Posisi FOEI pada COP13/MOP 3 BALI

Oleh: WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia)

Perubahan iklim adalah hasil konsumsi berlebihan dan tidak berkelanjutan terutama di negara-negara Utara. Respon internasional atas krisis ini tidaklah cukup memadai. Kita memiliki waktu kurang dari 10 tahun untuk menghentikan peningkatan emisi gas rumah kaca demi mencegah perubahan iklim yang berbahaya bagi mayoritas populasi di dunia dan ekosistem.

Warga miskin dan rentan di negara-negara berkembang (Selatan) yang memiliki tanggung jawab lebih rendah atas perubahan adalah kelompok yang paling terkena dampak perubahan iklim dan solusi-solusi salah yang sedang dipromosikan. Perubahan iklim adalah isu pembangunan, hak asasi manusia, dan keadilan.

Negara-negara pemiliki tanggung jawab terbesar atas emisi gas rumah kaca dan terus menerus mengemisinya memiliki kekayaan untuk bertindak dan memang seharusnya demikian. Ketidakadilan konsumsi atas sumber daya alam oleh negara-negara selatan dan eksploitasi sumber daya di Negara Selatan mengarahkan bahwa utang ekologis Utara harus dibayar.

Kenaikan suhu bumi harus dipertahankan di bawah 2 derajat C dari jaman pra industri. Kita tidak bisa membiarkan Protokol-Kyoto berakhir pada tahun 2012 saat tahap pertama komitmen daluarsa. Pertemuan ketiga para pihak penandatangan Protokol Kyoto harus menghasilkan Mandat Bali demi menjamin keberlanjutan perlindungan iklim setelah 2012. Negosiasi atas kesepakatan 2012 harus berakhir di tahun 2009 dan menghasilkan kesepakatan komitmen selanjutnya yang berlangsung setelah 2013.

Friends of the Earth International percaya bahwa UNFCCC dapat menghasilkan elemen penting solusi global perubahan iklim dengan melaksanakan kesepakatan internasional berbasis prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan iklim. Kesepakatan 2012 harus mencakup:

  • Kesepakatan hukum yang mengikat atas pembagian beban reduksi emisi berbasis tanggung jawab masa lalu dan kapasitas untuk bertindak.
  • Kewajiban negara-negara Utara untuk mengongkosi adaptasi dan mitigasi di Selatan sebagai tambahan kewajiban menurunkan emisi domestik.
  • Verifikasi independen bahwa reduksi emisi dan kewajiban Utara dipenuhi, dengan aturan sanksi yang ketat.
  • Pembagian/penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kapasitas dan pengkajian ulang atas komitmen-komitmen yang diperlukan.
  • Panduan mitigasi dan adaptasi yang mengadopsi dan berjalan di bawah hukum-hukum hak asasi internasional.

Friends of the Earth International menuntut agar kegagalan periode pertama Protokol kyoto. Komitmen pertama mengandung sejumlah kelemahan; rendahnya kewajiban penurunan emisi, mengandalkan terlalu tinggi pada solusi-solusi pasar, dan insentif yang salah untuk menukar guling emisi (off-sets) domestik ke Selatan dibanding melakukannya di dalam negara-negara utara. Keseluruhan kelemahan dan kegagalan ini harus dikoreksi.

Friends of the Earth International percaya komitmen pertama Protokol Kyoto gagal mengatasi hambatan perdagangan, pembangunan dan ekonomi untuk mencapai reduksi emisi yang diperlukan, menciptakan resiliensi dan pembiayaan adaptasi.

Kesepakatan paska 2012 menghasilkan kesempatan isu-isu ini dalam rejim iklim internasional, dan memasukkan elemen-elemen sebagai berikut:

  • Negara-negara industri harus mengambil tanggung jawab dalam penurunan emisi yang menjamin reduksi emisi global secara signifikan setelah memuncak tahun 2015. Hal ini harus diikuti dengan penetapan target penurunan pada tahun tertentu untuk menjamin telaah atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian komitmen.
  • Emisi harus diturunkan hingga 40 % emisi tahun 1990 pada tahun 2020 di negara-negara industri.
  • Reduksi ini harus dicapai dengan menghentikan model pembangunan neo-liberal yang mendorong pemindahan industri kotor dari utara ke selatan termasuk pola produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan.
  • Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM) gagal mencapai target reduksi emisi yang signifikan yang mendorong pembangunan berkelanjutan, sebaliknya, negara-negara harus mengadopsi tanggung jawab yang adil, setara, memiliki integritas ekologi dan bersifat tambahan atas kewajiban pengurangan emisi domestik negara-negara industrial.
  • Negara Selatan harus memiliki ruang kedaulatan energi (kemampuan warga dan komunitas untuk memutuskan sumber energi dan pola konsumsi energi yang akan mengarah pada masyarakat yang berkelanjutan), dibiayai utang ekologis Utara.
  • Kesepakatan paska 2012 harus mencakup kewajiban pembiayaan dari negara-negara utara untuk mendukung adaptasi, pembagian teknologi dan tindakan mitigasi di selatan, termasuk pengurangan emisi dari deforestrasi. Penambahan tanggung jawab pembiayaan mitigasi di Selatan dan adaptasi harus berdasar pada telaah tanggung jawab masa lalu, kapasitas (termasuk dampak kebijakan perdagangan neo-liberal), dan utang ekologi. Penghasilan dana-dana ini dapat dihasilkan dari pengalihan pengeluaran militer, pembatalan utang luar negeri, pemenang lelang ‘cap and auction’, pemotongan dan pajak.
  • Adaptasi harus berpihak pada warga miskin, melindungi eksosistem, penghidupan, dan keselamatan manusia. Adaptasi berbasis omunitas dapat menghasilkan kesempatan terbaik untuk menjamin tindakan-tindaka adaptasi tepat secara kultural, teknis, dan sosial serta meningkatkan resiliensi terhadap dampak perubahan iklim.
  • Program perlindungan hutan harus menjunjung tinggi hak-hak komunitas dan hak-hak atas tanah masyarakat adat, melarang peminggiran warga masyarakat adat dan penduduk di sekitar hutan dari wilayah konservasi. Jika hal ini gagal dilakukan, maka tindakan perlindungan hutan dapat dianggap sebagai mendorong rasisme lingkungan dan mengancam keberlanjutan budaya konservasi yang rumit dan terbukti sukses bertahun-tahun.
  • Mekanisme pembiayaan tidak bisa memasukkan perdagangan sertifikat atau kredit dari deforestrasi yang dapat menciptakan tukar guling (off-sets) global atas gagalnya mengurangi emisi di sektor industri dan transportasi- melemahkan keutuhan (integritas) lingkungan pada kesepakatan paska 2012.
  • Meresolusi dikeluarkannya sejumlah solusi salah seperti nuklir, teknologi penyimpan dan penangkap karbon, tanaman atau organisme trans-genik, dan PLTA raksasa, serta agrofuel dari program pembagian teknologi UNFCCC atau kesepakatan paska 2012 karena risiko yang dihasilkan tidak dapat diterima oleh kemanusiaan dan lingkungan.

Menghasilkan tindakan moratorium penambangan minyak, batubara, uranium, dan eksplorasi gas serta mengimplementasi program transisi yang adil untuk menyudahi aktifitas bahan bakar fosil dan nuklir.

  • Dampak fakor-faktor perubahan iklim berarti menambah beban bagi perempuan. Perempuan akan menderita dampak yang lebih besar dari kejutan lingkungan seperti peubahan klimatik. Dalam rangka mengakui kekhasan tersebut, setiap tindakan mitigasi dan adaptasi harus menjamin keterlibatan dan kebutuhan spesifik perempuan.
  • Masyarakat adat memiliki ikatan khusus kepada lingkungan. Hak atas tanah leluhur harus dilindungi dari seluruh tindakan adaptasi dan mitigasi.
  • Mandat Bali harus mendorong proses di dalam UNFCCC yang mengidentifikasi dampak kebijakan perdagangan pada upaya-upaya mencegah perubahan iklim dan membuat rekomendasi untuk mengubah aturan perdagangan yang menjamin keberpihakan pada warga miskin dan lingkungan.

Jika seluruh isu di atas ditanggapi secara memuaskan, kita dapat berharap kebijakan dan perilaku simpatik di antara negara-negara selatan untuk mengambil tindakan yang mendorong pembangunan rendah karbon dan pembangunan berkelanjutan. Kami meminta keteladanan negara-negara Utara untuk mengambil upaya-upaya di atas, dan meminta Negara-negara selatan untuk memulai langkah-langkah yang diperlukan dalam kerangka kerja paska 2012, karena pemenuhan komitmen pengurangan emisi karbonn membutuhkan kebijakan-kebijakan komplementer di Selatan dan perubahan mendasar di Utara.

Sumber: http://www.walhi.or.id

Iklan