Merenda Benang Kusut KNPI (KNPI bagian 2)

Oleh: Munawar Fuad

Komite Nasional Pemuda Indonesia, KNPI jadi dua. Kalo Naga Bonar Jadu Dua, seperti Film terbarunya, makin segar, lucu dan untung. Momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober 2008 terlukai karena ada dua Kongres Pemuda. Sebelumnya pun ada Dua KNPI Pusat. Menuju solusi bersama telah diupayakan lewat Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) pada 23-25 Juli 2008, namun malah melahirkan konflik baru.

Berlanjut, sampai terlaksananya Kongres Ancol, konflik di tubuh KNPI makin seperti benang kusut. Dilanjutkan dengan Kongres Bali yang prosesnya juga melengkapi kekusutan dan hasilnya makin memperkeruh kerumitan. Benang kusutnya seperti benang sutra yang halus dan tak berujung. Kalau tak hati-hati dan serampangan penyelesaiannya, bisa putus dimana-mana.

Banyak yang saling tuding dan mengklaim paling benar dan merasa kuat. Itulah ilustrasi singkat dari uraian konflik, mengapa KNPI jadi dua. Karenanya, bagi saya, dalam situasi seperti itu, KNPI harus dinyatakan darurat kelembagaan, termasuk darurat konstitusional. Apa yang terjadi saat ini, sesungguhnya merupakan puncak dari masalah yang berlarut sejak Kongres XI dan proses pembusukkan yang menjalar ke jantung KNPI yang merusak hampir seluruh sendi organisasi.

Begitu masalah terjadi, saya dan berbagai elemen sempat menawarkan jalan rekonsiliasi dengan sistem presidium. Para kandidat dan juga pemenang Kongres Bali maupun Ancol bertemu dan membuat kepengurusan DPP KNPI dengan Sistem Presidium, kepemimpinan kolektif dan periodik. terbatas. Ini bisa terjadi hanya dengan ketulusan, kematangan memimpin dan pengabdian, bukan dengan syahwat kekuasaan dan kepentingan politik. Tidak dengan spirit kepentingan pribadi, kelompok, gang atau patron yang menungganginya. Sayang sekali, upaya tersebut tak terwujud.

Lalu, darimana mulai harus mengurai benang ‘sutra’ yang kusut dan kembali menjahitnya dalam satu KNPI ? Tentu saja, bagi saya, sebagai bagian yang pernah mengabdi di KNPI dan berusaha memahami lebih dalam, juga mencoba menyelamatkan keadaan menjadi lebih baik, tetapi tetap belum berhasil, karena KNPI bukan lembaga perseorangan. KNPI membutuhkan solusi fundamental yang tuntas. Yang pasti penyelesaiannya bukan jalur politik, harus bersih dari intervensi pemerintah, partai politik maupun pemangku kepentingan Calon Presiden dan Pemilu 2009. Lebih elegan, solusi tuntas dan mendasar memang selayaknya menjadi kreasi dan produk dari kaum muda sendiri secara tulus, sadar dan mengutamakan kepentingan negeri ini dengan membangun citra baru KNPI, pemuda sebagai kekuatan rekonsiliator bangsa. Bagaimana mekanismenya ?

Sekilas Memahami Konflik

Ada baiknya, semua pihak perlu memahami masalah secara utuh dan jernih. apa yang sebenarnya terjadi. Secara obyektif tentunya. Potensi konflik ini dimulai dengan Kongres KNPI XI di Kinasih tahun 2005. Para Kandidat dari incumbent dari DPP KNPI yang tergabung satu koalisi besar terkalahkan oleh Hasanuddin Yusuf, kandidat yang tak begitu dikenal segalanya dan tak jelas asal-usulnya. Tentu saja, sebut saja Bung HY menang karena transaksional (deal ‘money politik’) dengan pemilik suara, yaitu OKP dan DPD. Ada ketidakrelaan para aktivis lama yang nota bene para kandidat tersebut ketika kembali masuk mendapat kesempatan di DPP KNPI. Selama masa kepemimpinan HY, setiap saat terjadi pembusukan, konflik dan membuat kepemimpinan dan ruang HY tidak efektif.

Kondisi dan situasi tersebut sesungguhnya bisa dikelola dan menjadi peluang lebih baik jika ada kemampuan leadership dan manajemen kolektif. Ternyata, kondisinya lebih parah. Bung HY sejak awal berniat menunggangi KNPI untuk menjadi Partai Politik yang kemudian dengan segala cara dipaksakan membentuk Partai Pemuda Indonesia. Proses ini berlangsung lama dan melelahkan tetapi mengalami pro-kontra, tarik-menarik, dan berdampak sangat serius ke segala lini. Konsolidasi internal kacau, hubungan antar fungsi, struktur dan antar pengurus renggang. Hubungan DPP KNPI dengan OKP dan DPD retak dan akhirnya terjadi konflik terbuka. Sama sekali tak ada konflik antar pribadi di KNPI. Apalagi program, semuanya menjadi tak terurus. KNPI benar-benar dibajak secara politik karena Pemimpin Tertingginya mendirikan Satu Partai di tengah wadah berhimpun yang berkarakter multi partai, terutama beragam profesi, agama, etnik, komunitas dan lainnya. Tindakan HY selaku Ketum KNPI menyalahi jati diri dan kodrat KNPI itu sendiri. KNPI yang berbasis independen, terbuka dan plural, berubah jadi dependen, tertutup dan monolitik. Semua berubaha jadi serba politik, berkepentingan sempit, pribadional dan primordial kelompok.

