“K.H. Idham Khalid” Pemimpin Nasional yang Berangkat dari Bawah

Ahad, 11 Juli 2010 13:27

Jakarta, NU Online

Menurut buku Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid yang disunting oleh Arief Mudatsir Mandan, kiprah dan peran Idham Chalid tergolong istimewa. Ia bukanlah sosok yang berasal dari warga kota besar.

Ia hanyalah putra kampung yang merintis karier dari tingkat yang paling bawah, sebagai guru agama di kampungnya. Tapi kegigihannya dalam berjuang, dan kesungguhannya untuk belajar dan menempa pribadi, telah mengantar dirinya ke puncak kepemimpinan nasional yang disegani.

Doktrin Aswaja di Bidang Sosial-Politik

Oleh: KH Said Aqil Siradj*

Berdirinya suatu negara merupakan suatu keharusan dalam suatu komunitas umat (Islam). Negara tersebut dimaksudkan untuk mengayomi kehidupan umat, melayani mereka serta menjaga kemaslahatan bersama (maslahah musytarakah). Keharusan ini bagi faham Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja) hanyalah sebatas kewajiban fakultatif (fardhu kifayah) saja, sehingga –sebagaimana mengurus jenazah– jika sebagian orang sudah mengurus berdirinya negara, maka gugurlah kewajiban lainnya.

MUNGKINKAH TERULANG LAGI?

Oleh: KH. Salahuddin Wahid

Wakil Ketua Komnas HAM 2002 – 2007;
Pengasuh Pesantren Tebu Ireng

Dua tahun berlalu sejak tragedi mei 1998, salah satu trgedi kelam yang pernah menimpa kita. Total ada 1.338 orang tewas dan 92 wanita tionghoa mengaku diperkosa walaupun sampai hari ini masih sangkali negara. Warga yang tidak mengalami mungkin sudah banyak yang melupakan peristiwa keji itu. Akan tetapi, bagi korban dan keluarganya hal itu akan tetap ada dalam ingatan walau ada yang bisa memaafkan. Apalagi, perjuangan keluarga korban untuk memperoleh keadilan tidak mendapat perhatian memadai dari pemerintah.

Kita pun sudah melupakan siapa yang harus bertanggung jawab dan apa penyebab timbulnya kerusuhan itu. Komnas HAM melakukan penyelidikan pro justicia kausus tersebut pada 2003 dan menyerahkan laporan ke DPR dan Kejaksaan Agung. Akan tetapi, saat ini tak ada langkah tindak lanjut apa pun.

Mengapa dan Kenapa??

Kenapa harus marah, bila maaf lebih indah?
Kenapa harus benci, bila cinta lebih mesra?
Kenapa harus kasar, bila santun lebih anggun?
Kenapa harus ragu, bila yakin lebih menjamin?
kenapa harus duka, bila suka lebih bahagia?

Kreasi, senantiasa dicurigai…
Tulus, senantiasa dihunus…
benar, senantiasa dibakar…
baik, senantiasa dicabik-cabik…
hasrat, senantiasa dijerat…
hasil, senantiasa dinilai nihil…

Indonesia Butuh Banyak Tenaga Ahli Ekonomi Syariah

Oleh: Anonim

Indonesia sebagai negeri muslim terbesar masih membutuhkan banyak tenaga ahli ekonomi syariah yang sayangnya belum bisa dipenuhi oleh NU. Demikian keprihatinan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj ketika membuka Pelatihan Pengelola & Penggerak Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Gedung PBNU, Senin 14 Juni 2010.

NU Mazhab Revisionis

Oleh: Muhammad Soffa Ihsan

Masih terngiang-ngiang dalam benak saya saat silaturahmi ke rumah KH Said Aqiel Siradj di Ciganjur beberapa tahun silam. Dia bilang,”Ibu saya mengharapkan saya bisa menjadi ketum PBNU. Kalau jabatan menteri agama, ibu saya malah tidak terlalu mendukung.”

Saat itu, memang lagi santer kalau kyai asal Cirebon ini diisukan akan diangkat menjadi menteri agama di jajaran kabinet SBY. Ya, kata-kata tersebut kini telah mewujud. Prof. Dr. KH Said Aqiel Siradj MA telah terpilih menjadi ketua tanfidziyah PBNU bersama Dr KH Sahal Mahfudz sebagai rais am hasil Muktamar NU ke-32 di Makasar yang barusan usai.

Islah Cara Selamatkan PKB Lolos PT 5%

Oleh: R Ferdian Andi R*

Jakarta

Wacana batas ambang keterwakilan di parlemen (parliamentary threshold/PT) sebesar 5% dalam Pemilu 2014 masih menjadi perdebatan hangat para politisi. Khusus untuk PKB, angka PT 5% cukup sulit dilalui jika tidak ada islah di antara para stakeholder partai kaum santri itu.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) salah satu partai politik yang patut mewaspadai aturan PT sebesar 5%. Karena jika aturan tersebut disepakati, bisa saja, dalam Pemilu 2014 mendatang PKB tak lagi memiliki wakil di DPR pusat maupun DPRD tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.