Kepak Sayap NU

Oleh: Moh. Samsul Arifin

Menarik batas. Begitulah yang dilakukan Ketua Umum PB NU Hasyim Muzadi saat berpidato di puncak peringatan Hari Lahir ke-82 Nahdlatul Ulama (NU) di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta (3/2) yang dipadati puluhan ribu warga NU. Hasyim meminta nahdliyin untuk tidak terjebak tarik-menarik kepentingan politik, dalam kerangka pilkada atau pemilu. “Warga NU harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam kerangka ukhuwah nahdliyah. Tidak boleh terbawa arus kepentingan politik. Jangan sampai warga nahdliyin dan ulama NU terpecah belah,” ujarnya.

Beralasan apabila Hasyim mengumandangkan seruan tersebut. Pasalnya, sebagai ormas keagamaan terbesar di Indonesia, NU selalu menjadi magnet bagi partai politik di Tanah Air. Di setiap momen politik elektoral, pilkada dan pemilu, warga NU selalu dilirik dan bahkan dipinang parpol, kandidat bupati, walikota, gubernur dan bahkan presiden/wakil presiden. Berkacalah pada pemilu presiden/wapres tahun 2004.

Hampir seluruh pasangan capres/wapres menggunakan “faktor NU” untuk menarik massa pemilih. Hamzah Haz, Jusuf Kalla, Hasyim Muzadi dan Salahuddin Wahid adalah nahdliyin yang menjepit pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo di perhelatan pemilu presiden secara langsung pertama tersebut. Hasilnya, Jusuf Kalla yang berduet dengan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Wapres kedua asal NU setelah Hamzah Haz (2001-2004).

Sepanjang sejarahnya, NU memang tak bisa dipisahkan dengan politik. 1955, NU menjadi partai politik dan berada di papan atas politik nasional dengan perolehan suara 18,4 persen. Pemilu pertama Orde Baru, 1971, NU hanya bisa dikalahkan Golkar. Saat itu NU berada di peringkat kedua dengan 18,7 persen suara. Selepas itu, artikulasi politik NU tertekan. Penggabungan (fusi) partai-partai politik tahun 1975 memaksa NU hanya sekadar komponen dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hingga 1984, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan KH Achmad Siddiq menarik gerbong NU kembali ke khittah 1926. NU menarik diri dari politik dan tak lagi bagian dari PPP. Ormas keagamaan yang lebih tua 19 tahun dari Republik ini menjaga jarak sama dengan seluruh parpol.

Reformasi menggema 1998. NU pun menjadi rebutan partai politik yang didirikan tokoh atau warga nahdliyin. Tak kurang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) hingga PPP riuh-rendah mengklaim sebagai saluran politik warga NU. Ormas keagamaan yang didirikan KH Hasyim Asy’ari tahun 1926 ini bak gadis jelita yang jadi rebutan kaum Adam. Tren ini tak hanya berlaku di pentas pemilu, namun juga di ajang pilkada dan pilkades.

Dalam konteks demikian, urgen sekali memikirkan batas yang diingatkan Hasyim Muzadi. Setidaknya dua hal tersambung langsung. Pertama, seyogianya peringatan itu juga berlaku bagi NU struktural, yakni mereka yang duduk di PB NU, PW NU hingga PC NU. Dengan begitu Hasyim harus menjadi orang pertama dan teladan untuk menarik diri kepentingan politik partisan. Sayangnya, Hasyim justru merupakan potret dari warga nahdliyin yang tak lepas dari kepentingan politik partisan itu. Apa yang menjelaskan keikutsertaan Hasyim pada Pemilu 2004 (menjadi pasangan Megawati Soekarnoputri), selain kepentingan politik? Catatan ini membuat peringatan Hasyim kurang kaki tumpu yang kokoh.

