Tinjauan Politik Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Oleh: Muhammad Budi Setiawan

Sejak diberlakukannya UU No. 7/1992 tentang Perbankan, maka keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan di Indonesia sebenarnya telah diakui dan dikenal. Bahkan, dapat dikatakan bahwa UU No. 7/1992 ini merupakan pintu gerbang dimulainya perbankan syariah di Indonesia. Namun demikian, UU tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah karena belum secara tegas mengatur mengenai keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah, melainkan bank bagi hasil.

Sementara itu, pengertian bank bagi hasil yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut belum mencakup secara tepat pengertian bank syariah, yang ternyata memiliki cakupan yang lebih luas dari bagi hasil itu sendiri. Termasuk belum adanya ketentuan operasional yang secara lengkap mengatur kegiatan usaha bank syariah hingga tahun 1998.

Lanjutkan membaca Tinjauan Politik Hukum Perbankan Syariah di Indonesia