Lalu, apa solusinya ? Berbagai pihak mencoba cari jalan keluar terbaik. Mulai dari upaya forum New Deal, solusi antar OKP. Kalangan internal maupun tokoh dan alumni ikut terjun untuk selamatkan KNPI. Lebih dari 2 tahun suhu konflik tak pernah reda. Induk organisasinya Bung HY, GM FKPPI pun gagal total menyelesaikan kadernya. Puncaknya, saat Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) 23-25 Juli 2008, akhirnya Bung HY dinonaktifkan dari Ketua Umum KNPI, meskipun tetap pro-kontra. Sementara, Bung HY bersama pendukungnya melawan keputusan tersebut dan berujung di Kongres Ancol.

Lebih parah lagi, Penjabat Ketua Umum, Bung Hans Silalahi yang terpilih yang juga nota bene Ketua Umum GM FKPPI yang diharapkan mampu mengatasi masalah internalnya, sebelumnya secara terbuka menyatakan netral dan independen, baik pribadi maupun organisasinya menyimpan skenaria terselubung. Ternyata dalam Kongres XII di BALI, dalam proses maupun hasilnya, Bung Hans mengkomandani dan bersikap inkonsisten dengan segala cara menggolkan jagonya. Kongres semata untuk memfasilitasi kepentingannya. KNPI semakin terbajak oleh kepentingan kelompok politik tertentu. Sementara lainnya, menjadi kompor dan penonton, sebagian menikmati situasi karena panen komisi. Selama 31 bulan masa Bung HY dan semasa 3 bulan masa Bung Hans, keduanya sama-sama melangar konstitusi dan bermotif politik. Situasi itu pula yang dimanfaatkan dengan munculnya Kandidat pemenang yang tak jelas system kaderisasinya dan mengandalkan transaksional korup menodai Kongres Bali. Dalam Kongres Bali maupun Ancol tak ada pergumulan ide, wacana maupun visi, yang ada hanyalah, jual beli suara dulu, jumlahya antara 30-50 juta, lalu boleh bicara visi, misi maupun program. Itupun hanya formal-prosedural, bukan substansial.

Dari seluruh proses Kongres KNPI XI yang berpuncak di Kongres XII yang terbelah dua telah menunjukkan runtuhnya nilai dasar dan tujuan, serta karekater dan budaya, serta sistem kaderisasi pemimpin KNPI. KNPI sebagai organisasi independen yang mewadahi keragaman dan kebhinekaan, serta bersendikan nilai intelektual (akal sehat) dan gerakan moral (berpegang pada aturan main konstitusi) demi menjadi pemersatu bangsa tercederai. Bahkan, dalam perjalanan yang saya saksikan, ada kanker ganas di dalamnya : Politicking, premanisme, primordialisme, budaya transaksional korup dan anti intelektual alias terbiasa penuh isu, intrik dan fitnah. Secara empirik, sejak 35 tahun berdiri, kunci utamanya adalah menjaga independensi dan kemurnian KNPI. Itulah yang terlukai.

Menuju Solusi Fundamental

Saya masih ingat kata pepatah, masalah itu bukan problem. Bukan sesuatu yang tak bisa diselesaikan. Penyelesaiannya, sesuatu yang bermasalah, bisa kita selesaikan atau selesai sendiri. Karena itu, segala upaya internal kepemudaan maupun pihak manapun yang peduli, termasuk keikutsertaan pemerintah sampai ke tingkat Wapres Jusuf Kalla, semuanya harus dipandang positif. Semua berusaha meletakkan masalah KNPI menuju rekonsiliasi total dan fundamental. Bukan solusi manipulative, tendensius dan kembali menyimpan api dalam sekam.

Mengacu pada spirit, nilai dasar dan konstistusi KNPI, maka penyelesaian konflik secara independen menjadi yang utama. Peran pemerintah atau siapapun, penting bersifat mediasi dan fasilitasi, bukanlah pemerintah memanfaatkan situasi KNPI sebagai komoditi dan alas kepentingan politik baru yang akan menambah kekusutan KNPI. Mekanisme yang tersedia dalam AD/ART berupa penyelesaian via Majelis Pemuda Indonesia (MPI) atau Kongres Luar Biasa bisa dilakukan dengan plus minusnya. Mengingat, kedua Kongres maupun kepengurusan ganda hasil dari situasi yang abnormal dan memiliki plus minus dari sisi legitimasi, prosedur dan terutama dimensi kepercayaan dan integritasnya, apapun solusinya, KNPI yang ada harus dinyatakan DPP KNPI transisional. Menimbang dasar dan situasi tersebut, setidaknya perlu dipertimbangkan prinsip dan sejumlah langkah.

