​Memetakan Politik dan Keadilan

Sabtu, Oktober 15th 2016. | Opini

Oleh : Hasin Abdullah 

Menyoal politik-hukum Indonesia sudah lama diperbincangkan oleh kalangan para pengamat, dan pakar pun tandas mengatakan dasar hukum adalah keadilan yang merupakan bagian dari sumber kehidupan sosial secara politis.

Hal ini menunjukkan keadilan komutatif yang sistem penerapan di lapanga mewujudkan ketertiban masyarakat, kesejahteraan supaya arah budaya politik yang lebih cenderung pada otoritas kekuasaan bisa berpaling.

Tak terkecuali, memprioritaskan nilai-nilai kebenaran yakni keadilan yang secara praktis dapat didominasi perubahan kehidupan masyarakat bawah sekalipun, tentu dengan segala upaya membenahi tatanan paradigma kehidupan sosial masyarakat yang belum merasakan kebenaran masa kini.

Keadilan di negeri ini hendaknya ditempatkan pada aspek realitas ilmiah yang merumuskan identitas dan kemaslahatan nasional, sebagai sistem pemerataan subsfrastruktur yang berkeadilan baik di ranah sosial masyarakat, dengan cara merujuk pada formulasi dialektika politik yang tentu tidak sekadar memunculkan ajang kompetisi dan perlawanan propaganda politik. Tak lain membangun dasar hukum yang kuat sehingga masyarakat pun merasa terjamin.

Kini Indonesia terdiri banyak partai politik sering membelakangi indikasi keadilan, faktor keterbelakangan ini dapat terlihat perilaku mafia di institusi maupun di lingkaran kekuasaan. Konteks mafia, korupsi, kolusi, dan nepotisme kian masif karena jiwa politik yang serakah kekuasaan sehingga dapat merusak keadilan sosial dengan mudah.

Meneladani Politik Kemanusiaan

Ibnu Taimiyyah memberikan pandangan politik dalam karya (Zainal Arifin Hoesein; Pemilihan Kepala Daerah Langsung 2015) “politik memiliki makna hakikat kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Politik menjadi instrument penegak nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kebenaran juga termasuk menjelmakan konsep manusia sebagai makhluq sosial”.

Meminjam pandangan Ibnu Taimiyyah, ia menunjukkan tujuan dan arah politik cenderung pada kebenaran-kebenaran manusia, sebagai panutan spesifiknya menjunjung keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan. Yang pada akhirnya pelanggaran hak asasi manusia dapat diantisipasi.

Indonesia saat ini membutuhkan elit politik yang betul-betul intervensi dalam masalah keadilan yang kini kinerja para pimpinan-stakeholder masih belum profesional, sehingga kinerja mereka membutuhkan perbaikan untuk mengukir keterampilan sikap profesionalisme sebagai agent social of control pengawasan dikalangan elit politik dan masyarakat bisa berkerja dengan baik.

Sudah sepantasnya politik praktis di tanah air mengakhiri konflik internal, semacam ini bisa menghancurkan citra keadilan. Oleh sebab itu, butuh kepastian hukum yang jelas agar arah perbaikan dapat meningkatkan kualitas hak asasi manusia, serta memperbaiki praktik politik yang belum membaik.

Indonesia sukses apabila terus-menerus mensosialisasikan tujuan politik yang dipandang oleh Ibnu Taimiyah, karena dengan ini Negara yang terdiri dari beragam budaya bisa disikapi pola pikir kemanusiaan, dan bias keadilan. Alhasil, masyarakat bisa berkembang secepat mungkin dan tak mudah vakum soal ini.

Penulis: Peneliti Rumah Pemuda Hukum Indonesia (RUPHI), Aktivis PMII Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s