Arsip Kategori: ::> Tata Negara

Menempatkan Pancasila sebagai Spirit Bangsa

Oleh: Abdul Mun’im DZ

Dalam kaitan 65 tahun hari lahir Pancasila ini berbagai pihak merayakannya dengan kepentingan masing-masing. Ada yang berdasarkan tujuan idealistis, subsatantif, tetapi ada yang hanya bertujuan sebagai tameng bahkan kedok untuk memperjuangkan kepentingan sendiri atau kelompoknya. Padahal banyak persoalan besar yang dihadapi bangsa ini dimana memerlukan Pancasila sebagai spirit untuk membangkitkan bangsa yang sedang mengatasi masalahnya.

Kebangkitan nasional sendiri diperingati secara semarak, tetapi tidak sedikitpun menyentuh Pancasila sebagai spirit pembangkit nasional. Padahal Pancasila sebagai falsafah negara, sebagai dasar negara dan sekaligus sebagai ideologi negara menyedeakan berbagai prinsip dasar yang bisa digunakan bangsa ini untuk melaksanan perjuangan nasional. Maka sangat ironis kalau kebangkitan nasional dikumandangkan tanpa menggunakan Pancasila sebagai sarana kebangkitan.

Lanjutkan membaca Menempatkan Pancasila sebagai Spirit Bangsa

Menolak ‘Politik’ Formalisasi Syariat

Oleh: Robith Qoshidi Muhyiddin, Lc

Formalisasi syariat menjadi wacana yang sangat digandrungi dalam pentas perpolitikan Indonesia dewasa ini. Bahkan, beberapa partai politik mengangkat wacana ini sebagai agenda utama. Tapi, anehnya, dalam tataran aplikasi, hal yang dinamakan formalisasi syariat hanya terbatas pada hal-hal simbolis. Seperti peraturan wajib memakai jilbab di Solok, Sumatera Barat dan Perda Jumat Khusyu’ di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Apakah memang syariat hanya terbatas pada simbol? Mengapa sama sekali tidak ada suara yang mengangkat bahwa syariat juga mencakup pemberantasan korupsi, pembasmian suap (money politik) dalam pemilihan kepala daerah, dan pengentasan kemiskinan. Tampaknya, ada reduksi besar-besaran terhadap cakupan makna syariat di dalam dunia politik Indonesia. Syariat, ada apa denganmu?

Lanjutkan membaca Menolak ‘Politik’ Formalisasi Syariat

Mengkonversi Sistem Pemerintahan (Pengantar Diskusi Seputar Khilafah)

Oleh: Muhyidin Abdusshomad*

Dari sudut pandangan agama, pemerintahan Indonesia adalah sah. Pandangan ini didasarkan pada dua dalil. Yaitu: pertama, presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat. Menurut Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah (2001:204), sistem pemilihan langsung oleh rakyat sama dengan pengangkatan Sayyidina Ali karamullah wajhah untuk menduduki jabatan Khalifah.

Kedua, presiden terpilih Indonesia dilantik oleh MPR, sebuah gabungan dua lembaga tinggi, DPR dan DPD yang dapat disepadankan dengan ahlu a-halli wa al-‘aqdi dalam konsep al-Mawardi dalam Al-Ahkam as-Sulthoniyah. Keabsahan pemerintahan Indonesia bukan hanya dapat dilihat dari sudut sistem pemilihan dan mekanisme pelantikan presiden saja, namun juga bisa dilihat dari terpenuhinya maqashidu al-syari’ah (tujuan syar’i) dari imamah (pemerintahan) Indonesia, dalam rangka menjaga kesejahteraan dan kemashlahatan umum.

Lanjutkan membaca Mengkonversi Sistem Pemerintahan (Pengantar Diskusi Seputar Khilafah)

Partai GAM dan NKRI

Oleh: M. Bambang Pranowo

Dalam sebuah pertemuan informal antara kami (rombongan pejabat Departemen Pertahanan dari Jakarta) dengan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Irwandi Yusuf, di Banda Aceh bulan lalu, terungkaplah cerita tentang ‘borosnya’ birokrasi pemerintahan. Cerita ini dikemukakan langsung oleh Gubernur Irwandi.

“Saya disodori untuk menandatangani pengeluaran dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) guna membeli tanah dan membangun rumah Gubernur NAD seharga Rp 55 miliar. Saya langsung menolak dan mencoretnya,” kata Irwandi. Beliau mengaku lebih senang untuk mengontrak rumah dekat kantor dan mengalihkan dana itu untuk membantu anak yatim dan fakir miskin di Aceh. “Korban konflik dan tsunami di Aceh masih banyak yang memerlukan bantuan sandang, pangan, dan pendidikan ketimbang membangun rumah gubernur yang mewah. Untuk apa rumah semahal itu jika rakyat NAD menderita dan masa depannya gelap?,” kata Irwandy.

Lanjutkan membaca Partai GAM dan NKRI

Mencari Wajah Islam Indonesia

Tidak ada kelompok yang berhak mengklaim dirinya paling benar dan berhak mendominasi surga Allah, apalagi mencap kafir atau menuding kelompok lain sesat. “Indonesia adalah negara yang menghargai pluralitas, salah-satunya pada hal berkeyakinan dan memeluk sebuah agama. Karena agama adalah hak asasi setiap manusia. Islam yang berkembang di Indonesia memiliki akar yang kuat dalam konteks keindonesiaan.

Di Indonesia, Islam telah banyak melahirkan aliran-aliran yang satu sama lain mampu memberikan warna dan corak yang berarti. Namun demikian ketegangan maupun konflik antar aliran seringkali tak terelakkan. Ketegangan itu biasanya terjadi karena adanya perbedaan dalam menghadapi modernisasai.”

Lanjutkan membaca Mencari Wajah Islam Indonesia