Kedua, bagaimana merumuskan langkah agar NU menjadi subjek dalam politik kebangsaan dan tidak turun pangkat ke level politik praktis. Tindak lanjutnya, bagaimana menjaga hubungan dengan partai-partai yang memiliki “kedekatan” dengan NU. Ini sungguh bukan pekerjaan yang mudah, sebab setiap langkah yang diputuskan tak bisa bebas dari klaim diskriminasi. Dan menjadi lumrah jika PKB, PKNU dan PPP memanfaatkan peringatan Harlah ke-82 NU untuk mencari simpati warga NU. Tujuannya, membangun citra dekat dengan NU, organisasi kaum sarungan yang kini dipenuhi intelektual konservatif dan liberal. Maka PKB mengumandangkan jargon “PKB lahir dari NU untuk Indonesia”. PPP tak mau kalah menggemakan “Terima kasih NU yang telah melahirkan PPP”.

Kelewat banyak jejak NU dalam politik, tapi tidak demikian dalam domain ekonomi. Ranah ini kurang disentuh, sehingga kiprah NU yang sudah 82 tahun belum juga sanggup mengangkat kesejahteraan warganya. Padahal dari jumlah penduduk miskin sekitar 37,2 juta jiwa, sebagian besar warga NU. Berdasarkan survei nasional LSI 2004, jumlah warga nahdliyin mencapai 35 persen. Mayoritas tinggal di pedesaan dan sebagian lagi “terpaksa” hijrah ke kota menjadi buruh dan bekerja di sektor informal. Artinya tahun 2007 saja, jumlah nahdliyin miskin sekitar 13 juta jiwa. Apa yang telah dilakukan PB NU untuk mereka?

Tepat di sini menarik pilot project yang dikembangkan salah satu pengurus PB NU, Abas Muin di Purwokerto, Jawa Tengah. Abas Muin memfungsikan kembali masjid sebagai pusat kegiatan umat. Dari masjid, warga NU diajak memberdayakan diri sesuai dengan sektor usaha (mata pencaharian) mereka. Para petani misalnya ditemani para mahasiswa yang secara sukarela memberikan masukan-masukan yang diperlukan. Proyek ini memang baru dicoba di 12 masjid di tiga kecamatan, namun menjadi contoh baik bagaimana menjaga komunikasi dengan warga NU sekaligus mengangkat perekonomian mereka.

Apa yang dilakukan Abas Muin baru langkah kecil. Dibutuhkan langkah yang lebih besar untuk meningkatkan perekonomian warga NU. Ketimbang “show of force” terus, sebaiknya energi NU dialihkan untuk mengurus problem riil warganya. Sayap-sayap NU akan menyelamatkan bangsa jika ranah ekonomi diurus secara memadai. Semoga NU tak menyia-nyiakannya!

*Analis Isi Media Liputan 6

Sumber: http://www.liputan6.com

One thought on “Kepak Sayap NU”

  1. FORUM KOMUNIKASI LINTAS CABANG PMII SE-JAWA TENGAH
    (PMII Cab. Purwokerto, PMII Cab. Cilacap, PMII Cab. Kab. Tegal, PMII Cab. Tegal Kota, PMII Cab. Purbalingga, PMII Cab. kebumen, PMII Cab. Sukoharjo, PMII Cab. Blora dan PMII Cab. Kudus)

