Gaung Global Ecek-Ecek

Setelah perubahan iklim, dunia kini menempatkan korupsi sebagai ancaman global. Jutaan bahkan miliaran warga dunia kini hidup terlunta-lunta akibat korupsi yang marak di berbagai belahan bumi. Korupsi sebagai ancaman bersama harus dienyahkan. Negara maju dan negara berkembang sepakat menyatakan perang terhadap korupsi.

Untuk itulah Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar konferensi antikorupsi di Bali. Hajatan yang dihadiri sekitar 300 peserta dari 140 negara itu berlangsung sejak 28 Januari dan berakhir hari ini. Negara maju gerah karena korupsi di negara berkembang tidak kunjung berakhir. Berbagai bantuan untuk menyejahterakan rakyat miskin di negara berkembang berakhir sia-sia karena dikorupsi elite setempat untuk memakmurkan diri sendiri dan kroninya.

Sebaliknya, negara berkembang menuding bahwa suburnya korupsi di negara berkembang salah satunya adalah akibat negara maju bersedia menjadi surga bagi koruptor. Uang yang dijarah di negara berkembang ditanam di negara maju. Negara maju melindungi koruptor dengan berbagai cara, termasuk memberikan kekebalan hukum dan menutup akses bagi negara berkembang untuk mengembalikan aset yang ditilap para koruptor.

Di negara-negara yang disebut dengan tingkat korupsi sangat rendah, ternyata di sana tersimpan miliaran bahkan triliunan dolar dana hasil korupsi. Tidak sedikit negara maju yang membiayai perekonomiannya dari hasil korupsi di negara berkembang.

Negara-negara maju mengidap hipokrisi menyangkut korupsi. Serius, sekaligus ecek-ecek. Mereka menyerukan memberantas korupsi, tapi menolak mengembalikan aset hasil korupsi. Mereka hanya bersedia memberikan bantuan teknis untuk penguatan institusi, baik di bidang pencegahan maupun penindakan korupsi. Itulah sebabnya, keinginan negara berkembang yang tergabung dalam Kelompok G-77 agar negara maju membuka data untuk memudahkan pelacakan aset, menemukan jalan buntu.

Negara-negara yang menjadi pusat keuangan dunia akan melindungi klien mereka, seraya berteriak bahwa mereka pun setuju tidak ingin menjadi pusat pencucian uang haram. Itu sebabnya negara berkembang menuduh negara maju tidak konsisten dalam asset recovery.

Tetapi gaung perdebatan global itu tidak mencorong ke ranah publik di Tanah Air. Kita mencatat pertemuan PBB tentang antikorupsi di Bali tidak bergema sehebat Konferensi Perubahan Iklim pada Desember tahun lalu di tempat yang sama. Adakah ini pertanda spirit melawan korupsi mulai mengendur? Ataukah semata karena gaung konferensi itu tenggelam oleh berita besar wafatnya Pak Harto?

Yang merisaukan kita adalah DPR tidak merespons Konferensi PBB ini secara memadai. Utusan parlemen Indonesia tidak mengikuti secara utuh sesi forum interparlemen. Mereka membolos tanpa alasan.

Padahal, DPR bersama pemerintah yang akan membuat undang-undang untuk menjerat para koruptor atau meratifikasi perjanjian dengan negara lain. DPR mungkin beranggapan, tanpa rasa malu, masih ada studi banding ke luar negeri untuk membuat aturan terkait perjanjian bilateral.

Atau, buruknya perhatian delegasi DPR terhadap konferensi antikorupi di Bali itu ingin menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di negeri ini telah mengalami titik balik. Yaitu, bukan lagi prioritas. Tetapi ecek-ecek.

Ecek-ecek bagi negara maju, ecek-ecek pula bagi kita di sini. Celaka….

Sumber: http://www.media-indonesia.com