Critical Legal Studies

​Sebenarnya, yang pertama sekali mengembangkan terminologi teori kritis adalah mazhab frankfurt, yang dipelopori oleh para anggota dari Institute for Social Research dari University of Frankfurt, yang umumnya merupakan para sarjana berhaluan kiri. Kemudian, istilah teori kritis ini, yang sebenarnya tidak begitu jelas batas-batasnya, berkembang ke berbagai bidang ilmu, yang di kembangkan antara lain oleh sarjana atau kelompok dari sarjana dalam bentuk teori-teori sebagai berikut: Teori marxist dari Frankfurt School, Teori semiotic and linguistic dari Julia Kristeva dan Roland Barthes, Teori psychoanalythic dari Jacquest Lacan,Critical legal studies dari Roberto Unger dan Duncan Kennedy, Teori queer, Teori gender, Teori kultural, Teori critical race, Teori radical criminology.

Pelopor Aliran ini adalah Imanuel Kant. Immanuel Kant adalah seorang filusuf Jerman kelahiran Konigsberg, 22 April 1724  12 februari 1804. Ia dikenal sebagai tokoh kritisisme. Filsafat kritis yang ditampilkannya bertujuan untuk menjembatani pertentangan antara kaum Rasionalisme dengan kaum Empirisme. Bagi Kant, baik Rasionalisme maupun Empirisme belum berhasil memberikan sebuah pengetahuan yang pasti berlaku umum dan terbukti dengan jelas. Kedua aliran itu memiliki kelemahan yang justru merupakan kebaikan bagi seterusnya masing-masing.

Menurut kant, pengetaahuan yang dihasilkan oleh kaum Rasionalisme tercermin dalam putusan yang bersifat analitik-apriori, yaitu suatu bentuk putusan dimana predikat sudah termasuk dengan sendirinya kedalam subyek. Memang mengandung kepastian dan berlaku umum, tetapi tidak memberikan sesuatu yang baru. Sedangkan yang dihasilkan oleh kaum Empirisme itu tercermin dalam putusan yang bersifat sintetik-aposteriori, yaitu suatu bentuk putusan dimana predikat belum termasuk kedalam subyek. Meski demikian, sifat sintetik-apesteriori ini memberikan pengetahuan yang baru, namun sifatnya tidak tetap, sangat bergantung pada ruang dan waktu. Kebenaran disini sangat bersifat subyektif

Menyadari akan kebobrokan hukum yang sudah sampai pada tataran teoretis dan filsafat ini, maka pada akhir abad ke-20, tepatnya mulai dekade 1970-an, beberapa ahli hukum mulai melihat hukum dengan kacamata. yang kritis, bahkan sangat kritis, dengan gerakannya. yang terbilang revolusioner, akhirnya memunculkan suatu aliran baru dalarn filsafat hukum, yang kemudian dikenal dengan sebutan aliran hukum kritis (critical legal studies). Meskipun aliran critical legal studies belum tentu juga mempunyai teori yang bersifat alternatif, tetapi paling tidak, dia sudah punya. sejarah.

Di samping itu, aliran critical legal studies ini juga berbeda secara konsepsi dengan pendekatan hukum secara sosiologis (sociolegal studies). Pendekatan pada hukum secara sosiologis memiliki kelemahan utama berupa terabaikannya karakter orientasi kebijaksanaan hukum (policy oriented). Khusus untuk masalah ini, berbagai alternatif pendekatan baru telah dilakukan oleh para ahli hukum, seperti munculnya ajaran berupa sosiologi hukum kritis (critical sociology of law) atau pendekatan pada hukum (dan juga pada fenomena sosial lainnya) berupa pendekatan secara dialektikal yang modern, semacam yang dilakukan oleh ahli pikir seperti Derrida, atau bahkan seperti yang dimunculkankan oleh Hegel, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut, antara. lain oleh Bhaskar, dengan doktrinnya berupa realisme kritikal dialektis (dialectical critical realism). Pendekatan nonkonvensional terhadap hukum seperti ini sudah barang tentu sangat bertentangan dengan pendekatan-pendekatan hukum secara klasik, yang terialu menekankan pada cara berpikir identitas (identity thinking).

Critical Legal Studies dan Hukum Formalisme

Sebagaimana diketahui bahwa aliran critical legal studies merupakan reaksi terhadap aliran-aliran hukum sebelumnya, di mana aliran hukum sebelumnya tersebut sangat berpegang pada. paradigma bahwa hukum terpisah dengan faktor politik dan moral, dengan mengagung-agungkan manusia sebagai pernegang hak individual dan penyandang kewajiban hukum, dan dengan mengabaikan hubungan politik dan sosial di antara para anggota masyarakat.

Di samping itu, menurut paham formalisme hukum, hukum bersifat imperatif, karena hukum tersebut dibuat oleh negara. dan alat-alat pelengkapan negara bertugas untuk menjalankan hukum tersebut. Pemerintah bersama~sama dengan DPR mempunyai otoritas untuk membuat undang-undang, yang akan diterapkan oleh hakim di pengadilan. Pemikiran seperti ini membawa akibat bahwa validitas hukum tidak lagi dilihat pada aspek substantifnya. Yang dilihat hanyalah faktor formalnya, seperti keabsahan prosedur pembuatan dan penerapan hukum, kewenangan pejabat pembuat dan penerap hukum, dan lain-lain.

