KENCAN INTELEKTUAL PMII KOMFAKSYAHUM

GERAKAN MAHASISWA

Perubahan tidak akan datang jika kita menunggu untuk beberapa orang lain atau lain waktu. Kita  adalah orang-orang yang sudah menunggu. Kita adalah perubahan yang kita cari.” (Barack Obama)

Gerakan Mahasiswa-selanjutnya disebut GM- di Indonesia adalah kegiatan kemahasiswaan yang ada di dalam maupun di luar perguruan tinggi yang dilakukan untuk meningkatkan kecakapan, intelektualitas dan kemampuan kepemimpinan para aktivis yang terlibat di dalamnya. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, GM sering kali menjadi cikal bakal perjuangan nasional.[1]

Seperti yang telah disampaikan oleh Sahabat Abie Maharullah (Biro Kaderisasi PMII Cabang Ciputat Periode 2015-2016) dalam pembukaan Kencan Intelektual, terbentuknya GM dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu:

Pertama, modernisme dalam bidang ekonomi politik yang mengakibatkan terjadinya trasformasi sosial dalam bentuk kolonialisme, imperialisme, dan neo-liberalisme.

Kedua, di Indonesia gerakan mahasiswa mendapat suatu legitimasi sejarah atas keturut sertaannya terlibat dalam gerakan kemerdekaan dan semenjak berdirinya negara menjadi bagian yang diakui dari sistem politik.

Ketiga, kekurangan lembaga dan struktur politik yang mapan. Akibat dari itu adalah relatif mudahnya bagi setiap kelompok yang teroganisir untuk mempunyai dampak langsung terhadap politik.

GM mempunyai catatan sejarah yang sangat panjang. Tetapi, untuk lebih memfokuskan pembahasan, akan diringkas dalam dua periode pasca kemerdekaan, yaitu perjalanan GM sebelum reformasi dan perjalanan GM setelah reformasi.

  1. SEJARAH GERAKAN MAHASISWA DI INDONESIA PRA-REFORMASI

Apabila kita mengikuti perkembangan sejarah GM mahasiswa pasca kemerdekaan dan sebelum refermasi, kita mengenal dengan istilah angkatan ’66, yang menjadi awal kebangkitan GM secara nasional. Sementara sebelumnya gerakan-gerakan mahasiswa masih bersifat keaderahan. Tokoh-tokoh mahasiswa saat itu adalah mereka yang kemudian berada pada lingkaran kekuasaan Orde Baru, diantaranya Akbar Tanjung, Cosmas Batubara, Sofyan Wanandi, Yusuf Wanandi dan lain-lain dengan mengangkat isu komunis pada masa ’66 tersebut.

Masa Orde Baru pada perkembangnnya dikemudian hari, banyak mendapatkan koreksi dari GM seperti dalam gerakan-gerakan berikut:

  1. Gerakan anti korupsi yang diikuti oleh pembentukan Komite Anti Korupsi, yang diketuai oleh Wilopo (1970);
  2. Golput yang menentang pelaksanaan pemilu pertama di masa Orde Baru pada 1972 karena Partai Golkar dinilai curang;
  3. Gerakan menentang pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada 1972 yang menggusur banyak rakyat kecil yang tinggal di lokasi tersebut; dan
  4. Gerakan mahasiswa Indonesia 1974. Gerakan memprotes PM Jepang Kakuei Tanaka yang datang ke Indonesia pada 1974. Gerakan ini kemudian berkembang menjadi peristiwa Malari pada 15 Januari 1974, yang mengakibatkan dihapuskannya jabatan Asisten Pribadi Presiden.[2]

Selain daripada GM diatas, juga melewati banyak peristiwa-peristiwa yang dimotori oleh mahasiswa, diantaranya peristiwa Gejayan Yogyakarta, Peristiwa Trisakti Jakarta, Peristiwa Semanggi I dan II serta Peristiwa Lampung. Gerakan-gerakan seperti ini terus berlanjut hingga pemilu 1999.

Ada satu ketentuan yang menghambat pada masa GM sebelum reformasi yaitu SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0457/0/1990 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan pada tingkat Perguruan Tinggi bernama SMPT (Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi). Ketentuan ini merupakan sebab dari adanya kebijakan pemerintah tentang Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan atau yang kita kenal dengan sebutan NKK/BKK. Dengan adanya kebijakan NKK/BKK, GM sempat pudar. Kebijakan ini merupakan strategi Soeharto untuk membungkam aksi kritis mahasiswa terhadap jalannya pembangunan dan kebijakan pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan kebudayaan yaitu Daoed Jusuf.