    Reorganisasi atau konfrensi koordinator Cabang (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) PMII Jawa Tengah yang ke XVII yang berlangsusng pada tanggal 25 Juli – 28 Juli di Pekalongan merupakan salah satu wujud tanggung jawab sosial dalam menciptakan regenerasi kepemimpinan di internal organisasi dan sebagai proses evaluasi yang melibatkan seluruh cabang PMII di Jawa tengah sebanyak 22 cabang.
    Evaluasi kinerja organisasi bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap penataan kinerja organisasi selama 2 tahun masa kepengurusan yang dapat dijadikan sebagai bahan refleksi untuk memperbaiki kinerja organisasi ke depan. Didalam proses yang berlangsung selama 4 hari, berjalan tidak maksimal yang disebabkan kurang adanya keterbukaan dari peserta sidang dalam mengevaluasi terutama mengkritisi kinerja-kinerja kepengurusan yang secara hukum telah melakukan penyimpanagan terhadap konstitusi AD/ART PMII, dengan kata lain peserta telah dikondisikan. Selain adanya pembohongan publik yang merugikan segenap kader, alumni dan pihak luar. Sehingga ruang dinamika dalam membetuk iklim ilmiah tidak terjadi. Sebaliknya, yang terjadi adalah proses tarik ulur kepentingan untuk menghegemoni peserta konfrensi.. Perlu diketahui iklim ilmiah tidak tercipta karena di sebabkan oleh bentuk intervensi dari kelompok luar.
    Proses yang seharusnya menekankan prinsip-prinsip demokrasi dan toleransi justru tercoreng oleh perilaku segelintir kelompok yang menginginkan PMII untuk terus berada dalam kontrol kepentingannya, dimana organisasi ini dijadikan alat untuk mewujudkan dan menjalankan tujuan kepentingan tersebut. Sehingga organisasi digunakan sebagai tameng untuk memepertahankan kekuasaan kelas tertentu.
    Dalam ruang demokrasi dan toleransi yang semakin meluas di kehidupan masyarakat justru nilai-nilai fundamental tersebut tidak dapat dilaksankan yang disebabkan oleh perilku kelompok kepentingan yang dikomandani oleh aktor yang berinisial AR. Dalam melanggengkan pengaruhnya kelompok tersebut tidak segan-segan melakukannya dengan cara mengintimidasi peserta dan calon kandidat sebelum berangkat ke lokasi tujuan atau dilokasi dan melakukan money politik terhadap peserta. Jika dalam proses dinamika organisasi, ada kelompok dari luar organisasi untuk ikut campur atau melakukan intervensi terhadap kader yang sedang melakukan proses, maka akan berdampak pada tidak terwujudnya kemandirian kader terutama didalam mengambil sikap dan kebijakan. Kader merasa terkooptasi karena tidak ada pilihan lain untuk melakukannya.
    Dampak dari proses yang tidak sehat tersebut adalah adanya walk out oleh sebagain peserta sidang. Logika hukum adalah sandaran yang harus ditegakan, jika tidak maka terdapat cacat secara hukum. Jika mengingat konstitusi persidangan bahwa sahnya persidangan harus diikuti minimal 2 /3 dari peserta sidang atau pemilih. Di Jawa Tengah terdapat 22 cabang penuh, yang diikuti tahap pemilihan sebanyak 22 cabang, tetapi pada tahap pengajuan calon peserta yangw walk out sebnayak 8 Cabang, jumlah bilangan 22 dari 2/3-nya adalah 15. Jika peserta sidang yang ikut sebanyak 14 peserta maka secara hukum dan konstitusi tidak sah. Berarti proses yang berlangsung dan produk-produk yang dihasilkan tidak sah dimata hukum. Untuk itu sebagai bentuk empati dan solidaritas dalam penegakan konstitusi persidangan maka kami yang tergabung dalam forum komunikasi lintas Cabang PMII Se-Jawa Tengah menuntut:

    1. Menolak hasil persidangan dan produk-produk hukum yang dihasilkan karena tidak memenuhi sahnya persidangan atau pemilihan calon ketua.
    2. Menolak adanya praktik money politik terhadap peserta sidang yang dapat memepengaruhi indepensinya pemilih dan integritas PMII Jawa Tengah.
    3. Menyesalakan keterlibatan dari pihak luar PMII yang di komandani oleh inisial AR.
    4. Tersumbatnya proses kaderisasi kepemimpinan PMII Jawa Tengah.
    5. Tercorengya independensi PMII Jawa Tengah dari kelompok kepentingan.

Komentar ditutup.