Tidak Ada Masalah, Penanganan Sengketa Bank Syari’ah Oleh Pengadilan Agama

Jakarta (25/03) – Penanganan sengketa perbankan syari’ah oleh Pengadilan Agama (PA), sesuai UU No 3/2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7/1989 Tentang Peradilan Agama, tidak ada masalah. Demikian di antara kata kunci yang disampaikan oleh Wahyu Widiana, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, dalam kuliyah umumnya Selasa (25/3) pagi tadi di hadapan para mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Jakarta, di kampus Syarif Hidayatullah, Ciputat.

Dalam Studium General yang dibuka oleh Pudek Bidang Kemahasiswaan, Dr. Yayan Sofyan, MAg, Wahyu Widiana yang juga merupakan dosen tidak tetap di Fakultas tersebut memberikan beberapa alasan yang mendukung statemennya itu. Di antaranya adalah bahwa para hakim PA adalah alumni lulusan Fakultas Syari’ah atau Fakultas Hukum yang menguasai Hukum Islam/Syari’ah. “Logikanya, mereka akan lebih faham dan menguasai masalah syari’ah, termasuk fiqh mu’amalah, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ekonomi syari’ah”, tegas Wahyu Widiana.

Upaya-upaya Mahkamah Agung

Di samping itu, Wahyu Widiana juga mengemukakan bahwa sejak disahkannya UU No 3/2006, Pimpinan Mahkamah Agung memberi perhatian yang cukup besar terhadap peningkatan kualitas SDM PA mengenai ekonomi syari’ah, khususnya yang berhubungan dengan perbankan syari’ah. “Terlihat dari seringnya Ketua Mahkamah Agung melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, negeri dan swasta, mengenai pelatihan para hakim di bidang ekonomi syari’ah, baik yang short course maupun yang degree”, jelas Wahyu. Anggaran dari APBNpun banyak yang dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan kualitas SDM ini, baik berupa orientasi, sosialisasi, diskusi, seminar, pelatihan dan sebagainya.

RUU Perbankan Syari’ah

Di antara mahasiswa ada yang berkomentar dan bertanya tentang pembahasan RUU Perbankan Syari’ah, yang sedang berlangsung di DPR saat ini, di mana ada rencana pengalihan penanganan sengketa bank syar’ah dari Pengadilan Agama ke Pengadilan Negeri. Pengalihan ini, yang berkembang di masyarakat, adalah disebabkan karena masalah perbankan syari’ah sangat berkaitan dengan masalah bisnis. PA dianggap tidak familier dan belum punya pengalaman menangani sengketa perbankan. “Ada kesan masyarakat bisnis syari’ah ini kurang percaya pada Pengadilan Agama”, kata sang mahasiswa, lalu “bagaimana komentar Pak Wahyu?”, tanyanya.

Wahyu Widiana mengemukakan, walaupun merasa prihatin akan hal itu, tapi sebagai bagian dari Mahkamah Agung, Dirjen Badilag tidak mempunyai komentar tentang hal ini. Pembahasan suatu RUU adalah bukan wewenang Mahkamah Agung, tapi wewenang DPR dan pemerintah, walaupun bisa saja Mahkamah Agung diminta keterangan dalam pembahasan tersebut, sebagaimana sering kali terjadi. “Yang saya inginkan,” ujar Wahyu, “adalah semua pihak terkait mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam membina PA untuk menangani perkara perbankan syari’ah”.

Masih banyak pihak-pihak yang salah faham tentang keberadaan PA. Tak sedikit pula yang masih menyangka PA itu adalah KUA, tempat melakukan pernikahan dan perceraian. Padahal, “PA adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping peradilan umum, peradilan militer dan peradilan TUN”, tegas Wahyu. Jadi, PA adalah bagian dari Yudikatif (yang berada di bawah Mahkamah Agung, red), bukan bagian dari Eksekutif. “Kini Mahkamah Agung sedang membangun kewibawaan seluruh lingkungan peradilan, termasuk PA, dengan meningkatkan integritas, kewibawaan dan kualitas SDM, menyiapkan sarana fisik yang memenuhi standar sebuah pengadilan, menata administrasi perkara dan administrasi umum, meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi untuk kepentingan transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan”, rinci Wahyu.

PA sebagai Salah Satu Pelaku Kekuasaan Kehakiman

Dirjen, yang berkarir mulai dari jurupanggil pada PA Jakarta Utara tahun 1978 ini, mengakui bahwa masih terdapat banyak kekurangan di PA, seperti belum adanya pengalaman dalam menangani perkara perbankan, sehingga menimbulkan keraguan dari sementara pihak. Namun Wahyu menjelaskan bahwa PA sudah sejak tahun 1882 diakui oleh pemerintah (saat itu oleh Pemerintahan Belanda, red) sebagai lembaga pengadilan yang menangani perkara-perkara perdata tertentu. Jadi sudah sangat berpengalaman. “Bukankah perkara sengketa perbankan itu juga adalah termasuk perkara perdata, sehingga hukum acaranya adalah sama dengan penanganan perkara perdata pada umumnya?”, tanya Wahyu.

Yang jelas, PA kini sedang terus menerus menata diri dalam rangka menutupi kekurangan-kekurangan dan meningkatkan pelayanan serta memanfaatkan peluang dan kekuatan sebagai faktor untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa depan. “Kami senang, kawan-kawan para hakim peradilan agama, kini, bersemangat tinggi untuk belajar secara formal mengenai hukum hukum ekonomi/bisnis”, ujar Wahyu. “Kini sudah lebih dari 500 hakim PA yang sudah tamat S2 dan sebagian kecil S3, di bidang hokum, termasuk hokum bisnis”, tambahnya.

Kepercayaan Masyarakat Kepada PA

Mengenai pelayanan, Wahyu menjelaskan, setidaknya telah ada dua kali survey yang dilakukan oleh lembaga penelitian asing terhadap pelayanan yang diberikan oleh peradilan agama. “Kami senang, hasil penelitian The Asia Foundation tahun 2001 dan penelitian Indonesia-Australia Legal Development Facility tahun 2007 yang menyatakan bahwa terdapat angka kepuasan yang sangat tinggi dari masyarakat/pengguna pengadilan agama atas pelayanan yang diberikan”, ujar Wahyu, yang kemudian menambahkan bahwa yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat, khususnya pencari keadilan.

Wahyu mengakui seringkali dilapori adanya ketidak patutan yang dilakukan oleh oknum petugas PA, termasuk hakimnya. Untuk masalah ini, Wahyu sangat responsif dan selalu mewanti-wanti kepada para pemimpin dan seluruh jajaran peradilan agama agar terus menerus melakukan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pengawasan kepada pegawai dan hakim. “Noda sedikit saja pada PA akan sangat nampak dan menjadi perhatian masyarakat”, ujarnya kepada badilag.net. “Oleh karena itu, hindarilah perbuatan tercela sekecil apapun”, pesan Wahyu kepada jajaran PA, melalui http://www.badilag.net.

Sumber: http://www.badilag.net

Iklan