Dampak yang paling terasa dari adanya NKK/BKK adalah semakin terpojoknya organisasi-organisasi gerakan semisal PMII, GMNI, KAMMI dan lain-lain. Karena dengan kebijakan tersebut, mahasiswa menjadi terkekang dengan lingkungan kampusnya. Seperti mengurus jurusan, fakultas dan universitas sedangkan mereka dipaksa menutup mata terhadap lingkungan diluar kampus.

Sekilas tentang NKK/BKK

Bagi GM, era sebelum reformasi mungkin familiar dengan kata tersebut. Karena dengan adanya NKK/BKK ini yang menjadi senjata pemerintahan Orde Baru untuk membungkam GM dalam menyoroti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Akar sejarah terbentuknya NKK/BKK adalah dari banyaknya aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa, puncaknya pada tahun 1974 yaitu ketika meletusnya peristiwa Malari. Peristiwa Malari adalah gerakan pertama mahasiswa secara monumental untuk menentang kebijakan pembangunan Soeharto (Adi Surya: 1999). Pergerakan mahasiswa pada masa ini dengan kental ditunjukan terhadap kebijakan Orde Baru yang pro terhadap Modal Asing sebagai penjajahan baru di Indonesia, terutama Jepang saat itu. GM berikutnya yaitu tahun 1978. Sama halnya dengan gerakan 1974, aksi ini muncul karena kekecewaan mahasiswa terhadap konsep ekonomi yang dijalankan Soeharto serta kekecewaan mahasiswa terhadap praktik politik Orde Baru yang semakin jauh dari nilai-nilai demokrasi  juga dimunculkan. Bahkan, pada masa ini mahasiswa dengan berani mengkampanyekan penolakan terhadap Soeharto yang ingin kembali mencalonkan dirinya menjadi Presiden (Andy Surya Culla: 1999).

Untuk menghindari aksi-aksi berikutnya dari mahasiswa, pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (P & K) , Daoed Joesoef, No 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). Disusul dengan SK No. 0230/U/J/1980 tentang pedoman umum organisasi dan keanggotaan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK). Inti dari dua kebijakan ini adalah untuk mengebiri kegiatan aktifitas politik mahasiswa. Dimana mereka hanya cukup memahami politik dalam artian teori bukan praktik. Pemerintah Orde Baru melakukan intervensi dalam kehidupan kampus, dengan dalih stabilitas politik dan pembangunan. Kebijakan ini benar-benar menjauhkan mahasiswa dari realita sosial yang ada sehingga dalam beberapa saat GM seperti “tertidur” dan hanya terfokus ke kehidupan kampus.

Memasuki awal tahun 1990-an, dibawah Mendikbud Fuad Hasan, kebijakan NKK/BKK dicabut dan sebagai gantinya keluar Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK). Melalui PUOK ini ditetapkan bahwa organisasi kemahasiswaan intra kampus yang diakui adalah Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT), yang didalamnya terdiri dari Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

  1. SEJARAH GERAKAN MAHASISWA DI INDONESIA PASCA-REFORMASI

Akibat dari diberlakukannya NKK/BKK, yang sempat mematikan GM dan dicabut pada masa Mendikbud Fuad Hasan, justru seperti api dalam sekam, semakin lama semakin kokoh rasa ketertindasan dikalangan mahasiswa sehingga puncaknya terjadi pada bulan Mei 1998. Sebelumnya, diakhir 1997 Indonesia mengalami resesi ekonomi sebagai akibat dari kewajiban untuk membayar hutang luar negeri yang sudah mengalami jatuh tempo. Hutang-hutang ini merupakan “dosa”dari pemerintahan Orde Baru yang terus melakukan pembangunan tanpa memperhatikan keadaan ekonomi Indonesia saat itu. Sehingga, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan dan berdampak pada melambungnya harga-harga sembako.

