Potret Hukum Indonesia 2007

Jakarta (27/12) – Lagi, Rabu (26/12), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan BEM Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyelenggarakan Refleksi Akhir Tahun 2007. Kali ini giliran hukum di Indonesia yang menjadi sorotan para akademisi tersebut.

Perjalanan hukum sepanjang 2007 sangat banyak menyisakan pilu. Berbagai kasus hukum tidak dapat segera ditangani oleh lembaga hukum bersangkutan, begitu tutur ketua panitia, Sahabat Khoerudin Ar-Ridho dalam sambutan pembukaan acara. Mungkin inilah landasan pemikiran kegiatan tersebut, diadakan untuk mengukur kinerja lembaga hukum sesuai dengan perannnya.

Acara yang dilaksanakan di Aula Madya Lt. 1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, dihadiri sekitar 100 mahasiswa dari berbagai fakultas. Acara yang rencana menghadirkan 3 narasumber ini, hanya dihadiri oleh H. M. Sjaiful Rachman, SH. MH (Staf Ahli Komisi Yudisial RI), kemudian Prof. Dr. Abdul Ghani Abdullah (Hakim Agung RI). Sementara perwakilan dari Anggota DPR RI, Maiyasak Johan, SH tidak bisa hadir pada acara tersebut.

Meskipun seminar yang bertema “Potret Lembaga Hukum Negara Terhadap Peran dan Eksistensinya dalam Perkembangan Hukum di Indonesia” tersebut hanya dihadiri oleh 2 narasumber, namun acara tetap berjalan cukup menarik.

Dimulai sekitar pukul 08.30 WIB, diawali dengan pembukaan dan sambutan dari Ketua Panitia, Sahabat Khoirudin Ar-Ridho, dilanjutkan sambutan dari Sahabat Asep Saeful Bahri sebagai Presiden BEM FSH UIN Jakarta.

Seminar yang dipandu oleh Sahabat M. Yusuf Daulay tersebut memberikan kesempatan pemaparan pertama pada Prof. Dr. Abdul Ghani Abdullah. Sebelumnya Hakim Agung yang mampu menyingkirkan 250 calon Hakim Agung ini membatasi paparannya pada peranan Lembaga Hukum Negara. Menurutnya, begitu banyak Lembaga Hukum Negara di Indonesia yang kini berdiri, ia memaparkan ada 13 Lembaga Penegakan Hukum di Indonesia, diantaranya:

  1. Mahkamah Agung (MA)
  2. Kejaksaan Agung
  3. Kepolisian Negara (POLRI)
  4. Mahkamah Konstitusi (MK)
  5. Komisi Yudisial (KY)
  6. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
  8. Advokat
  9. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
  10. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
  11. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
  12. Badan Narkotik Nasional (BNN)
  13. Lembaga Perlindungan Saksi

Sementara Lembaga Penegakan Hukum yang disebutkan dalam Undang-Undang hanya ada 4 :

  1. Mahkamah Agung,
  2. Mahkamah Konstitusi,
  3. Komisi Yudisial, dan
  4. Kepolisian Negara

Disinilah tantangan penegakan hukum. Apakah Lembaga Penegak Hukum yang banyak tersebut mampu membuktikan peran dan tanggungjawabnya sebagai lembaga hukum.

H. M. Sjaiful Rachman, SH. MH. sebagai pembicara kedua ia memfokuskan pembahasannya pada peran KY sebagai Lembaga Penegakan Hukum. Ia memaparkan landasan hukum keberadaan KY serta wewenang dan tugasnya. Menurutnya, apa yang menjadi tugas KY (pengawasan terhadap lembaga kekuasaan kehakiman) juga termasuk atau merupakan peran KY dalam penegakan hukum di Indonesia.

Seminar juga diisi dengan dialog interaktif antara narasumber dan audiens. Diantaranya adalah Sahabat Jasmadi dari Fakultas Syariah dan Hukum dan Sahabat Albert Oki dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan menjadi peserta penanya. Dari berbagai pertanyaan dan komentar yang diajukan, peserta lebih banyak menyinggung relasi antara KY dan KPK, yaitu tindakan KY yang tidak memberi pencekalan terhadap hakim-hakim yang melakukan penyelewengan dalam pengusutan kasus korupsi. Serta ketidakjelasan dasar hukum pengulangan perhitungan PILKADA di Sulawesi Selatan. Terakhir, posisi KY dan Hakim Agung yang melakukan penyelewengan, baik hakim dan terdakwanya, dsb. ini yang kemudian menurut peserta penanya menjadi potret hukum di Indonesia. Potret hukum yang pincang dan tumpang tindih kewenangan.

Seminar diakhiri dengan do’a dan pemberian Cenderamata kepada semua narasumber, acara selesai pada pukul 12.15 WIB. (ay/ok)