Pemerintah Harus Penuhi Tiga Unsur Kenaikan Harga BBM

Jakarta (13/05) – Pemerintah harus menjamin tiga hal yaitu ketersediaan pasok, akses masyarakat, dan keterjangkauan harga jika memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), kata Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Huzna Zahir.

“Tiga unsur itu harus dijamin sehingga bisa meminimalkan dampak-dampak negatif yang terjadi di masyarakat,” kata Huzna, kepada ANTARA, usai diskusi Perlindungan Konsumen Indonesia, di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, pemerintah harus menjamin bahwa dalam kebijakan menaikkan harga BBM tersebut tidak makin memperburuk keadaan ekonomi masyarakat terutama di kalangan bawah.

Pemerintah berencana menaikkan harga BBM rata-rata maksimal 30 persen yang akan direalisasikan pada akhir Mei 2008.

Dengan kenaikan tersebut, akan memiliki ruang fiskal yang cukup longgar bagi APBN sebesar Rp21,491 triliun serta menambah penghematan anggaran menjadi Rp25,877 triliun.

Menurut Huzna, jika pemerintah menjadikan kenaikan BBM sebagai satu pilihan, tentunya harus juga mempertimbangkan betul sampai di mana kemampuan masyarakat dapat menanggung beban dan dampak ikutan dari kenaikan itu.

“Walaupun wacana kenaikan sudah disampaikan kepada publik, namun pemerintah harus benar-benar memperhatikan kelompok miskin karena merupakan pihak yang paling tertekan dari dampak kenaikan harga BBM,” ujarnya.

Kenyataannya diutarakan Huzna, kebijakan pemerintah menaikan BBM adalah kebijakan yang tidak “fair” bagi masyarakat, namun realitasnya sulit untuk ditolak karena terkait dengan tugas pemerintah mengamankan posisi APBN.

Masalahnya kata Huzna, daya beli masyarakat saat ini menurun akibat tingginya tingkat inflasi yang dipengaruhi melonjaknya harga komoditi bahan pangan.

“Kalau BBM dinaikkan, tentu akan semakin menurunkan daya beli masyarakat,” tegasnya.

Terkait adanya selang waktu sekitar satu bulan dari saat pemerintah mengumumkan rencana kenaikan hingga realisasinya pada akhir Mei 2008, Huzna menyatakan, pihaknya (YLKI) tidak bisa menetapkan apakah sebaiknya dipercepat atau tidak.

Dari sisi pemerintah, bagaimana kemampuan mengendalikan kenaikan harga barang dan jasa yang kenyataannya sudah terjadi, sedangkan dari sisi konsumen bisa memprediksi arah dan persiapan untuk menghadapi kenaikan BBM tersebut.

“Tapi malangnya, dalam rentang waktu sekitar satu bulan itu banyak oknum yang kemudian memanfaatkannya untuk bertidak spekulasi sehingga konsumen kembali dirugikan karena belum lagi kenaikan direalisasikan, harga sudah melonjak,” katanya.

Sesungguhnya terkait dengan kenaikan BBM tersebut, kelompok yang juga menjadi “pelengkap penderita” adalah usaha kecil menengah dan mikro (UKMK) yang banyak menyerap tenaga kerja.

“UMKM bisa jadi akan terpukul, namun diharapkan kelompok ini lebih dapat mengantisipasi kenaikan BBM dengan berbagai melakukan efisiensi penggunaan energi,” ujarnya.

Kaji BLT, kenapa menjelang pemilu 2009, ingin dan mau menang?

Dari penghematan anggaran akibat kenaikan harga BBM, pemerintah akan mengalokasikan sebesar Rp11,5 triliun untuk pemberian program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 19,1 juta rumah tangga miskin (RTM) untuk periode Juni 2008-Mei 2009 sebesar Rp100.000 per masing-masing RTM.

Menurut Huzna, yang penting dalam pelaksanaan BLT jelas perencanaannya dan ada jaminan berkelanjutan.

“Saya rasa akan lebih berguna kalau BLT itu jelas perencanaannya, karena yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian adanya penghasilan. Kalau daya beli ada yang dibarengi terjaminnya penghasilan, maka seberapapun kenaikan harga BBM tidak akan diributkan,” ujarnya.

Pada kenyataannya katanya, kebijakan pemerintah menaikan BBM adalah kebijakan yang tidak “fair” bagi masyarakat, namun realitasnya sulit untuk ditolak karena terkait dengan tugas pemerintah mengamankan posisi APBN.

Untuk itu implementasi BLT harus dikaji sehingga ada konsep yang jelas bagaimana program itu masuk dalam satu sistem jaminan sosial nasional.

“Harus ada jaminan bagi mayarakat dan golonagn tertentu bahwa akibat kenaikan BBM akan mendapat kompensasi atau subisidi,” katanya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Riant Nugroho mengatakan, dalam kebijakan menaikkan harga BBM pemerintah seharusnya juga menyertakan atau meminta masukan dari YLKI.

“YLKI bisa jadi merupakan institusi yang paling pertama mendapat pengaduan atau komplain dari masyarakat terkait kebijakan yang ditelurkan pemerintah,” ujarnya.

Gugatan class action karena menyengsarakan, kenapa tidak?

Dalam menjalankan fungsinya YLKI menjadi pihak yang menjembatani kepentingan publik terhadap pembuat kebijakan dipastikan akan mendapat keberatan dari masyarakat terkait dengan rencana kenaikan BBM tersebut.

“Bukan tidak mungkin penolakan masyarakat atas kenaikan BBM itu semakin meluas,” ujarnya.

Terkait kemungkinan masyarakat akan mengajukan gugatan kepada pemerintah soal kenaikan BBM tersebut, Ketua YLKI Huzna Zahir menambahkan, pihaknya hanya dapat menerima input dari masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada pembuat kebijakan.

“Secara teknis keberatan yang diajukan dalam bentuk ‘class action’ tidak bisa dilakukan, namun YLKI bisa menggalang masyarakat yang merasa dirugikan untuk mempertanyakan kebijakan publik tersebut,” ujarnya.

Sumber: http://www.antara.co.id