Hukum dapat di tegakkan jika hukum itu sudah berbentuk undang-undang oleh karena itu perkembangan hukum akan terasa sangat lamban jika menerapi sistem eropa continental. Menurut faham formalisme, sistem yang mereka anut bertujuan untuk melindungi hak  hak manusia namun pada hakikatnya masyarakat kesulitan untuk menenggakan hukum formal ini karena masyarakat harus mengaksesnya lewat advokat atau lawyer yang haru disertai dengan uang yang tidak sedikit.
Critical legal studies dan Hukum Tradisional

Pada prinsipnnya, critical legal studies menolak anggapan ahli hukum tradisional yang mengatakan :

Hukum Itu Objektif

Artinya, kenyataan adalah tempat berpijaknya hukum

Huukum Itu Sudah Tertentu

Artinya, Hukum itu menyediakan jawaban yang pasti dan mudah di mengerti

Hukum Itu Netral

Artinya, Hukum itu tidak memihak

Hukum Itu Otonom

Artinya, Hukum tu berdiri sendiri dan tidak terpengaruh oleh politik dan ilmu  ilmu lain.

Namun ajaran critical legal studies menoak keempat pendapat tersebut dan beranggapan bahwa

Hukum Mencari Legitimasi Yang Salah

Dalam hal ini, hukum mencari legitimasi dengan cara yang salah, yaitu dengan jalan mistifikasi, dengan menggunakan prosedur hukum yang berbelit, bahasa yang sulit di mengerti RUU KUHP Pasal 263 Ayat 1 dan Pasal 264 RUU KUHP. Pasal 263 Ayat 1 berbunyi, “Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Pada RUU ini kata penghinaan terlalu generic dan sulit untuk di mengerti.

Hukum Di Belenggu Oleh Kontradiksi  Kontradiksi

Dalam hal ini, pihak penganut critical legal studies percaya bahwa setiapkesimplann hukum yang telah dibuat selalu terdapat sisi sebaliknya sehingga kesimpulan hukum tersebut hanya merupakan pengakuan terhadap pihak kekuasaan. Dengan hukum yang demikian, hakim akan memihak kepada salah satu pihak yang lebih kuat.

Tak Ada Yang Namanya Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Hukum

Ahli hukum tradisional percaya bahwa prinsip yang mendasari setiap hukum adalah pemkiran yang rasioonal. Akan ttetapi menurut penganut critical legal studies, pemikiran rasional itu merupakan ciptaan masyarakat juga yang merupakan pengakuan terhadap kekuasaan. Oleh karena itu tidak ada kesimpulan hukum yang valid, baik yang di ambil dengan jalan deduktif maupun dengan verifikasi empiris.

Hukum Tidak Netral 

Para penganut critical legal studies berpendapaat bahwa hukum tidak netral, dan hakim hanya berpura-pura atau percaya secara naïf bahwa dia mengambil putusan yang netral dan tidak memihak dengan mendasari putusan undang-undang, yurisprudensi, atau prinsip-prinsip keadilan. Padahal mereka selalu bias dan selalu di pengaruhi ideology, legitimasi, dan mistifikasi yang di anutnya  untuk memperkuat kelas yang domain.
Karakteristik dan Konsep Critical Legal Studies

Adapun karakteristik Umum pada ajaran Critical Legal Studies adalah

Aliran critical legal studies ini mengkritik hukum yang serat dan dominan dengan ideology tertentu.

Aliran critical legal studies ini mengkritik hukum yang berlaku yang nyatanya memihak kepada politik dan hukum seperti itu sama sekali tidak netral

Aliran critical legal studies ini mempunyai komitmen yang besar terhadap kebebasan individual dengan batasan  batasan tertentu.

Aliran critical legal studies kurang mempercayai bentuk  bentuk kebenaran yang abstrak dan pengetahuan yang benar  benar objektif. Oleh karena itu ajaran ini sangat menolak ajaran positivism hukum.

Aliran critical legal studies ini menolak perbuatan antara teori dan praktek juga menolak perbedaan antara fakta dan nilai yang merupakan karakteristik dari faham liberal

Selanjutnya Aliran critical legal studies juga mengumandangkan beberapa konsep dasar sebagai berikut.

Aliran critical legal studies menolak hukum liberalisme

Aliran critical legal studies mengetengahkan kontradiksi antara individu dan individual lain maupun dengan komunitas masyarakat

Aliran critical legal studies melakuan delegitimasi karena legitimasi dalam masyarakat selama ini yang diperkuat dengan prinsip hegemoni dan refikasi, justru memperkuat penindasan dari yang kuat atau berkuasa terhadapgolongan yang lemah

Aliran critical legal studies menolakmodel kehidupan masyarakat liberal yang sebenarnya lebih merupakan rekayasa atau kepalsuan yang di perkokoh oleh sector hukum

Aliran critical legal studies berpendapat bahwa doktrin hukum merupakan sesuatu yang bersifat tidak pasti dan penuh dengan kontradiktif sehingga dapat di tafsirkan seenaknya oleh yang menafsirkannnya

Aliran critical legal studies karena sifat yang tidak pasti dari doktrin  doktrin hukum, maka aliran critical legal studies menggunakan model analisis dan penafsiran hukum yang lebih bersifat historis, sosio ekonomis, dan psikologis.

Aliran critical legal studies berpandangan bahwa analisis  analisis yuridis mengaburkan realitas yang sebenarnya, yang melahirkan putusan  putusan yang seolah  olah adil.

Tidak ada penafsiran yang netral.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s