Pertama, hakikatnya akan ada solusi mendasar apabila OKP berhimpun dan kepengurusan DPD KNPI Provinsi diverifikasi status dan periodisasinya. OKP dan DPD Provinsi sebagai sumber legitimasi dan pemangku kedaulatan harus pasti, siapa, keabsahan organisasi, periode dan konsistensinya. Disertai, ada mekanisme dan sistem yang lebih clean dan clear, menjauhkan dari sisi transaksional korup dalam motif maupun praktek untuk memilih Ketua Umum. Andil OKP/DPD dalam situasi KNPI seperti juga menjadi faktor utama dan pemicu yang ampuh.

Kedua, karena Kongres KNPI ditentukan oleh OKP dan DPD KNPI Provinsi, maka siapa yang akan dipilih tak bisa direduksi hanya dari dua orang yang terpilih Kongres Ancol maupun Bali. Jika itu yang ditempuh, maka sama dengan pengkerdilan dan amputasi terhadap kedaulatan OKP dan DPD, serta memasung demokrasi. Jika Kongres Ancol dan Bali sama-sama dipandang tidak sah atau setengah-setengah sahnya, maka hasilnya pun, tentu tak bisa direduksi atau diklaim oleh hanya dua orang figur. Maka, seluruh kandidat dari Kongres Bali atau Ancol, mesti disertakan. Atau dengan kocok ulang, siapapun dapat mencalonkan atau dicalonkan kembali. Sekali lagi, jika dipaksakan Kongres Rekonsiliasi itu hanya memilih satu diantara dua kandidat, dampaknya KNPI tetap terpecah dan koflik. Dalam konteks saat ini, KNPI membutuhkan figur yang benar-benar independen, bukan aktivis atau pengurus Partai Politik dan bukan pengusung kandidat Capres 2009.

Ketiga, Kongres secara utuh bukan hanya bicara OKP/DPD KNPI dan Kandidat, tapi juga landasan berpijak Konstitusi (AD/ART) dan agenda strategis KNPI dalam konteks kebangsaan dan global yang tertuang dalam program dan kiprah KNPI, terutama dalam situasi kebangsaan saat ini. Bagaimana, agar KNPI tetap eksis dalam independensinya dan optimal dalam perannya. Kerangka Visi dan Paradigma Baru KNPI, Konstitusi dan Program juga amat penting, sehingga tak dinafikan dalam apa yang disebut Kongres Rekonsiliasi itu. Tidak sesederhana dalam sebuah transaksi bisnis asal menghasilkan uang maupun transaksi politik yang instans asal deal dan untung. Dalam situasi seperti inilah sebuah kontestas terbuka, matang dan waktu yang cukup dibutuhkan untuk menggodok visi, misi, integritas, track record figur, akuntabilitas dan aceptabilitas public, serta kepastian mekanisme pemilihan yang bebas korupsi sehingga benar-benar clean dan clear itu semuanya tidak bisa diabaikan sama sekali. Jika hanya langsung memilih, saya meyakini, kepercayaan public maupun internal KNPI tak akan kembali meraih kebersatuannya.

Sebuah harapan dan keyakinan akan solusi terbaik KNPI memang menjadi modal bersama. Ini tantangan yang harus dilalui. Dimulai dengan terus membangun niat baik, merenda kepercayaan baru, dan melakukan segala yang positif menuju kebaikan bersama. Tak ada yang selesai kalau masih ada ego, klaim dan saling tuding terus berlanjut. Harus juga tak ada pihak yang memanfaatkan di air keruh atau menunggangi KNPI sebagai komoditi politik yang akan membahayakan KNPI sendiri, malah bisa bubar nantinya. Ini menjadi batu ujian, bahwa kekuatan spiritual wisdom alias kearifan spiritual dan nilai-nilai dasar pancasila saatnya diterapkan. Terlebih, harapan publik di tengah keterpurukan KNPI yang memprihatinkan, memang masih ada. Masih ada semangat bersatu, nilai-nilai musyawarah mufakat, pemuda sebagai sesama warga bangsa dalam spirit persaudaraan, persahabatan dan kesetiakawanan. Itulah harapan besar dan langkah bersama yang kita jadikan pijakan, agar setiap kita mengambil peran sebagai solusi, merenda benang kusut menjadi sejarah baru KNPI yang bersatu dan terpercaya bagi negeri ini.

*Mantan Sekretaris Jenderal KNPI, Kini Wakil Presiden Pemuda Asia

Iklan