Selain itu, dikalangan mahasiswa juga muncul suatu penggalangan massa yang sebelumnya mahasiswa terlihat apatis, hedon, cuek dan lain-lain. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sarlito, mahasiswa yang tergolong aktivis hanya sekitar 7,2 % dan 91,8 %. Namun, penelitian itu seolah menjadi kebalikan dari keadaan yang ada menjelang awal tahun 1998 dimana disetiap pojok kampus terlihat kegiatan-kegiatan yang bersifat politis sifatnya, seperti rapat-rapat koordinasi, pemutaran film-film politik dan lain-lain.

Tetapi pemerintah tidak henti-hentinya melakukan tindakan represif kepada mahasiswa dan puncaknya dengan ditembaknya empat mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998. Penembakan ini memicu kemarahan massa dan rakyat sehigga diluapkan kemarahan itu dalam bentuk perusakan, penjarahan di beberapa tempat di Indonesia sehingga dua hari pasca penembakan tersebut keadaan menjadi tidak terkontrol.

Kemudian mahasiswa secara serempak menduduki simbol-simbol pemerintahan lembaga legislatif, yakni pada tanggal 18 Mei 1998 hingga Presiden Soeharto dilengserkan dari jabatannya.

Pada tanggal 21 Mei 1998, GM yang didukung oleh rakyat mampu melengserkan Soeharto dan mampu menghasilkan amanat reformasi. Amanat Reformasi 1998:

  1. Amandemen UUD 1945
  2. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI
  3. Pemberantasan KKN dan Adili antek-antek Orde Baru
  4. Pembudayaan Demokrasi
  5. Penegakan Hukum dan Supremasi Hukum
  6. Otonomi Daerah

Setelah lengsernya Soeharto, Indonesia mengalami masa transisi. Sehingga, setiap orang sama-sama ingin mengisi keadaan tersebut.

Terlaksananya reformasi maka penyampaian ideologi mulai dapat dilaksanakan. Sebab dari sisi Policy pemerintah telah memperoleh Preassure effect. Proses ini mengalami perlambatan terkait instabilitas objek-dalam hal ini pemerintah-, maupun instabilitas subjek-dalam hal ini pelau pergerakan-. Bahkan reformasi ini sempat terlihat jalan ditempat.[3]

Menurut Samuel Huntington, mekanisme transisi politik dari pemerintahan otoriter (Orde Baru) ke Demokrasi (Reformasi) ada empat model yang berkembang, yaitu:

  1. Model Transformasi, dalam hal ini, inisiatif demokrasi berasal dari pemerintah. Pemerintahlah yang melakukan liberalisasi sistem politik.;
  2. Model Replasi, model ini terjadi ketika pemerintah yang berkuasa dipaksa untuk meletakkan kekuasaannya dan kemudian digantikan oleh kekuatan oposisi (sipil).;
  3. Model Transpalasi, model ini merupakan gabungan dari model yang sudah disebutkan diatas. Model ini terjadi karena pemerintah yang berkuasa masih kuat, sementara pihak oposisi belum terlalu solid untuk menjatuhkannya. Maka diupayakanlah berbagai proses negoisasi antara pihak pemerintah dan pihak oposisi tentang bagaimana langkah-langkah yang harus diambil bersama untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis secara gradual.; dan
  4. Model Intervensi, model ini terjadi disebabkan oleh keterlibatan pihak eksternal yang turut campur. Contoh kasus yang paling tepat barangkali adalah intervensi angkatan perang AS terhadap pemerintahan Panama dengan tuduhan keterlibatan jaringan perdagangan obat bius. Intervensi ini akhirnya mendorong dilaksanakan pemilu yang demokratis.

Dalam gerakan ’98 sendiri lebih mengarah kepada model replasi dan memasuki transisi menyerupai model transpalasi.

Pada masa-masa transisi inilah banyakan GM yang berkembang. Tidak ketinggalan, banyak GM yang berlatarbelakang Islam juga mencoba memainkan peranannya. Namun sayangnya belum menunjukan ke arah yang mencerahkan.  Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan khususnya untuk GM yang berlatarbelakang Islam. Sehingga, menjadi tugas kita bersama untuk segera menemukan pola gerakan yang sesuai dengan keadaan dan sejalan dengan semangat keIslaman.

[1] Nur Sayyid Santoso Kristeva, “Manifesto Wacana Kiri; Membentuk Solidaritas Organik Agitasi dan Propaganda Wacana Kiri Untuk Kader Inti Ideologis”. Pustaka Pelajar. 2015. Hal. 130

[2] Ibid, Hal 130-131

[3] Ibid., hal 157.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: