebab semua orang sudah tahu dari sumber paling otentik bahwa PRRI Permesta itu adalah pemberontakan yang bersekongkol dengan agen dan tentara kolonial untuk mengganti pemerintah dan Negara RI. Dengan adanya kesadaran itu orang tidak akan terkecoh berbagai teori, berbagai analisis serta pandangan yang tidak sesuai dengan realitas histories itu. Ingatan publik jauh lebih kuat disbanding manipulasi elite yang hendak memanipulasi, karena itu penulisan dan analisis sejarah semacam itu harus dikontrol sejak dini.