Sistem Keuangan Syariah Diperbaiki; Pajak Berganda Akan Dihapus

Jakarta (10/01) – Pemerintah akan segera memperbaiki sistem keuangan dan perbankan syariah. Perbaikan yang dijanjikan meliputi penghapusan pajak ganda dalam transaksi perbankan syariah dan Rancangan Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk.

Demikian dikatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagaimana disampaikan Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) A Riawan Amin, dalam keterangan pers seusai bersama Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, bertemu dengan Wapres, di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (8/1).

Dalam kesempatan tersebut, hadir Direktur Perbankan Syariah BI Ramzi A Zuhdi dan Ketua Kompartemen Perbankan Syariah Perbanas Yuslam Fauzi, yang juga Dirut Bank Syariah Mandiri.

Pajak ganda merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen yang dikenakan dua kali oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan pada saat transaksi di perbankan syariah.

Sebagaimana diketahui, perbankan syariah tidak bisa memberikan pinjaman dalam bentuk uang. Oleh sebab itu, perbankan syariah hanya melakukan pembiayaan dengan cara akad jual beli (murabahah).

Katakanlah, jika bank syariah ingin melakukan pembiayaan untuk pembelian mobil, maka bank syariah akan membeli mobilnya lalu dijual ke nasabahnya.

Padahal, di perbankan konvensional semua transaksi perbankan tidak dikenakan pajak. Adapun pajak baru dikenakan pada akhir tahun.

Kendala Bagi Investor

Sebelumnya, menurut Riawan, Gubernur BI dan Asbisindo meminta pemerintah agar pengembangan sistem keuangan dan perbankan syariah dijadikan agenda nasional dan bangsa. Menurut dia, “Wapres menjanjikan, dalam waktu dekat atau sekitar dua bulan, penyelesaian pajak berganda dan RUU Sukuk bisa dilakukan.”

Riawan mengakui, selama ini masalah pajak berganda dan belum terbitnya Undang-Undang Sukuk menjadi kendala untuk mengembangkan dan meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia. “Transaksi di perbankan syariah bukanlah sebuah jual-beli, tetapi sebuah produk pembiayaan yang mempunyai model jual-beli,” ujarnya.

Padahal, kata Riawan, negara- negara lain, seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, bahkan Inggris dan China, tidak lagi mengenakan pajak ganda pada transaksi di perbankan syariah. “Oleh sebab itu, Wapres merespons baik dua masalah ini yang masih menjadi kendala dalam sistem keuangan dan perbankan syariah. Itu akan diperbaiki mungkin lewat UU Perbankan, UU Perpajakan, dan RUU Sukuk,” tutur Riawan.

Akan tetapi, lanjut Riawan, jika penyelesaian melalui UU memakan waktu cukup lama, pihaknya mengusulkan untuk sementara keputusan dilakukan melalui surat keputusan Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan. “Pada zaman Dirjen Pajak-nya Pak Mar’ie Muhammad, cukup dengan surat keputusannya, transaksi itu tidak dikenakan pajak. Sekarang ini, perlu surat keputusan yang baru,” kata Riawan.

Sementara, Yuslam Fauzi mengakui bahwa saat ini sejumlah investor yang berasal dari negara-negara Timur Tengah mengalami kendala untuk masuk ke Indonesia mengingat sejumlah alasan, di antaranya adanya pajak ganda dan belum terbitnya RUU Sukuk.

Hal ini dibenarkan pula Ramzi A Zuhdi. “Banyak sekali dana-dana dari negara-negara Timur Tengah yang ingin berinvestasi di perbankan syariah, tetapi terkendala karena belum adanya UU Sukuk. Kalau bank konvensional sudah ada obligasi, di bank syariah belum ada instrumen investasi,” ujar Ramzi.

Menurut dia, berdasarkan data dari BI, perkembangan bank syariah sangat pesat, yaitu meningkat 5 persen. “Nilai asetnya sekarang 1,7 persen dibandingkan dengan bank konvensional atau senilai Rp 33,7 triliun. Pertumbuhan asetnya mencapai 31 persen. Pertumbuhan dana pihak ketiga juga mencapai 30 persen. Dana pihak ketiga yang disalurkan kembali sekarang ini sudah mencapai 100 persen,” katanya menjelaskan.

Sumber: http://www.kompas.com