Miliki UU Perbankan Syariah, RI Siap Bidik Investor Baru

Jakarta (07/06) – RUU Perbankan Syariah akan memantapkan Indonesia dalam mengembangkan perekonomian syariah. UU ini juga positif untuk mengundang investor-investor baru.

Hal ini disampaikan oleh Deputi Gubernur BI Siti Fadjrijah dalam rapat kerja pengesahan RUU Perbankan Syariah oleh Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM dan Deputi Gubernur BI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis malam (5/6).

“Kami dari BI akan mempersiapkan PBI-PBI yang diwajibkan dalam UU itu, kita inventarisir dan akan merevisi aturan-aturan yang tidak sesuai dengan UU yang baru,” katanya.

Meskipun begitu, Fadjrijah mengatakan masih sulit untuk mencapai target pertumbuhan perbankan syariah nasional sebesar 5 persen di tahun ini.

“Karena 5 persen itu berarati sekitar Rp 90 triliun (asetnya), sementara sampai sekarang baru mendekati Rp 40 triliun, kecuali ada investor yang bawa uang banyak, langsung cepat,” tuturnya.

Namun, Fadjrijah mengatakan BI tidak akan merevisi target tersebut. “Karena sebelum akselerasi sebenarnya 5 persen itu di 2010, mudah-mudahan dengan segala macam ini, yang penting kita bisa usaha,” ujarnya.

Diharapkan juga dengan rencana pemerintah menerbitkan sukuk tahun ini akan merangsang investor asing untuk masuk ke Indonesia sehingga industri syariah makin meningkat.

“Pasar sukuk paling besar saat ini Malaysia. Sekarang di Indonesia sudah sekitar 30-an korporat yang keluarkan sukuk, pemerintah juga katanya tahun ini sudah mau diterbitkan, kita tunggu saja,” ujarnya.

Ketok Palu

Setelah melalui proses yang panjang, Komisi XI DPR akhirnya berhasil merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbankan Syariah. DPR tinggal ketok palu untuk mengesahkan undang-undang tersebut.

Ketua Panja RUU ini Endi Soefihara mengatakan pengaturan yang khusus bagi perbankan syariah merupakan hal yang mendesak dilakukan untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip syariah, prinsip kesehatan bank bagi bank syariah.

“Diharapkan dengan keberadaan RUU Perbankan Syariah ini dapat memobilisasi dana dari negara lain yang mensyaratkan agar pengelolaan dan investasinya melalui mekanisme perbankan syariah yang pengaturannya diatur dalam UU tersendiri,” tuturnya dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM dan Deputi Gubernur BI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis malam (5/6).

Sumber: http://www.harian-global.com